Menu

Mode Gelap
Bibit 93W Menguat Jadi Siklon Tropis, Deret Wilayah Ini Potensi Hujan Kejati Tetapkan Bupati Sitaro Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Rp 22,7 M Tanamkan Nilai Kebangsaan Siswa, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Digelar di MAN 2 Mataram Pemprov Papua Tekan Inflasi Lewat Gerakan Pangan Murah Kisah Penyuluh Agama Sipispis Dampingi Lansia Belajar Al-Qur’an Mabes TNI Tertibkan 12 Rumah Dinas di Komplek Slipi yang Dihuni Anak Purnawirawan

Warta Daerah

YSK: Pengelolaan Sektor Perikanan, Harus Tetap Menjaga Ekosistem Laut

badge-check


					YSK: Pengelolaan Sektor Perikanan, Harus Tetap Menjaga Ekosistem Laut Perbesar

Manado, infokatulistiwanews.com – Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar sebagai sektor unggulan dan penggerak utama yang membangun perekonomian daerah provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian, menurut Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus ada beberapa hal kebijakan yang tentunya menjadi perhatian.

“Ada tiga hal utama terkait dengan arah kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan di Sulut, salah satunya pengelolaan perikanan harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem laut,” kata Yulius Selvanus, Rabu (29/4/2026).

Dua lainnya yaitu keadilan ekonomi daerah, di mana daerah harus mendapatkan manfaat yang proporsional dari pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya, dan ketiga perlindungan pekerja perikanan sebagai fondasi utama keberlanjutan sektor ini.

Ia menambahkan, sejumlah langkah strategis yang perlu didorong bersama, diantaranya terkait perlindungan pekerja perikanan, misalkan, pemda memperkuat pengawasan dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja perikanan, termasuk memastikan kepesertaan BPJS secara menyeluruh.

Menyusun standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang spesifik untuk sektor perikanan, baik di laut maupun di industri pengolahan serta memastikan kontrak kerja yang transparan dan adil, termasuk implementasi perjanjian kerja laut bagi seluruh awak kapal perikanan.

Pemda juga mendorong penghapusan praktik rekrutmen yang tidak transparan melalui perantara (calo), yang selama ini menjadi pintu masuk berbagai bentuk eksploitasi sambil memperkuat dialog sosial dan peran serikat pekerja, agar pekerja memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Sementara terkait dengan tata kelola zonasi, menurut Gubernur, perlu meningkatkan koordinasi lintas provinsi dalam pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), agar kebijakan zonasi tidak merugikan nelayan dan pekerja.

“Pemerintah provinsi pada prinsipnya akan terus mendukung penuh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan terukur,” ujar YSK, sapaan akrabnya.

Red~ IKN

Pewarta: (Sevry/Arly)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemprov Papua Tekan Inflasi Lewat Gerakan Pangan Murah

7 Mei 2026 - 03:47 WITA

KDM : Alih Fungsi Lahan Biang Keladi Bencana di Kabupaten Bogor

6 Mei 2026 - 04:56 WITA

Sulut Kebagian Bibit Jagung untuk 15 ribu Hektare dari Pemerintah Pusat

1 Mei 2026 - 16:25 WITA

Ribuan Guru Honorer Bandung Menanti Kepastian, 4 Bulan Belum Gajian

28 April 2026 - 07:40 WITA

Produktivitas Meningkat, Petani Desa Sukses Panen Padi Inpari 32

27 April 2026 - 03:50 WITA

Trending di Warta Daerah