Akademisi Rocky Gerung mendorong Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mengimplementasikan konsep green democracy dalam kebijakan nyata, tidak hanya sekadar wacana. Hal ini disampaikan dalam Dialog Kebangsaan dan Kenegaraan bertema “Napak Tilas Kelembagaan: Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD RI yang Lebih Berdaya” di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/9).
“Kami mau lihat, apa fungsi DPD di era Green Democracy, satu isu yang sekarang jadi percakapan anak muda se-dunia,” kata Rocky Gerung di hadapan para peserta dialog, Selasa (30/9).
Menurut filsuf tersebut, DPD tidak lagi boleh hanya terikat pada kondisi lokal nasional, tetapi harus terikat dengan kondisi global. “Begitu anda bicara tentang green democracy, anda bicara sebagai wakil-wakil bumi, bukan lagi wakil-wakil daerah itu,” tegasnya.
Rocky menjelaskan bahwa isu green democracy telah menjadi tata bahasa global baru yang menggantikan wacana konvensional. “Orang gak tanya lagi do you speak democracy constitutional, do you speak financial market. Orang tanya do you speak green democracy, do you speak environmental ethics, do you speak gender equality, itulah new kind global grammar,” ujarnya.
Dialog yang dihadiri pimpinan DPD RI termasuk Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrys Raweyai, Tamsil Linrung, dan puluhan anggota DPD RI ini juga menampilkan sejumlah pakar lainnya. Guru Besar IPDN Prof. Dr. Djohermansyah Djohan MA, pakar hukum tata negara Dr. Andi Irman Putra Sidin, dan analis komunikasi politik Dr. Hendri Satrio hadir sebagai narasumber.
Hendri Satrio dalam kesempatan itu menyoroti program Senator Peduli Ketahanan Pangan yang digagas DPD RI.
“Tanam jagung, tanam sejuta pohon, tebar benih ikan, itu program sangat bagus. Nanti sudah ada hasilnya, harus dikomunikasikan, supaya diikuti oleh daerah-daerah lainnya,” kata Hendri.
Sementara Andi Irman Putra Sidin menilai peluang penguatan kewenangan DPD RI terbuka lebar. “Kita hanya butuh lima orang untuk melakukan penguatan DPD sama dengan DPR sama dengan Presiden. Tetapi, DPD harus sekolah dulu baik-baik dalam dua tahun ini,” jelasnya.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin sebagai tuan rumah menegaskan lembaganya kini berperan lebih luas, termasuk dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Ia menyebut empat RUU inisiatif DPD RI telah masuk Prolegnas Prioritas 2025.
“Sebenarnya, DPD itu bukan hanya ngurusin masyarakat daerah, lebih dari itu. DPD RI harusnya posisinya juga ngurusin di luar masyarakat di luar barang-barang hidup. Contohnya: iklim, lingkungan, air, udara, dan ekosistem, itu perintah konstitusi,” tutur Sultan.
****
