Diandra, seorang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hampir saja putus kuliah karena desil, sebuah angka dalam data pemerintah yang menentukan kondisi kesejahteraan seseorang. Ia tercatat sebagai berada di desil 7 dalam data Kementerian Sosial, yang dikategorikan sebagai warga kelas menengah ke atas—sehingga membuatnya tidak memenuhi syarat untuk mendaftar beasiswa.
Padahal, dalam data Dinas Sosial (Dinsos), keluarganya tercatat berada di desil 2. Di rumah, ayah Diandra bekerja sebagai pengantar galon, sedangkan ibunya tidak bekerja dan sehari-hari menjadi ibu rumah tangga.
Penghasilan keluarga itu harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membiayai kuliahnya.
Hal serupa turut dialami seorang tukang becak asal Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, Timbul (49).
Ia cemas saat tercatat berada di desil 9 usai anaknya diterima di perguruan tinggi. Kondisi ini berdampak pada akses program bantuan, termasuk biaya pendidikan bagi anaknya.
Padahal, desil kesejahteraan sosial Timbul sebelumnya adalah desil 1. Setelah mengetahui perubahan desil itu, air mata anak Timbul, Lutfi Arya Wijaya (18), nyaris tumpah.
Ia sadar biaya kuliah akan menjadi beban bagi ayahnya yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak di Malioboro itu. Di sisi lain Timbul ingin sang anak memiliki pilihan hidup yang lebih luas lewat akses pendidikan.
“Anak sambat mau kuliah. Tapi saya tukang becak, masuk Desil 9. Anak nangis karena sudah telanjur daftar,” kata Timbul, Senin (24/8/2026).
Bagi sebagian warga, desil membuat bantuan yang diharapkannya terasa menjauh, sementara kondisi keluarganya tidak serta-merta berubah menjadi lebih mampu. Terlebih di sisi lain, seorang lurah justru tercatat berada di desil 9.
Angka tersebut bisa menentukan apakah mereka masih menerima bantuan sosial, memperoleh beasiswa, atau harus memenuhi sendiri berbagai kebutuhan yang sebelumnya dibantu negara.
Belum sesuai keadaan riil Pakar
Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono mengatakan, polemik ini menunjukkan adanya penggunaan data yang belum sesuai dengan keadaan riil di lapangan.
Validitas ukuran dalam kategorikal desil tersebut, lantas dipersoalkan. Ia pun mempertanyakan, jika desil hanya menggunakan ukuran aset seperti rumah, motor, dan mobil, sudahkah mencatat jumlah utangnya.
Sebab barangkali, aset-aset tersebut diperoleh dari utang. Secara sederhana, kekayaan bersih adalah total aset dikurangi total utang.
Begitu pula jika penghitungan desil menggunakan pengeluaran. Menurut Subarsono, pengeluaran bisa bias untuk mengukur kekayaan.
“Pengeluaran tidak sama dengan kekayaan. Misalnya: seseorang dapat memiliki aset sedikit tetapi pengeluarannya tinggi karena berutang. Di samping itu, dua rumah tangga dengan kekayaan sama dapat mempunyai pengeluaran sangat berbeda karena perbedaan gaya hidup,” kata Subarsono, Selasa (25/8/2026).
Timbulkan luka Ia tidak memungkiri, menggunakan kriteria yang tidak tepat akan menimbulkan luka bagi masyarakat.
Kasus-kasus mahasiswa yang tidak mampu mengenyam pendidikan karena polemik ini, menjadi salah satunya. Subarsono juga berpandangan, skenario sepuluh desil diperkenalkan karena pemerintah berupaya mengurangi jenis bantuan sosial atau subsidi pada masyarakat.
Namun, alasan pembenar dari pengurangan subsidi ini masih bisa diperdebatkan (debatable). Padahal, menurut dia, tanpa menggunakan kriteria baru seperti desil, sebenarnya pemerintah sudah memiliki data jumlah penduduk miskin dari sumber yang sama, Biro Pusat Statistik (BPS).
“Penghilangan bantuan sosial atau subsidi pada kelompok miskin karena menggunakan kriteria yang tidak tepat berpotensi menimbulkan luka batin masyarakat kecil dan mengurangi kepercayaan publik pada pemerintah. Untuk itu, ada baiknya pemerintah perlu memiliki sensitivitas politik dalam bertindak,” beber Subarsono.
Oleh karena itu, ia mengusulkan pemerintah segera mengevaluasi berbagai kesalahan data tersebut. Evaluasi ini juga meliputi ukuran kemiskinan, yang salah satunya dapat dilihat dari indeks tingkat keparahan kemiskinan di Indonesia.
Indeks keparahan kemiskinan adalah ukuran statistik untuk mengetahui gambaran penyebaran atau ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri.
Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Saya merekomendasikan ada baiknya dilakukan evaluasi terhadap ukuran kemiskinan dengan menggunakan multidimensi yang lebih reasonable dan mampu merefleksikan kondisi riil kelompok masyarakat yang diukur agar kelompok miskin tidak dirugikan,” kata Subarsono.
Evaluasi ini juga perlu melihat jumlah penduduk miskin.
Pada September 2025, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 8,25 persen, kemudian turun sedikit menjadi 8,07 pada Maret 2026.
Sedangkan gini rasio mengalami kenaikan dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,396 pada Maret 2026.
“Data ini mengisyaratkan bahwa negeri ini masih menghadapi kemiskinan serius pada akar rumput, sehingga negara perlu hadir untuk membantu mengentaskan kemiskinan bukan sibuk mencari argumentasi pembenar kebijakan,” ujar Subarsono.
Desil tak tentukan kaya-miskin
Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pemeringkatan desil menggunakan 39 variabel, antara lain kondisi rumah, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, serta akses terhadap pendidikan dan layanan dasar. Angka yang bersifat relatif itu berhadapan dengan persepsi masyarakat yang cenderung absolut.
Ketika seseorang melihat dirinya berada di desil 9 atau 10, istilah tersebut mudah dipahami sebagai tanda bahwa dirinya sudah kaya. Padahal, menurut BPS, keluarga yang masuk desil 10 bukan berarti semua orang-orang kaya.
****
