Menu

Mode Gelap
Presiden Prabowo Teken Perpres Kesehatan, Atur Integrasi Layanan dari Pusat hingga Desa Rossa Sebut Nama Baiknya Dijadikan Ajang Cari Cuan Clickbait Lewat Link Afiliasi Kepergok ke Kedai Kopi, Napi Korupsi Dipindah ke Lapas Nusakambangan Harga BBM Pertamina Naik, Pertamax Turbo Melejit Jadi Rp19.400 Potret Gereja Pertama IKN, Ada Makna di Balik Desain Indahnya Komisi IX DPR RI Dorong Optimalisasi Program Magang untuk Kurangi Pengangguran Sarjana

Warta Parlemen

Komisi IX DPR RI Dorong Optimalisasi Program Magang untuk Kurangi Pengangguran Sarjana

badge-check


					Komisi IX DPR RI Dorong Optimalisasi Program Magang untuk Kurangi Pengangguran Sarjana Perbesar

Jakarta, infokatulistiwanews.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyoroti tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang telah melampaui satu juta orang. Kondisi ini dinilai menunjukkan masih adanya tantangan serius bagi tenaga kerja terdidik dalam memasuki dunia kerja, terutama terkait minimnya pengalaman praktis serta ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.

Ia menilai transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja belum berjalan optimal. Banyak lulusan yang memiliki kemampuan akademik baik, namun masih membutuhkan penguatan keterampilan praktis serta pemahaman terhadap kebutuhan riil dunia usaha dan industri.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menjalankan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

Putih Sari menjelaskan bahwa cakupan program terus diperluas, tidak hanya di sektor swasta, tetapi juga di instansi pemerintah dan lembaga negara independen. Perluasan ini berdampak pada peningkatan jumlah peserta dari sekitar 20.000 orang pada tahap awal menjadi 100.000 peserta pada tahun anggaran 2025.

“Program pemagangan ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam menjembatani kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri,” katanya.

Menurutnya, melalui program tersebut peserta dapat memperoleh pengalaman kerja langsung, meningkatkan kompetensi teknis dan soft skills, serta memahami budaya kerja di lingkungan profesional. Namun demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan program harus diawasi secara ketat mengingat pendanaannya bersumber dari APBN.

Komisi IX DPR RI, lanjutnya, menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja.

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Badung, Bali, wilayah tersebut dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengembangan program pemagangan, khususnya di sektor pariwisata dan jasa. Aktivitas ekonomi yang tinggi serta kedekatan dengan kawasan wisata internasional menjadikan Badung sebagai lokasi strategis.

Di daerah tersebut, tercatat 10 perusahaan telah berpartisipasi dalam program pemagangan dengan total 153 peserta dari lulusan perguruan tinggi. Hal ini dinilai sebagai bentuk kolaborasi antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah.

Komisi IX juga mengapresiasi capaian sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Badung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 2,72 persen pada 2024 menjadi 1,57 persen pada 2025. Jumlah pengangguran juga turun signifikan dari 28.027 orang pada 2021 menjadi 5.425 orang per Maret 2026.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung mencapai 82,13 persen, masuk kategori sangat tinggi dan menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan peningkatan seiring pemulihan sektor pariwisata.

Putih Sari menegaskan bahwa program pemagangan harus menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Ia mendorong dunia usaha untuk lebih terbuka dalam menerima peserta magang.

“Pemagangan tidak boleh hanya menjadi program formalitas, harus ada dampak nyata berupa peningkatan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan Kementerian Ketenagakerjaan agar program pemagangan mampu mencetak tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.

Hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan evaluasi bersama kementerian terkait guna menyempurnakan kebijakan ketenagakerjaan ke depan, khususnya dalam penguatan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi.

Red~ IKN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Komisi Tiga DPR RI Wanti-wanti RUU Perampasan Aset, Jangan Disalahgunakan Aparat Hukum

7 April 2026 - 04:17 WITA

Ketua MPR dan Ketum Muhammadiyah bahas dinamika geopolitik global

6 April 2026 - 06:10 WITA

Kunjungan Komisi IV DPR RI ke Bogor Ungkap Inovasi Keren di Sektor Perikanan

4 April 2026 - 06:18 WITA

Kasus Amsal Disorot Komisi III DPR-RI

31 Maret 2026 - 02:33 WITA

Nurul Arifin Apresiasi Kepatuhan Roblox pada PP Tunas, Perlindungan Anak Jadi Prioritas

26 Maret 2026 - 06:07 WITA

Trending di Warta Parlemen