Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda menggelar diskusi publik bertema “Nasib 49.000 Warga Miskin (JKN) Siapa Bertanggung Jawab? Antara Regulasi dan Kebijakan” di salah satu kafe di Samarinda, Selasa 14 April 2026. Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membedah persoalan jaminan kesehatan masyarakat miskin.
Ketua DPD KNPI Samarinda, Ronny Hidayatullah, mengatakan diskusi ini bertujuan menghadirkan analisis yang komprehensif terkait kebijakan daerah. Ia menilai persoalan JKN tidak bisa dilepaskan dari kondisi APBD dan arah kebijakan ekonomi daerah.
“Harapannya kali ini kita ingin melihat analisa-analisa terkait APBD, bahkan hari ini analisa ekonomi yang ada di pemerintahan daerah terkait 49.000 warga JKN,” ujar Ronny.
Menurut Ronny, kebijakan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia menegaskan ruang publik harus tetap terbuka untuk mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat.
Ronny juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas organisasi kepemudaan dalam mengawal isu ini. Sejumlah organisasi seperti Cipayung Plus turut hadir dalam diskusi tersebut.
Ronny menambahkan, polemik yang berkembang saat ini tidak boleh berujung pada saling lempar tanggung jawab antar pemerintah. Menurutnya, masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Jangan sampai warga JKN 49.000 ini terabaikan oleh isu yang saling melempar tanggung jawab,” ucapnya.
Diskusi ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah. KNPI menilai forum semacam ini penting sebagai laboratorium gagasan untuk solusi kebijakan ke depan.
****
