Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut Indonesia memiliki peluang terbuka untuk keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian, menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kendati demikian, Muzani menegaskan langkah tersebut harus didasari oleh kesepakatan bersama.
Hal ini disampaikan Muzani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2026). Menurutnya, Presiden telah beberapa kali menyinggung kemungkinan tersebut.
“Bagi Indonesia masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja kapan saja bisa keluar,” kata Muzani.
“Tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” lanjutnya.
Muzani menjelaskan, mandat utama BoP seharusnya menciptakan perdamaian dan memuluskan gencatan senjata (ceasefire).
Forum ini merupakan bagian dari upaya mempercepat proses kemerdekaan, pembangunan, rekonstruksi, serta rehabilitasi Palestina.
Selain isu BoP, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra ini juga meneruskan pesan Prabowo yang mengajak seluruh rakyat memperkuat persatuan.
Ajakan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di negara-negara Teluk pascaserangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Situasi ini dikhawatirkan memicu polarisasi di masyarakat.
“Karena situasi global seperti sekarang ini memudahkan masyarakat berpikir, menurut cara pandang masing-masing, dan itu berpotensi untuk merusak keharmonisan kita, keakraban kita dan kekompakan kita dalam berbangsa dan bernegara,” ujar Muzani.
Ia menekankan, setiap langkah diplomasi dan kebijakan internasional pemerintah diambil semata-mata demi kepentingan nasional.
Presiden berkomitmen menjaga kedaulatan negara di tengah situasi dunia yang tidak menentu.
“Presiden selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah demi untuk bangsa dan negara, demi menjaga persatuan, demi menjaga keutuhan, demi NKRI, dan demi keutuhan Republik Indonesia,” pungkasnya.
****
