Jakarta, infokatulistiwanews.com- Unjuk rasa sekelompok orang di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (25/08), berlangsung ricuh setelah aparat polisi menghadangnya. Para pendemo mempertanyakan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta.
Sekitar pukul 12.45 WIB, polisi menghalau pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan semprotan air ke arah demonstran.
Sampai sekitar pukul 13.30 WIB, polisi terus berusaha menghalau massa agar menjauhi gedung DPR.
Kelompok demonstran berusaha bertahan dan melawan dengan melempar botol air plastik.
Selain menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR, sekitar pukul 14.00 WIB, muncul massa pengunjuk rasa yang mendatangi pintu belakang DPR.
Massa sempat melemparkan batu ke arah kantor satuan pengamanan. Ada pula aksi pembakaran sepeda motor.
Dan tidak lama kemudian, polisi berusaha membubarkan massa tersebut. Gas air mata ditembakkan ke arah pendemo.
Sampai sekitar pukul 15.00 WIB, polisi terus menghalau pengunjukrasa hingga di dekat Stasiun Palmerah, Jakpus.
Massa demonstran kemudian dipukul mundur ke arah Gelora Bung Karno (GBK). Tak sedikit yang mencari tempat perlindungan di Senayan Park.
“Pak, yang ditembak harus anggota DPR, bukan kami!” teriak salah satu pendemo.
Di kawasan Senayan Park terdapat sejumlah massa mengalami perih di mata, panik, hingga batuk-batuk akibat gas yang dilontarkan personel Brimob.
Kantor berita Antara melaporkan massa dari berbagai elemen masyarakat termasuk pelajar, terus mencoba merangsek ke Jalan Gatot Subroto untuk menuju ke depan Gedung DPR pada Senin sore.
Petugas langsung menembakkan gas air mata untum membubarkan massa aksi saat mereka berupaya menerobos barisan petugas keamanan.
Situasi memanas itu diperparah dengan adanya massa pelajar yang disebut memprovokasi petugas dengan melempari menggunakan batu.
Selain itu, sejumlah pelajar yang masih menggunakan seragam tersebut beberapa kali mencoba menerobos dengan melalui jalan tol dalam kota.
Merek bergerombol membawa bendera parpol dan melintas di jalan tol dalam kota, sehingga petugas kembali menembakkan gas air mata ke arah mereka.
Laporan-laporan media menyebutkan aksi ini digelar oleh sebuah kelompok yang menyebut dirinya sebagai Gerakan Mahasiswa bersama Rakyat.
Para pendemo mempertanyakan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta.
Danar, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, datang sebagai “warga negara Indonesia,” ujarnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Faisal Irfani, Senin (25/08), di lokasi unjuk rasa.
“Makanya saya sengaja tidak membawa embel-embel kampus. Saya di sini adalah masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Danar memandang Indonesia sedang “jatuh” dengan sederet kebijakan pemerintah yang “merugikan banyak orang,” tukasnya.
“Apakah kita bisa menerima di saat masyarakat kena PHK, gaji anggota DPR justru puluhan sampai ratusan juta?” dia menjelaskan.
Selain mahasiswa, unjuk rasa ini dilaporkan diikuti pula sejumlah anggota masyarakat.
Alfin, pengemudi ojek daring, datang dari Cijantung, Jakarta Selatan, bersama tiga rekannya, menuntut DPR dibubarkan.
Pasalnya, “kebijakan yang dibuat tidak mendukung rakyat,” Alfin mengungkapkan.
“Kami susah cari uang, tapi DPR gajinya besar sekali,” kata pria berusia 30 tahun ini kepada wartawan BBC News Indonesia, Faisal Irfani, dari lokasi unjuk rasa.
Alfin mengetahui informasi demo dari media sosial.
Massa demonstrasi meneriaki polisi yang berjaga. Polisi memakai atribut lengkap, termasuk senjata.
“Kalian digaji pakai uang kami!” teriak pendemo.
“Jangan pakai gas air mata! Kasihan rakyat. Kami enggak anarkis!” susul pendemo lainnya
Rahmini, buruh pabrik berusia 46 tahun, sengaja membolos pekerjaan untuk mengikuti demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/08).
“Saya tahu soal masyarakat Pati. Mereka mendemo pemerintah karena pajak. Saya, hari ini, ingin melakukan hal yang sama,” tandasnya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah sering kali bikin masyarakat susah.
Dia mencontohkan PHK yang dialami buruh-buruh di sekitar tempatnya bekerja di Cikarang, Jawa Barat.
“Begitu saya tahu [anggota] DPR dapat gaji dan tunjangan macam-macam, saya marah,” ucapnya.
Rahmini mendesak DPR dibubarkan sebab tidak mencerminkan “kepentingan rakyat.”
Unjuk rasa di depan gedung DPR sudah disuarakan oleh warganet sejak pekan lalu.
Suara-suara ini muncul ke permukaan setelah muncul pemberitaan seputar gaji dan tunjangan anggota DPR yang dilaporkan lebih Rp100 juta per bulan.
Terungkapnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPR ini memicu kemarahan di media sosial.
Dalam situasi seperti itulah muncul tuntutan pembubaran DPR.
Merespons aksi demonstrasi yang berujung ricuh di DPR Senin (25/08), Ketua DPR Puan Maharani mengimbau untuk “saling hormat-menghormati dalam menyampaikan aspirasi”.
“Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu kita sama-sama bicarakan, kita sama-sama perbaiki,” ujar Puan usai menerima penghargaan tanda jasa dari Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
Dia kemudian melanjutkan bahwa DPR menampung semua aspirasi dan masukan dari masyarakat demi memperbaiki kinerja DPR.
“Kami minta masukan dari masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara,” ujarnya kemudian.
Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR.
Polisi menerjunkan 1.250 personel gabungan dalam rangka mengawal aksi unjuk rasa ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Conto mengatakan ribuan personel itu terdiri dari kepolisian, TNI, Pemda DKI dan akan disebar di sekitar kompleks Parlemen.
“Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan,” ujar Susatyo dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin berharap unjuk rasa yang digelar berjalan dengan baik tetapi tidak secara destruktif.
Dia menginginkan masyarakat menggelar aksi secara kondusif untuk menyalurkan aspirasi. Di sisi lain, massa aksi pun perlu memikirkan kepentingan masyarakat lainnya.
“Dan berharap juga ketika menyalurkan aspirasi kita juga berpikir tentang kepentingan masyarakat yang lain,” kata Nurul di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Mensesneg belum pantau demo, fokus anugerah tanda jasa Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang menaruh perhatian penuh pada prosesi penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, saat ditanya mengenai aksi demonstrasi yang berlangsung bersamaan di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
“Kita belum monitor demo. Kita lagi konsentrasi memberikan penghormatan kepada beliau-beliau yang betul-betul berjasa bagi bangsa,” ujarnya kepada wartawan Istana.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi dalam aksi demo di DPR hari ini, Senin (25/8).
Yusril menuturkan pemerintah tidak pernah melarang masyarakat melakukan demonstrasi lantaran Indonesia merupakan negara demokrasi.
“Kalau orang demo sih kami nggak larang ya. Silakan saja beri aspirasi membubarkan DPR, membubarkan MPR,” ucap Yusril saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin.
Menurutnya, masyarakat boleh menyuarakan demokrasi, namun tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu hukum. “Dalam negara demokrasi, semua proses itu kita harus hormati,” ujarnya dikutip dari Antaranews.
Red~ IKN
Dikutip dari berbagai sumber
