Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Jumat (29/8/2025) karena pelanggaran etika.
Keputusan ini menutup masa kepemimpinannya yang baru berjalan satu tahun dan menjadi pukulan telak berikutnya bagi dinasti politik Shinawatra yang sudah dua dekade terlibat tarik ulur kekuasaan dengan elite konservatif dan militer.
Paetongtarn, yang mencatat sejarah sebagai perdana menteri termuda Thailand, menjadi kepala pemerintahan keenam dari keluarga atau pendukung Shinawatra yang disingkirkan melalui kudeta militer atau intervensi peradilan.
Mahkamah dalam putusannya menyatakan bahwa sang perdana menteri melanggar etika karena terlibat dalam sebuah percakapan telepon yang bocor pada Juni lalu dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, ketika kedua negara hampir terjerumus ke konflik bersenjata di perbatasan. Pertempuran memang pecah beberapa minggu kemudian dan berlangsung selama lima hari.
“Karena hubungan pribadi yang tampak selaras dengan Kamboja, tergugat secara konsisten bersedia mematuhi atau bertindak sesuai dengan kehendak pihak Kamboja,” bunyi pernyataan resmi pengadilan, dilansir Reuters.
Dalam putusan 6-3, majelis hakim menyebut Paetongtarn telah mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, merusak reputasi negara, dan menimbulkan hilangnya kepercayaan publik.
Paetongtarn, 39 tahun, adalah putri sekaligus penerus politik taipan berpengaruh Thaksin Shinawatra. Ia sebelumnya merupakan pendatang baru dalam politik sebelum menduduki kursi perdana menteri setelah Mahkamah Konstitusi tahun lalu juga memecat Srettha Thavisin.
Menanggapi bocornya percakapan telepon dengan Hun Sen, Paetongtarn sempat menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan dirinya hanya berusaha mencegah perang.
Namun permintaan maaf itu tidak mengubah keputusan pengadilan. Putusan tersebut sekaligus mengakhiri secara prematur perjalanan politiknya yang baru dimulai dan menegaskan kembali peran sentral Mahkamah Konstitusi dalam perebutan kekuasaan di Thailand.
Ia menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang diberhentikan oleh lembaga itu.
Dengan lengsernya Paetongtarn, perhatian kini tertuju pada siapa yang akan menggantikannya. Partai Pheu Thai yang dipimpinnya kehilangan daya tawar dalam negosiasi politik dan harus berjuang mempertahankan koalisi yang rapuh dengan mayoritas tipis.
Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai bersama kabinet yang ada akan bertugas sebagai pemerintahan sementara sampai parlemen memilih perdana menteri baru, meskipun tidak ada batas waktu yang ditetapkan.
Ada lima nama yang memenuhi syarat untuk menjadi perdana menteri, namun hanya satu dari Pheu Thai: Chaikasem Nitisiri, mantan jaksa agung berusia 77 tahun yang minim pengalaman kabinet dan relatif jarang muncul di panggung politik.
Nama-nama lain yang beredar antara lain mantan perdana menteri sekaligus eks-panglima militer Prayuth Chan-ocha, meski ia sudah menyatakan pensiun dari politik, serta Anutin Charnvirakul, wakil perdana menteri yang sebelumnya menarik partainya keluar dari koalisi akibat skandal telepon Paetongtarn.
Pengamat politik dari Universitas Chulalongkorn, Stithorn Thananithichot, menilai situasi ini berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik.
“Menunjuk perdana menteri baru… akan sulit dan bisa memakan waktu cukup lama. Tidak mudah bagi semua partai untuk menyelaraskan kepentingan mereka. Pheu Thai akan berada pada posisi yang merugikan,” ujarnya.
Ketidakstabilan ini muncul di tengah meningkatnya keresahan publik terkait reformasi yang mandek dan kondisi ekonomi yang tersendat. Bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi Thailand tahun ini hanya 2,3%, angka yang relatif rendah untuk kawasan Asia Tenggara.
