Menu

Mode Gelap
Presiden Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Utama EEF ke-11 di Vladivostok Sherina Munaf Turun Tangan Bantu Padamkan Karhutla di Kalimantan Kisah Desa di Pekalongan yang Berdamai dengan Satwa Liar, Punya Aturan Larangan Berburu Lima Sila Pancasila Jadi Filosofi Pembangunan Gedung Mahkamah Agung di IKN Anggaran Kementerian di Kanwil Kemenag Kalteng dan Universitas Palangkaraya Terindikasi Dikorupsi Dari Tambling, Titiek Soeharto Dorong Kolaborasi Sains dan Alam untuk Konservasi Masa Depan

Warta Nusantara

Tabalong peringkat ketiga jumlah warga miskin di Kalsel

badge-check


					Tabalong peringkat ketiga jumlah warga miskin di Kalsel Perbesar

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan H Muhammad Noor Rifani mengatakan saat ini jumlah warga miskin di “Bumi Saraba Kawa'” menempati peringkat ketiga di Provinsi Kalsel karena itu
program pengentasan kemiskinan harus benar-benar tepat sasaran.

“Selain tepat sasaran, program harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelas Noor Rifani di Tabalong, Kamis.

Termasuk mengoptimakan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan Terintegrasi (Silangkar) melalui bimbingan teknis bagi para operator desa dan kelurahan di Kabupaten Tabalong.

“Para operator harus melakukan keakuratan dan kelengkapan data terkait jumlah warga miskin agar program pengentasan kemiskinan lebih efektif,” jelas Haji Fani.

Prosentase kemiskinan di “Bumi Saraba Kawa'” saat ini mencapai 5,64 persen, menempati peringkat ketiga tertinggi di Kalsel setelah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara.

Pemkab Tabalong sendiri menargetkan penurunan angka kemiskinan tahun anggaran 2025 sebesar 3,08 persen sampai 3,47 persen.

Sementara itu Bimtek aplikasi Silangkar yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) diikuti fasilitator desa, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), operator kecamatan, operator desa dan pihak pengelolaan data Silangkarr.

Kepala Bapperinda Kabupaten Tabalong Arianto mengatakan penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa.

“Soal kemiskinan ini menjadi urusan sosial kita sebagai individu. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap tetangga kanan kiri kita,” ujarnya.

Arianto pun mengajak seluruh peserta untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih bagus dan efektif, sehingga penanganan kemiskinan semakin hari, semakin bagus.

Operator dan perangkat desa juga diminta melakukan keakuratan dan kelengkapan data di aplikasi yang dirancang membantu merencanakan, menganggarkan, menganalisis, memonitor, dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan berbasis data.

****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Anggaran Kementerian di Kanwil Kemenag Kalteng dan Universitas Palangkaraya Terindikasi Dikorupsi

2 September 2026 - 04:33 WITA

Rangkuman Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto 26,27-28 Agustus 2026

29 Agustus 2026 - 11:17 WITA

Presiden Prabowo: Bagaimana Kita Punya Ratusan Helikopter kalau Tak Ada Uang? Korupsi Harus Diperangi

26 Agustus 2026 - 06:00 WITA

Presiden Prabowo Susuri Lahan Terbakar di Kubu Raya, Pastikan Penanganan Karhutla Berjalan Optimal

22 Agustus 2026 - 11:45 WITA

Fatimah Az-Zahra Sosok Kartini Masa Kini

20 Agustus 2026 - 15:02 WITA

Trending di Warta Nusantara