Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja lembaga-lembaga negara Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY). Dalam Sidang Tahunan MPR, ia membeberkan capaian kerja ketiga lembaga negara tersebut dari 2024 hingga 2025.
Sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025, ia menyampaikan MK telah menangani ratusan perkara pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Prabowo mengklaim kinerja MK selama ini efektif dan tepat waktu.
“Dan menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara,” kata dia dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus 2025.
Prabowo juga mengklaim MA telah melakukan reformasi peradilan, modernisasi manajemen perkara, penyelesaian sengketa perdata secara cepat dan berorientasi perdamaian, serta penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.
Dengan sistem peradilan elektronik atau e-Court di MA, ia mengungkap jumlah perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama meningkat 30,84 persen dari tahun sebelumnya.
Selain itu, penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan di bawah 500 juta rupiah meningkat 68 persen. “Dan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi meningkat 28 persen,” kata Prabowo.
Presiden mengatakan KY telah menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Sepanjang 2024 sampai dengan Juli 2025, ia menuturkan KY telah menggelar seleksi dan mencetak sembilan orang calon hakim agung dan tiga orang calon hakim ad hoc di MA.
“Komisi Yudisial RI juga telah menerima 3.752 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 116 orang hakim,” tutur Prabowo.
Kepala Negara itu juga memamerkan keputusannya untuk menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Menurut dia, kenaikan gaji hakim merupakan faktor penting dalam penegakan hukum dan keadilan.
Ia mengklaim, pemerintahannya juga tidak ragu-ragu membongkar korupsi. “Kami telah naikkan untuk beberapa hakim sampai dengan 280 persen peningkatannya. Kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar,” ujar Presiden Prabowo.
****
