Menu ✖

Mode Gelap
Polisi Tahan Eks Kadis dan Eks Kabid Kominfo Sulut Terkait Dugaan Korupsi Kerja Sama Media Rp7,5 Miliar Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna: Dua Tahun Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri Tanamkan Cinta Bahari Sejak Dini, KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 Sambut Kunjungan Pelajar di Nunukan Di Universitas Indonesia, Kabaharkam Tegaskan Kepercayaan Publik Jadi Ukuran Keberhasilan Polri China Minta Politikus Filipina Tak Bikin Panas Hubungan Antar Negara Kejati Sultra Tetapkan Karo Ekonomi Tersangka Korupsi Jamuan Rp4,2 Miliar

Warta Parlemen

Kasus Amsal Disorot Komisi III DPR-RI

badge-check


					Kasus Amsal Disorot Komisi III DPR-RI Perbesar

Jakarta, infokatulistiwanews.com – Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif dalam penanganan kasus yang melibatkan Amsal Christy Sitepu di Pengadilan Negeri Medan. Komisi yang membidangi hukum tersebut menilai pendekatan hukum dalam perkara ini perlu mempertimbangkan fakta persidangan serta karakteristik pekerjaan di sektor industri kreatif.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa penanganan perkara yang melibatkan kerja kreatif seperti produksi video tidak bisa disamakan dengan sektor yang memiliki standar harga baku. Penilaian terhadap dugaan kerugian negara, menurutnya, harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan keliru.

“Komisi III mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu, para penegak hukum perlu mengedepankan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik,” tegas Habiburokhman dalam Rapat Terbatas Komisi III DPR RI bersama para Kapoksi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Komisi III menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum. Namun, upaya tersebut dinilai tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga harus memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Legislator Gerindra itu juga menekankan bahwa langkah penegakan hukum perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim industri kreatif. Proses hukum yang berjalan diharapkan tidak menimbulkan preseden yang justru menghambat perkembangan sektor tersebut.

“Komisi III meminta agar keputusan pengadilan tidak menjadi preseden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Amsal Christy Sitepu menyampaikan apresiasinya atas perhatian Komisi III DPR RI terhadap perkara yang sedang dihadapinya. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu menghadirkan keadilan melalui proses hukum yang objektif dan proporsional.

“Saya berterima kasih atas perhatian Komisi III. Saya datang mencari keadilan karena saya hanya menjual pekerjaan saya,” ujar Amsal.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kasus ini bagi para pekerja di sektor kreatif. Menurutnya, kriminalisasi terhadap pekerjaan kreatif berpotensi menimbulkan ketakutan bagi generasi muda untuk berkarya dan berkembang secara profesional.

“Saya khawatir kalau ini terjadi, anak-anak muda di industri kreatif jadi takut untuk berkembang,” pungkasnya.

Red~ IKN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Memperkuat Ketahanan Pangan

21 Oktober 2026 - 02:30 WITA

DPD RI Desak Menag Perkuat Pengawasan Anak Lindungi dari Kekerasan Seksual

18 Oktober 2026 - 04:52 WITA

Komisi XII DPR Soroti Kelangkaan BBM

16 Oktober 2026 - 02:17 WITA

Rikwanto: Polisi Harus Jadi Pelindung, Bukan Sosok yang Ditakuti Masyarakat

14 Oktober 2026 - 05:49 WITA

RUU SDI Disahkan, Ledia Hanifa: Data Milik Indonesia, Diatur dan Dijaga di Dalam Negeri

12 Oktober 2026 - 05:08 WITA

Trending di Warta Parlemen