Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika meminta aparat tak terjun langsung menangani konflik agraria . Permasalahan ini cukup diselesaikan oleh menteri dengan melihat langsung ke lapangan.
Hal itu disampaikan Dewi saat audiensi dengan pimpinan DPR . Audiensi membahas konsorsium pembaruan agraria dan organisasi rakyat.
“Kalau bisa, Pak pimpinan DPR, kalau ada konflik agraria itu atau ada masyarakat mempertahankan tanahnya, yang diturunkan jangan Polisi dan TNI. Yang diturunkan itu adalah para menteri, perwakilan dari menteri dan lembaga,” kata Dewi di Ruang Rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025.
Dewi meminta petani tidak dipertemukan langsung dengan aparat dalam permasalahan konflik agraria. Sebab, keduanya bakal bersinggungan.
“Jadi petani, nelayan, perempuan di pedesaan itu tidak lagi dengan polisi dan TNI. Pendekatannya jangan legalistik,” ucap Dewi.
DPR menerima sejumlah pertanian. Pertemuan ini untuk membahas konsorsium pembaruan agraria dan organisasi rakyat.
Pertemuan itu dihadiri Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto). Sejumlah perwakilan pemerintah turut hadir.
Mereka meliputi Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; dan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Kemudian, Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari serta unsur dari Kementerian BUMN dan Kementerian Sekretariat Negara.
****
