Jakarta, infokatulistiwanews.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Mahasiswa Baru Sarjana dan Magister Tahun Ajaran 2025/2026, serta Wisuda Sarjana sekaligus Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Tahun 2025.
Mengawali orasinya, Presiden memberikan penghargaan atas kepemimpinan Rektor UKRI, Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai berhasil mengembangkan universitas secara berkelanjutan.
“Karena itu harus saya memberi penghargaan kepada kepemimpinan Profesor Sufmi Dasco Ahmad, beliau berhasil memimpin pengembangan universitas ini dengan baik,” kata Presiden di Trans Convention Centre, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (18/10/2025).
Dalam orasinya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat tiga peran utama yang menentukan jalannya kegiatan dan organisasi, yakni pemimpin, pengikut, dan mereka yang belum memahami perannya. Kepala Negara mengingatkan agar generasi muda mampu mengenali posisi dan tanggung jawabnya dengan baik.
“Saudara harus berani jadi pemimpin yang baik atau pengikut yang baik. Tapi jangan tidak mengerti peran saudara dan kadang-kadang peran itu berbeda pada saat yang beda. Ada saatnya menjadi pemimpin, ada saatnya pemimpin itu menjadi pengikut yang setia. Jadi setiap kegiatan manusia itu keberhasilan dan kegagalan ditentukan juga oleh pemimpin,” ucapnya.
Presiden kemudian menjelaskan bahwa kunci dari kepemimpinan yang efektif dan mampu mengatasi kesulitan masyarakat terletak pada empat prinsip dasar. Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi yang harus dipegang teguh oleh setiap pemimpin agar mampu menjalankan amanah dengan baik.
“Yang utama adalah menggunakan akal sehat, itu yang pertama. Kedua, bertindak atas perhitungan yang teliti. Ketiga, perhitungan yang teliti harus didasarkan atas kebenaran. Kalau ini ditaati, tinggal yang terakhir adalah kepribadian akhlak,” ujar Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan capaian pemerintahannya selama hampir satu tahun memimpin Republik Indonesia sejak dilantik pada 20 Oktober tahun lalu.
“Saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” katanya.
Kepada para wisudawan/wisudawati UKRI, Presiden berpesan agar mereka tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian akademik yang telah diraih. Kepala Negara mengingatkan bahwa setiap kesulitan merupakan bagian dari proses pembentukan karakter yang akan memperkuat kemampuan generasi muda dalam menghadapi masa depan.
“Perjalanan perjuangan hidupmu baru mulai, baru mulai. Tadi saya senang pemberi pidato menyampaikan bahwa kalian sebagai anak muda harus berani menatap masa depan dengan tantangannya bahwa hidup tidak gampang, hidup penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh kesulitan,” pesannya. (BPMI Setpres)
KPU sebut IPP bisa jadi acuan DPR RI dalam merevisi sistem pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan bahwa Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) baik Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024, bisa menjadi acuan bagi DPR RI dalam merevisi sistem pemilu.
Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa pihaknya pun tak bisa menghindari jika nantinya para pembentuk kebijakan dan undang-undang bakal merevisi sistem pemilu. Namun yang terpenting, kata dia, KPU perlu berkontribusi dalam revisi sistem itu.
“KPU itu punya data, punya pengalaman intim yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Jadi mendengarkan KPU dengan IPP Pemilu dan sekarang Pilkada, itu bisa menyajikan data-data yang kemudian bisa sangat relevan,” kata August saat peluncuran Indeks Partisipasi Pilkada 2024 di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, IPP yang dirilis KPU bisa membantu Pemerintah dan DPR untuk merumuskan alternatif-alternatif lain untuk penyelenggaraan Pemilu ke depannya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa format dan transparansi dalam setiap tahapan keterlibatan publik.
Dia juga menilai IPP diharapkan menjadi panduan strategis bagi KPU daerah, partai politik, dan masyarakat sipil untuk merancang program sosialisasi yang lebih inklusif, meningkatkan akses bagi calon dari kelompok marginal, serta mengembangkan program pendidikan politik berkelanjutan.
Menurut dia, IPP juga merupakan pergeseran dari model demokrasi yang terlalu terfokus pada “angka” menuju model yang memahami “makna”, agar rakyat benar-benar merasa terdengar, terlibat, dan dipercaya.
“Kami tidak hanya ingin memastikan orang datang ke tps, tapi ingin mereka datang dengan pemahaman, harapan, dan kepercayaan bahwa partisipasi mereka berharga. Ini adalah langkah menuju demokrasi yang berakar pada rakyat, bukan hanya pada kertas dan angka,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa ada tiga level dalam indeks itu, yakni participatory, engagement, dan involvement. Dalam paparannya, dia menjelaskan empat provinsi masuk ke dalam kategori participatory, 31 provinsi masuk kategori engagement, dan 2 provinsi masuk kategori involvement.
Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, dia menyampaikan ada sebanyak 24 kabupaten/kota masuk ke dalam kategori participatory, 446 kabupaten/kota masuk kategori engagement, dan 38 kabupaten/kota masuk kategori involvement.
Menurut dia, indeks itu mengukur lima dimensi utama, yakni registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat (Sosdiklihparmas), serta tingkat partisipasi pemilih (Voter Turnout).
Red~ IKN
