Otorita IKN mengatakan bahwa pagu anggaran pada 2026 adalah sebesar Rp6,2 triliun. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto saat RDP bersama Komisi II DPR RI pada Kamis (4/9/2025) di gedung parlemen, Senayan, Jakarta.
Bimo menjelaskan bahwa pagu anggaran sebesar Rp6,2 triliun tersebut masih kurang dari total kebutuhan pada 2026 senilai Rp21,18 triliun.
“Kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan IKN tahun 2026 adalah sebesar Rp21,18 triliun sehingga dari anggaran yang dialokasikan sementara dalam SBPA tahun 2026 sebesar Rp6,2 triliun masih terdapat gap sebesar Rp14,92 triliun,” ujar Bimo.
Dirinya memaparkan pagu 6,2 triliun tersebut paling banyak digunakan untuk program pembangunan kawasan strategis, jumlahnya sebesar 5,6 triliun. Sementara sisanya adalah alokasi dukungan manajemen.
“Di dalam grafik proporsi anggaran alokasi program pembangunan kawasan strategis sebesar Rp5,6 triliun atau 90% dari total alokasi sedangkan sisanya adalah untuk mendukung program Duman atau dukungan manajemen sebesar Rp600 miliar,” ucap Bimo.
Alokasi anggaran di Otorita IKN didistribusikan ke dalam 12 kegiatan dan 7 kegiatan pada program pengembangan kawasan strategis dan 5 kegiatan pada program Duman atau dukungan manajemen. Kemudian alokasi kegiatan tersebesar pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp5,2 triliun.
Adapaun 5,2 triliun tersebut diungkapkan Bimo ntuk pembangunan kompleks perkantoran infrastruktur, jalan dan MUT, rumah susun negara, jaringan perpipaan, dan lain sebagainya.
****
