Menu ✖

Mode Gelap
Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna: Dua Tahun Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri Tanamkan Cinta Bahari Sejak Dini, KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 Sambut Kunjungan Pelajar di Nunukan Di Universitas Indonesia, Kabaharkam Tegaskan Kepercayaan Publik Jadi Ukuran Keberhasilan Polri Legislator Ferdinand Djeki Dumais Bantah Terlibat Penipuan, Ancam Tuntut Balik Penyebar Fitnah China Minta Politikus Filipina Tak Bikin Panas Hubungan Antar Negara Kejati Sultra Tetapkan Karo Ekonomi Tersangka Korupsi Jamuan Rp4,2 Miliar

Warta Daerah

YSK: Pengelolaan Sektor Perikanan, Harus Tetap Menjaga Ekosistem Laut

badge-check


					YSK: Pengelolaan Sektor Perikanan, Harus Tetap Menjaga Ekosistem Laut Perbesar

Manado, infokatulistiwanews.com – Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar sebagai sektor unggulan dan penggerak utama yang membangun perekonomian daerah provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian, menurut Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus ada beberapa hal kebijakan yang tentunya menjadi perhatian.

“Ada tiga hal utama terkait dengan arah kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan di Sulut, salah satunya pengelolaan perikanan harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem laut,” kata Yulius Selvanus, Rabu (29/4/2026).

Dua lainnya yaitu keadilan ekonomi daerah, di mana daerah harus mendapatkan manfaat yang proporsional dari pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya, dan ketiga perlindungan pekerja perikanan sebagai fondasi utama keberlanjutan sektor ini.

Ia menambahkan, sejumlah langkah strategis yang perlu didorong bersama, diantaranya terkait perlindungan pekerja perikanan, misalkan, pemda memperkuat pengawasan dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja perikanan, termasuk memastikan kepesertaan BPJS secara menyeluruh.

Menyusun standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang spesifik untuk sektor perikanan, baik di laut maupun di industri pengolahan serta memastikan kontrak kerja yang transparan dan adil, termasuk implementasi perjanjian kerja laut bagi seluruh awak kapal perikanan.

Pemda juga mendorong penghapusan praktik rekrutmen yang tidak transparan melalui perantara (calo), yang selama ini menjadi pintu masuk berbagai bentuk eksploitasi sambil memperkuat dialog sosial dan peran serikat pekerja, agar pekerja memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Sementara terkait dengan tata kelola zonasi, menurut Gubernur, perlu meningkatkan koordinasi lintas provinsi dalam pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), agar kebijakan zonasi tidak merugikan nelayan dan pekerja.

“Pemerintah provinsi pada prinsipnya akan terus mendukung penuh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan terukur,” ujar YSK, sapaan akrabnya.

Red~ IKN

Pewarta: (Sevry/Arly)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Legislator Ferdinand Djeki Dumais Bantah Terlibat Penipuan, Ancam Tuntut Balik Penyebar Fitnah

22 Oktober 2026 - 02:04 WITA

Panen Raya UNESA 2026: 60 Ribu Ekor Ayam Dibagikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Rasakan Manfaatnya

20 Oktober 2026 - 03:32 WITA

Jalan Rusak Parah, Warga Desa Wolokelo Swadaya Gotong Royong Lakukan Perbaikan

17 Oktober 2026 - 03:45 WITA

APH Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Setda Barito Timur

15 Oktober 2026 - 07:15 WITA

Kebakaran Cagar Alam Gunung Lokon Tomohon Hanguskan 100 Hektare Lahan

14 Oktober 2026 - 10:25 WITA

Trending di Warta Daerah