Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram resmi menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa kasus korupsi dana insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Lombok Tengah. Dalam putusan tersebut, ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Terdakwa Lalu Karyawan dijatuhi hukuman paling berat, yakni 6 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 290 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,55 miliar. Sementara terdakwa Jalaludin divonis 5 tahun penjara dengan denda Rp150 juta subsider 240 hari kurungan dan uang pengganti Rp332,5 juta. Adapun Lalu Bahtiar Sukmadinata dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan.
Putusan ini menegaskan status ketiganya sebagai terpidana dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara. Meski vonis pidana badan lebih rendah dari tuntutan jaksa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah menyatakan menghormati putusan majelis hakim.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lombok Tengah, Dimas Praja Subroto, menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pemulihan kerugian negara, termasuk melalui mekanisme pembayaran uang pengganti.
“Kami sangat mengapresiasi konsep pemiskinan koruptor melalui instrumen perampasan harta jika mereka tidak membayar uang pengganti,” ujarnya, Jumat 1 Mei 2026.
Senada, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Putri Ayu Wulandari, menegaskan penegakan hukum tidak berhenti pada putusan pengadilan.
Menurutnya, pihak intelijen kejaksaan akan langsung bergerak melakukan perbaikan sistem berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna mencegah kasus serupa terulang.
Ia juga menyoroti fakta persidangan yang dinilai memprihatinkan, di mana dana yang bersumber dari masyarakat justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
“Dari uang token listrik masyarakat, yang bekerja memungut adalah petugas, namun yang menikmati justru para terdakwa. Ini menjadi peringatan keras agar uang rakyat benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Kejaksaan turut memberikan peringatan kepada pihak lain yang berpotensi terlibat. Siapa pun yang terbukti menerima aliran dana dengan niat jahat dipastikan akan ditindak tegas.
Menutup pernyataannya, Kejari mengajak seluruh jajaran birokrasi di Lombok Tengah untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi.
“Kalau upaya pencegahan sudah maksimal tetapi masih ada oknum yang menyalahgunakan pajak atau retribusi rakyat, kami pastikan tindakan represif akan diambil. Tidak ada yang kebal hukum,” ujarnya.
****
