Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan komitmennya untuk mengubah paradigma pembangunan perumahan di Tanah Pasundan.
Ia menolak praktik lama yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan kerap diwarnai dugaan gratifikasi, serta mendorong pembangunan rumah murah yang benar-benar menyentuh rakyat miskin.
“Kalau saya bertemu konglomerat dalam urusan perumahan, justru saya ingin balikkan pola pikirnya. Setiap mereka dapat keuntungan, harus ada yang kembali ke rakyat. Minimal membangun satu atau dua kampung untuk warga miskin dengan rumah yang tertata,” tegas Dedi, pada kegiatan Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Merenah, Hirup Tumaninah”, serta Sosialisasi KUR Perumahan di Bandung, Kamis malam (18/9/2025).
Menurutnya, selama ini banyak pejabat lebih sibuk mengurusi izin, pembebasan lahan, hingga urusan proyek yang justru melupakan nasib rakyat kecil.
Kasus di Bekasi dan Karawang menjadi contoh, di mana perumahan elit menjamur namun warga sekitar masih tinggal di rumah kumuh.
“Saya turun langsung ke Karawang, bersihkan bangunan liar pakai alat berat. Lalu bupati siapkan anggaran, rumah warga kita bangun. Tidak boleh lagi rakyat kecil dibiarkan hidup berdampingan dengan rumah mewah tanpa keadilan,” ungkapnya.
Selain itu, Dedi juga menekankan konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan sesuai karakter wilayah.
Ia mencontohkan pembangunan rumah bambu di Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan, hingga Bandung Utara sebagai solusi yang lebih selaras dengan kondisi tanah, udara, dan ancaman bencana.
Lebih jauh, ia ingin membangun “brand rumah rakyat” yang tidak hanya sekadar bangunan, tapi juga menjaga keadilan sosial.
Salah satunya dengan aturan tegas agar rumah subsidi tipe 36 tidak diubah menjadi rumah mewah, yang bisa memicu kecemburuan sosial.
“Kalau nanti Jawa Barat bisa menyerap 30% dari total program perumahan nasional, efek ekonominya luar biasa. Toko bangunan hidup, sopir angkut bahan bangunan hidup, kuli bangunan hidup, sampai tukang kayu ikut sejahtera,” jelasnya.
Dedi juga menyinggung persoalan klasik dalam sektor konstruksi, seperti praktik kontraktor dan mandor yang kerap merugikan tukang maupun pedagang kecil.
“Saya hadapi setiap minggu kasus begini. Makanya saya tegaskan, tata kelola perumahan harus adil, transparan dan pro-rakyat,” pungkasnya.
****
