Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, khususnya karyawan.
“Usulnya IMF bagus, tapi kita akan lihat sesuai dengan keadaan kita,” kata Purbaya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Diketahui, IMF melalui laporan terbarunya menyarankan pemerintah Indonesia menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) karyawan untuk menambah penerimaan negara, sekaligus mengurangi kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang.
Keputusan menaikkan tarif pajak tidak tepat saat ekonomi baru mencoba bangkit. Ekonomi berhasil tumbuh 5,11% pada 2025, yang salah satunya didorong oleh ekspansi fiskal.
“Kita nggak mau tiba-tiba naikin pajak habis itu ambruk semuanya, daya beli hancur ekonominya runtuh lagi,” jelasnya.
Jika hal itu terjadi, maka pemerintah harus menarik utang lebih besar sehingga membahayakan perekonomian ke depan.
“Terpaksa (defisit APBN) 3% juga diterabas. Kalau ekonomi jatuh jadi saya udah pakai biaya yang semurah mungkin untuk membalikkan arah ekonomi,” terang Purbaya.
Total utang pemerintah pada 2025 yang senilai Rp 9.637,9 triliun membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menembus level 40,46%. PDB pada 2025 senilai RP 23.821,1 triliun.
Rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio itu menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, bila merujuk data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari tahun ke tahunnya.
****
