Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan agar stok beras di gudang Perum Bulog segera digelontorkan. Jika penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus tertunda, negara dapat menanggung kerugian.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyoroti rendahnya realisasi penyaluran beras SPHP Bulog. Menurutnya, kondisi ini sudah terlihat berpengaruh terhadap kenaikan harga beras di pasar.
“Karena beras yang tidak disalurkan, atau lambat disalurkan, yang pertama, berdampak pada harga kita trennya naik, kita belum bisa turun,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (19/8/2025).
Lebih jauh lagi, tekanan penyaluran yang tersendat juga bisa menimbulkan kerugian negara. Pasalnya, beras termasuk komoditas yang mudah menurun kualitasnya.
“Yang kedua, beras ini juga ada jangka waktunya, nanti rusak gitu loh, ya kan? Kalau rusak, nilainya turun atau harus dibuang. Ini akan mengakibatkan kerugian negara juga,” jelasnya.
Adapun program beras SPHP sendiri berlangsung dari Juli hingga Desember 2025, dengan target total 1,3 juta ton. Hitungan Tomsi menyebutkan, setidaknya Bulog harus menyalurkan 216.000 ton per bulan atau sekitar 7.100 ton per hari.
Namun data Bulog menunjukkan realisasi penyaluran masih jauh dari target. Hingga pertengahan Agustus, distribusi baru mencapai 38.111 ton atau 2,94% dari pagu. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan penyaluran tertinggi.
“Penyalurannya (beras SPHP) enam bulan. Seratus dibagi enam bulan, kurang lebih itu 16,5%. Nah, satu bulan (realisasi penyaluran SPHP) baru 2,94%,” ungkap Tomsi.
Ia menambahkan, saat ini penyaluran harian Bulog rata-rata hanya sekitar 1.200 ton, masih jauh dari target 7.100 ton per hari.
“Jauh banget antara (target) 16% dengan (realisasi) 2,94%. Kalau realisasinya 38.000 (ton beras SPHP) bagi 30 hari, kurang lebih 1.200 ton per hari. Sementara target kita 7.100 ton per hari,” paparnya.
Dengan perhitungan tersebut, lebih dari 80% stok beras SPHP kini masih menumpuk di gudang Bulog.
Tomsi mengatakan, kondisi ini justru menambah angkutan penyimpanan dan memperbesar risiko penurunan kualitas beras menjadi apek, berjamur, bahkan terserang hama.
“Kalau 80%, kurang lebih 1 juta. Beras yang tidak tersalur ini makin lama kualitasnya menurun. Kemudian harganya juga jauh, pemeliharaannya juga mahal. Dan bisa saja beras yang didapat dari tahun yang lalu, itu terpaksa harus dihancurkan karena ketidaklayakan,” pungkas dia.
****
