Menu

Mode Gelap
Presiden Putin: Indonesia Mitra Paling Kunci bagi Rusia di Kawasan Asia Pasifik 12 Pasang Atlet TNI AU Siap Berjuang, Kobarkan Semangat Prestasi di Piala Panglima TNI 2026 Keluarga Jadi Kekuatan Suksesnya Pembudidaya Ikan Nila Lestari di Manganitu Presiden Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Utama EEF ke-11 di Vladivostok Sherina Munaf Turun Tangan Bantu Padamkan Karhutla di Kalimantan Kisah Desa di Pekalongan yang Berdamai dengan Satwa Liar, Punya Aturan Larangan Berburu

Warta Parlemen

Kasus Amsal Disorot Komisi III DPR-RI

badge-check


					Kasus Amsal Disorot Komisi III DPR-RI Perbesar

Jakarta, infokatulistiwanews.com – Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif dalam penanganan kasus yang melibatkan Amsal Christy Sitepu di Pengadilan Negeri Medan. Komisi yang membidangi hukum tersebut menilai pendekatan hukum dalam perkara ini perlu mempertimbangkan fakta persidangan serta karakteristik pekerjaan di sektor industri kreatif.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa penanganan perkara yang melibatkan kerja kreatif seperti produksi video tidak bisa disamakan dengan sektor yang memiliki standar harga baku. Penilaian terhadap dugaan kerugian negara, menurutnya, harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan keliru.

“Komisi III mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu, para penegak hukum perlu mengedepankan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik,” tegas Habiburokhman dalam Rapat Terbatas Komisi III DPR RI bersama para Kapoksi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Komisi III menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum. Namun, upaya tersebut dinilai tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga harus memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Legislator Gerindra itu juga menekankan bahwa langkah penegakan hukum perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim industri kreatif. Proses hukum yang berjalan diharapkan tidak menimbulkan preseden yang justru menghambat perkembangan sektor tersebut.

“Komisi III meminta agar keputusan pengadilan tidak menjadi preseden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Amsal Christy Sitepu menyampaikan apresiasinya atas perhatian Komisi III DPR RI terhadap perkara yang sedang dihadapinya. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu menghadirkan keadilan melalui proses hukum yang objektif dan proporsional.

“Saya berterima kasih atas perhatian Komisi III. Saya datang mencari keadilan karena saya hanya menjual pekerjaan saya,” ujar Amsal.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kasus ini bagi para pekerja di sektor kreatif. Menurutnya, kriminalisasi terhadap pekerjaan kreatif berpotensi menimbulkan ketakutan bagi generasi muda untuk berkarya dan berkembang secara profesional.

“Saya khawatir kalau ini terjadi, anak-anak muda di industri kreatif jadi takut untuk berkembang,” pungkasnya.

Red~ IKN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dari Tambling, Titiek Soeharto Dorong Kolaborasi Sains dan Alam untuk Konservasi Masa Depan

1 September 2026 - 05:23 WITA

DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset Maksimal 15 Desember

28 Agustus 2026 - 04:55 WITA

Siti Fauziah Sebut LCC 4 Pilar MPR Jadi Ruang Bangun Persaudaraan

24 Agustus 2026 - 05:47 WITA

Dukung Guru PPPK Diangkat Jadi PNS, Ketua DPD RI: Fiskal Kita Cukup

21 Agustus 2026 - 05:35 WITA

Komisi III Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset, Targetkan Selesai Desember 2026

18 Agustus 2026 - 05:55 WITA

Trending di Warta Parlemen