Menu

Mode Gelap
Hashim: Indonesia Dapat 150 Juta Barel Minyak APH Diminta Segera Mengusut Tuntas Terkait Dugaan Penerbitan Memo Siluman untuk Kontrak Kuota Angkutan Batubara Paus Leo XIV Kunjungi Guinea Khatulistiwa, Serukan Perdamaian Dunia Delapan ASN Kemenaker terbukti peras 20 perusahaan izin TKA Rp130 M MPR: Komitmen bersama dibutuhkan demi wujudkan semangat Kartini Residivis Bandar Narkoba di Pangkalpinang Ditangkap, Polisi Sita 2 Kg Sabu

Warta Nusantara

Tabalong peringkat ketiga jumlah warga miskin di Kalsel

badge-check


					Tabalong peringkat ketiga jumlah warga miskin di Kalsel Perbesar

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan H Muhammad Noor Rifani mengatakan saat ini jumlah warga miskin di “Bumi Saraba Kawa'” menempati peringkat ketiga di Provinsi Kalsel karena itu
program pengentasan kemiskinan harus benar-benar tepat sasaran.

“Selain tepat sasaran, program harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelas Noor Rifani di Tabalong, Kamis.

Termasuk mengoptimakan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan Terintegrasi (Silangkar) melalui bimbingan teknis bagi para operator desa dan kelurahan di Kabupaten Tabalong.

“Para operator harus melakukan keakuratan dan kelengkapan data terkait jumlah warga miskin agar program pengentasan kemiskinan lebih efektif,” jelas Haji Fani.

Prosentase kemiskinan di “Bumi Saraba Kawa'” saat ini mencapai 5,64 persen, menempati peringkat ketiga tertinggi di Kalsel setelah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara.

Pemkab Tabalong sendiri menargetkan penurunan angka kemiskinan tahun anggaran 2025 sebesar 3,08 persen sampai 3,47 persen.

Sementara itu Bimtek aplikasi Silangkar yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) diikuti fasilitator desa, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), operator kecamatan, operator desa dan pihak pengelolaan data Silangkarr.

Kepala Bapperinda Kabupaten Tabalong Arianto mengatakan penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa.

“Soal kemiskinan ini menjadi urusan sosial kita sebagai individu. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap tetangga kanan kiri kita,” ujarnya.

Arianto pun mengajak seluruh peserta untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih bagus dan efektif, sehingga penanganan kemiskinan semakin hari, semakin bagus.

Operator dan perangkat desa juga diminta melakukan keakuratan dan kelengkapan data di aplikasi yang dirancang membantu merencanakan, menganggarkan, menganalisis, memonitor, dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan berbasis data.

****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Hashim: Indonesia Dapat 150 Juta Barel Minyak

23 April 2026 - 13:30 WITA

Hasil Pemeriksaan BPK 2025: Soroti Menko Pangan-Menteri Kesehatan

22 April 2026 - 11:36 WITA

Teleponan dengan PM Albanese, Prabowo Bahas Ekspor Urea ke Australia

22 April 2026 - 07:53 WITA

Media Asing Sorot Temuan Sumur Gas Raksasa RI

22 April 2026 - 07:23 WITA

KLH Kejar Denda 1.369 Perusahaan Biang Kerok Bencana

21 April 2026 - 05:56 WITA

Trending di Warta Nusantara