Menu

Mode Gelap
Presiden Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Utama EEF ke-11 di Vladivostok Sherina Munaf Turun Tangan Bantu Padamkan Karhutla di Kalimantan Kisah Desa di Pekalongan yang Berdamai dengan Satwa Liar, Punya Aturan Larangan Berburu Lima Sila Pancasila Jadi Filosofi Pembangunan Gedung Mahkamah Agung di IKN Anggaran Kementerian di Kanwil Kemenag Kalteng dan Universitas Palangkaraya Terindikasi Dikorupsi Dari Tambling, Titiek Soeharto Dorong Kolaborasi Sains dan Alam untuk Konservasi Masa Depan

Warta Nusantara

Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Resmi Dimulai

badge-check


					Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Resmi Dimulai Perbesar

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat langkah signifikan dalam pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sebagai bagian dari persiapan menuju Ibu Kota Politik 2028.

Progres tersebut ditandai dengan penandatanganan delapan paket kontrak pembangunan yang berlangsung di Kantor Kemenko 4 IKN, belum lama ini.

Penandatanganan ini sekaligus memperkuat akselerasi Pembangunan Tahap 2 IKN yang memprioritaskan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara.

Hingga saat ini, 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025–2029) telah diteken, yang mencakup 14 paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi atau supervisi.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa penandatanganan terbaru ini menandai kesiapan IKN memasuki fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif. Adapun delapan paket kontrak yang diteken mencakup:

Lima paket pembangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Legislatif, terdiri dari 16 gedung di atas lahan seluas 41,81 hektare.

Dua paket pembangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Yudikatif, meliputi empat gedung dengan luasan 15,15 hektare.

Satu paket pembangunan Gedung Kantor Pendukung, mencakup pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak tiga gedung di lahan 2,9 hektare, serta pembangunan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak tiga gedung di lahan 3,07 hektare.

Basuki menegaskan pentingnya penerapan standar kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap tahap konstruksi.

Ia meminta agar Pembangunan Tahap 2 dilaksanakan lebih baik daripada tahap sebelumnya.

“Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Ia menambahkan, penandatanganan delapan kontrak tersebut merupakan langkah lanjutan untuk memastikan pembangunan kawasan lembaga legislatif dan yudikatif berjalan sesuai rencana, standar teknis, dan prinsip keberlanjutan.

OIKN berharap tahapan pembangunan ini dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Anggaran Kementerian di Kanwil Kemenag Kalteng dan Universitas Palangkaraya Terindikasi Dikorupsi

2 September 2026 - 04:33 WITA

Rangkuman Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto 26,27-28 Agustus 2026

29 Agustus 2026 - 11:17 WITA

Presiden Prabowo: Bagaimana Kita Punya Ratusan Helikopter kalau Tak Ada Uang? Korupsi Harus Diperangi

26 Agustus 2026 - 06:00 WITA

Presiden Prabowo Susuri Lahan Terbakar di Kubu Raya, Pastikan Penanganan Karhutla Berjalan Optimal

22 Agustus 2026 - 11:45 WITA

Fatimah Az-Zahra Sosok Kartini Masa Kini

20 Agustus 2026 - 15:02 WITA

Trending di Warta Nusantara