Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menyampaikan kritik terkait kecilnya porsi anggaran penyiaran publik oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI yang hanya sebesar Rp15 miliar, dibandingkan anggaran manajemen RRI yang jumbo mencapai Rp931 miliar.
Menurut Putra, ketimpangan anggaran untuk manajemen pegawai dengan anggaran program penyiaran yang langsung bersentuhan dengan rakyat itu berkaitan dengan orientasi keberpihakan.
“Ini kita lihat tanggungan dari belanja pegawainya itu luar biasa besar,” kata Putra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia juga mempertanyakan secara fundamental fungsi dan output dari LPP RRI jika struktur keuangannya lebih menyerupai lembaga yang sekadar menampung beban karyawan alih-alih melayani hak informasi publik.
Putra pun meminta jajaran eselon RRI untuk merenungkan anomali anggaran ini.
“Ini negara bayarin gaji karyawan atau kita melayani publik? Kalau lihat dari postur anggarannya, ini kita bayarin karyawan, bukan melayani publik,” katanya.
Menurut ia, RRI, bersama lembaga publik lainnya, seperti TVRI dan ANTARA, memikul harapan besar untuk berdiri di posisi negara yang melampaui kepentingan cabang eksekutif, legislatif, maupun partai politik.
Posisi negara, kata Putra, harus dimanifestasikan dalam bentuk pelayanan maksimal kepada rakyat, bukan terjebak dalam pemborosan birokrasi.
Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan bahwa postur anggaran itu adalah desain dari Kementerian Keuangan.
Menurut dia, postur anggaran itu pun telah mengalami efisiensi yang membuat tuntutan bagi RRI agar bisa terus berinovasi.
Meskipun anggaran terlalu kecil dan tidak memiliki biaya untuk program, dia mengklaim RRI berhasil meningkatkan kinerja dari sisi media.
Menurut dia, DPR RI juga memberi catatan apresiasi soal transformasi digital yang sudah dianggap berhasil.
“Kita berhasil meningkatkan kinerja portal RRI, dari peringkat 150 lebih menjadi 30–31. Kemudian kita berhasil meningkatkan streaming per radio ya, menjadi puluhan juta pengunjung dan user-nya, juga media sosial,” katanya.
Di samping itu, dia menyampaikan RRI juga berhasil meningkatkan indikator tata kelola, misalnya reformasi birokrasi pada tahun 2021 mendapatkan nilai 55, tetapi sekarang lebih dari 78.
“Kita berhasil menyertifikasi wartawan ataupun penyiar kami ya, yang lebih dari 50 persen dari populasi pegawai konten ya. Kita ada 860 wartawan dan penyiar yang mengikuti uji kompetensi ya, yang digelar bersama Dewan Pers,” katanya.
Dia pun menegaskan bahwa sekalipun anggaran mengalami efisiensi hingga jumlahnya kecil, bukan berarti RRI tidak berpihak pada rakyat.
“Kami berhasil meningkatkan kinerja kami sebagai media dan sebagai birokrasi,” katanya.
****
