Sejak 2019, Julian Puput Lendri tinggal di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta. Tiap hari, sayur dan bahan dapur menjadi barang rebutan. Saat kapal sayur datang, banyak orang berkerumun. Pengalaman ini tak pernah terjadi saat dia tinggal di Jakarta.
Tiap tengah hari atau sekitar pukul 2 siang, para perempuan mulai berkumpul di sekitar Dermaga Pulau Kelapa. Semula, mereka membuat antrean, tetapi itu menjadi kacau saat kapal sayur mulai merapat. Ibu-ibu saling berebutan kebutuhan untuk mengisi meja makan hari ini. Suasananya sangat riuh.
“Di sini kalau sayur berebut. Kita sampai ke tukang sayur, semuanya habis. Mending kalau segar, nggak segar pula kita dapetnya, tapi cepat habis,” kata Julian sambil tertawa.
Semua kebutuhan sayur, warga Pulau Kelapa masih bergantung pada Jakarta. Kapal sayur setidaknya menempuh waktu lebih dari dua jam untuk sampai tepian dermaga. Jika cuaca tak bersahabat, kapal tak akan merapat.
“Itu (sayur) kadang (di kapal) ya keinjek-injek, kena panas hawa mesin. Sampai sini, ya layu,” ujarnya.
Julian tak ada pilihan, dia tetap memburunya. “Kalau disini tetap, walaupun kuning, berebut,” katanya.
Akibat biaya transportasi yang tinggi, harga sayuran pun meningkat dua kali lipat, misal, kangkung seharga Rp2.000-2.500 per ikat menjadi Rp5.000-Rp7.500.
Keresahan Julian juga warga Pulau Kelapa rasakan. Hingga akhirnya, sejak 2018, para perempuan membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) Hijau Daun dengan binaan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu. Mereka mengajukan inisiatif untuk membuat hidroponik agar mendapatkan dukungan serta modal berupa rak dan bibit.
Mereka menanam kangkung, bayam, sawi hingga cabai. “Dengan menanam sayur sendiri secara alami, kita bisa memenuhi kebutuhan dapur sekaligus mendapat banyak manfaat,” ujar Rosda, Ketua KWT Hijau Daun Pulau Kelapa Dua.
Hidroponik, mereka pilih karena kondisi tanah yang berpasir membuat mereka sulit untuk menanam di lahan ataupun di pot. Tak hanya itu, minimnya pasokan air bersih dan ancaman banjir rob ketika menanam di lahan menjadi kendalanya.
Sehingga, hidroponik, mereka pilih karena kecocokan secara ketersediaan lahan dan kondisi tanah di pulau. Mereka juga menggunakan pupuk organik yang berasal pengolahan sampah dapur, serta ekstrak bawang putih untuk mengusir hama.
Belajar dan tantangan memenuhi kebutuhan sayur
Di lahan berukuran 30×10 meter, rak hidroponik KWT Hijau Daun memulai mimpi para perempuan di Pulau Kelapa untuk pemenuhan kebutuhan sayuran. Mereka memilih beberapa jenis tanaman yang paling tahan dengan iklim di pesisir.
Air menjadi salah satu tantangan dalam budidaya sayuran dengan sistem hidroponik. Selama ini, mereka menampung air hujan di bawah rumah panggung untuk kebutuhan airnya. Saat kemarau panjang, warga memanfaatkan air buangan AC dari rumah-rumah secara urunan.
Meski terbilang masih dalam skala kecil, KWT Hijau Daun pernah meraih penghargaan menjadi program urban farming terbaik se-DKI Jakarta pada 20 Oktober 2025. Kelompok ini dinilai memiliki keunggulan inovasi pemanfaatan air hujan dan berhasil memanen 21 kg sayur kankangkung di lahan terbatas.
“Air hujan dengan kadar pH 0,5 di sini justru lebih ideal dari daerah lain yang sama-sama mengandalkan air hujan,” kata Rosda
Pada April lalu, mereka pun melakukan panen pakcoy dan cabai. “Hasil panen pakcoy mencapai 1,6 kg dan cabe 2,6 kg. Hasil kebun kami yang kecil langsung ludes dibeli warga,” ujar Rosda, Selasa, (10/6/26).
Selain kebutuhan air, tantangan lainnya adalah lahan. Saat ini, hanya ada enam rak hidroponik aktif di seluruh Pulau Kelapa, masing-masing berukuran sekitar 180 cm x 2 meter.
“Lahannya memang nggak ada,” kata Lurah. Sebagian besar rumah di pulau ini tidak memiliki lantai dua atau atap yang bisa difungsikan sebagai lahan tambahan.
Ardian, Sekretaris Kelurahan Kepulauan Kelapa menyebutkan keberhasilan program ini belum sampai tahap budidaya sesungguhnya. Ini, katanya, masih sebatas media pembelajaran.
“Tanam, satu bulan setengah panen, selesai masa tanam, itu kan jadi nggak bisa untuk mencukupi kebutuhan seluruh warga,” jelasnya, Selasa (10/6/26).
Hal ini, komunitas juga belum bisa memproduksi bibit secara mandiri dan berkelanjutan karena masih bergantung pada bibit pemerintah. “Kalau misal pemerintah dukungannya stop, nggak akan jalan,” ujarnya.
Hingga hari ini, kebutuhan logistik 7.716 jiwa di Pulau Kelapa bergantung pada transportasi laut. Hal ini membuat harga sayuran dan kebutuhan lainnya menjadi lebih mahal. Ardian, bilang hampir 100% kebutuhan sayur warga masih mengandalkan pasokan dari Jakarta.
“Frekuensi kapal membawa sayur datang 3-4 kali per minggu dalam kondisi normal. Kapal bisa hadir setiap hari jika ada momen khusus seperti musim nikahan,” jelas Ardian.
Dia bilang saat ombak tinggi, pasokan sayur bisa terhenti hingga tiga hari berturut-turut. Bahkan, saat cuaca ekstrim, barang berat seperti beras bisa dibuang ke laut untuk mengurangi beban kapal, demi keselamatan pelayaran.
Upaya penguatan kemandirian dan pangan lokal
Mayoritas masyarakat Pulau Kelapa adalah nelayan. Meski penghasilan tak menentu, setidaknya bisa menghasilkan uang dalam hitungan hari. Ardian bilang, hal ini yang membuat banyak warga belum antusias untuk bergabung dalam urban farming ini. Pasalnya, hasil perkebunan harus menunggu beberapa waktu dan belum menjanjikan dibandingkan modal yang keluar.
Nurliati, Kepala Suku Dinas ku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu menjelaskan program urban farming saat ini masih tahap pembelajaran menuju penguatan kemandirian.
“Secara umum kondisi wilayah Kepulauan Seribu berbeda dengan daratan Jakarta, proses pendampingan masih tetap diperlukan. Tantangan budidaya pertanian di pulau cukup menantang, antara lain keterbatasan lahan, media tanam, air tawar, sarana produksi, serta cuaca kering dan panas,” katanya, Selasa (23/6/26).
Pembagian bibit kepada KWT dan masyarakat berasal dari pembibitan yang dilakukan oleh Sudin KPKP di green house seperti cabai rawit varietas bonita.
“Pada prinsipnya bibit yang dibagikan bukan hanya bantuan fisik, tetapi bagian dari proses pembinaan. Karena itu, distribusi bibit selalu kami dorong agar disertai pendampingan teknis, mulai dari cara menanam, pemilihan media tanam, pemupukan, sampai pengendalian hama.”
Selain itu, pemerintah juga mendorong potensi pangan lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal, misal, taka atau bahasa lokalnya kecundang (Tacca leontopetaloides). Padahal, tanaman ini menjadi kekayaan, identitas wilayah, dan potensi ekonomi masyarakat pulau.
“Ketahanan pangan di Kepulauan Seribu tidak boleh hanya bergantung pada komoditas yang dibawa dari daratan. Justru pangan lokal yang sudah beradaptasi dengan kondisi pesisir harus mulai dikenali kembali, dikembangkan, dan diberi nilai tambah,” ujar Nurliati.
Di Pulau Kelapa, tanaman ini dianggap tumbuhan liar yang hidup di makam dan sering ditebang. Awalnya, berdasarkan program pemerintah, Julian dan Rosda mencari Kecundang hingga Pulau Sabira dalam rangka pengenalan program daerah. Jaraknya sekitar 30-35 km dari Pulau Kelapa,
“Kalau kecundang itu sebenarnya bagi orang pulau sendiri sudah lama, warga pulau kelahiran 80-an itu sudah mulai tidak mengenal kecundang. Malah dianggap sebagai tanaman hama. Itu kalau kita pasti kita selalu potong,” kata Julian.
Berbeda dengan umbi seperti singkong, katanya, itu menjadi makanan sarapan sehari-hari. Sedangkan, kecundang tidak pernah menjadi makanan pokok dan hanya dikenal segelintir orang pulau generasi lama.
“Pengetahuan ini nyaris punah bukan karena dihancurkan paksa, melainkan karena perlahan dilupakan dan disalahpahami sebagai gulma,” tambahnya.
Bentuknya seperti umbi dan mirip seperti kentang, namun tanaman ini tidak dapat langsung dikonsumsi karena terdapat senyawa takalin yang menyebabkan rasa pahit.
LIPI (kini BRIN) pernah mengeluarkan buku tentang Taka untuk Kemandirian Pangan (2021) menyebutkan taka menjadi bahan pangan alternatif karena umbinya mengandung karbohidrat yang tinggi (lebih dari 80%), tumbuhan ini juga bisa beradaptasi terhadap iklim, terutama di pesisir.
Para peneliti, katanya juga mengakui tanaman ini belum dibudidaya secara maksimal padahal pangan alternatif ini berserat tinggi dan cocok untuk penderita diabetes. Sumber pangan alternatif, ini katanya bisa dimanfaatkan saat paceklik tiba atau musim ombak besar datang, yang menyebabkan pasokan pangan terhambat.
“Saya coba tanam tapi ternyata ambil umbinya gak utuh, datang banjir rob langsung mati,” ujar Julian menyayangkan pohon kecundang yang ia bawa dari pulau Sabira telah mati.
Sudin KPKP berencana memperkuat pemanfaatan tanaman lokal di Kepulauan Seribu sebagai bagian dari pengembangan ketahanan pangan.
”Ke depan, kami akan mengintegrasikan pengembangan tanaman lokal dengan pelatihan diversifikasi hasil pertanian. Kami juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mengkaji budidaya kecundang, serta melibatkan masyarakat, PKK, Kelompok Wanita Tani (KWT), pelaku UMKM, dan pendamping Jakpreneur agar pengembangannya dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Nurliati.
Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai hidroponik dan akuaponik menjadi pilihan yang realistis bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Ini menjadi satu upaya memperkuat ketahanan pangan dari ketergantungan pasokan pangan dari luar pulau.
“Orientasinya (budidaya ini) bukan produksi dalam jumlah besar, tapi bisa memenuhi kebutuhan sayur dan buah, karena sumber protein sudah dari hasil laut,” ujar Said.
Meski begitu, tantangan terbesar dari budidaya ini adalah perubahan budidaya masyarakat pesisir dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Said bilang, masyarakat pesisir terbiasa memanen, bukan menanam. Sehingga perlu adanya komitmen dan kebiasaan baru melalui pendampingan yang intensif.
Dia juga mengingatkan, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas pemasaran masyarakat, membangun jaringan distribusi, serta membuka akses pasar agar budidaya ini berkelanjutan. “Banyak program berhenti setelah satu, dua kali panen karena tidak ada keberlanjutan modal dan akses pasar,” ujarnya.
Hal terpenting lainnya, Said menilai, pengembangan produksi pangan di pulau-pulau kecil menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian pangan. Salah satunya dengan pemetaan kondisi pangan setiap pulau berdasarkan ketersediaan dan kebutuhannya.
“Sehingga program yang disusun (pemerintah) benar-benar sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah,” pungkasnya.
****
