Anggota MPR RI dari DPD RI Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan keberlangsungan bangsa tidak bisa dilepaskan dari tiga pilar utama pendidikan berkualitas,demokrasi yang sehat, dan kesepakatan publik terkait arah pembangunan nasional.
Menurut Ning Lia, perjuangan politik dan kebangsaan tidak semata untuk hasil saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Ia mencontohkan perjuangan R.A. Kartini dalam memajukan pendidikan perempuan, yang dampaknya baru dirasakan 10, 20, bahkan 30 tahun setelah perjuangan itu dilakukan.
“Itu yang saya tangkap, bagaimana ketika kita memiliki positioning sebagai keterwakilan rakyat, kita memahami hakikat demokrasi dan nilai musyawarah dalam Pancasila,” ujarnya dalam acara Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/8/2025).
Ning Lia menyoroti dinamika isu publik yang kerap menimbulkan pro dan kontra, termasuk kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaitkannya dengan teori siklus disintegrasi bangsa Ibnu Khaldun, yang mengingatkan bahwa ketimpangan dan rasa termarjinalkan, jika tidak dikelola, bisa memicu krisis kepercayaan antarwarga dan terhadap pemerintah.
Terkait wacana MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, Lia mengungkapkan bahwa respons publik cukup beragam. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah ambisi politik, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan bangsa sesuai sejarah konstitusi nasional.
“Perubahan konstitusi bisa terjadi karena konsensus rakyat maupun mekanisme formal. Tantangannya adalah memberi edukasi publik agar memahami pentingnya kesepakatan bersama,” jelas Lia, yang juga penulis novel Berkisah Tentang Hati.
Lia menilai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) penting sebagai panduan pembangunan jangka panjang. Ia juga mendorong generasi muda memahami istilah dan konsep politik agar merasa memiliki peran dalam demokrasi.
Untuk itu, Lia mendorong revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 demi memperkuat ketetapan MPR, yang menurutnya memiliki nilai eksternal lebih kuat dibanding peraturan atau keputusan MPR biasa.
Lia mengajak generasi muda untuk melihat proses politik secara utuh, termasuk penerapan otonomi daerah yang berkeadilan antara pusat dan daerah.
“Jangan sampai keadilan hanya dirasakan di satu sisi, tapi di mata publik justru terlihat timpang. Generasi muda harus merasa menjadi bagian penting dalam kajian dan praktik demokrasi,” tutup Lia, yang juga dikenal sebagai pencipta lagu bertema pertanian.
****
