Menu

Mode Gelap
Presiden Putin: Indonesia Mitra Paling Kunci bagi Rusia di Kawasan Asia Pasifik 12 Pasang Atlet TNI AU Siap Berjuang, Kobarkan Semangat Prestasi di Piala Panglima TNI 2026 Keluarga Jadi Kekuatan Suksesnya Pembudidaya Ikan Nila Lestari di Manganitu Presiden Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Utama EEF ke-11 di Vladivostok Sherina Munaf Turun Tangan Bantu Padamkan Karhutla di Kalimantan Kisah Desa di Pekalongan yang Berdamai dengan Satwa Liar, Punya Aturan Larangan Berburu

Warta Daerah

YSK: Pengelolaan Sektor Perikanan, Harus Tetap Menjaga Ekosistem Laut

badge-check


					YSK: Pengelolaan Sektor Perikanan, Harus Tetap Menjaga Ekosistem Laut Perbesar

Manado, infokatulistiwanews.com – Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar sebagai sektor unggulan dan penggerak utama yang membangun perekonomian daerah provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian, menurut Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus ada beberapa hal kebijakan yang tentunya menjadi perhatian.

“Ada tiga hal utama terkait dengan arah kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan di Sulut, salah satunya pengelolaan perikanan harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem laut,” kata Yulius Selvanus, Rabu (29/4/2026).

Dua lainnya yaitu keadilan ekonomi daerah, di mana daerah harus mendapatkan manfaat yang proporsional dari pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya, dan ketiga perlindungan pekerja perikanan sebagai fondasi utama keberlanjutan sektor ini.

Ia menambahkan, sejumlah langkah strategis yang perlu didorong bersama, diantaranya terkait perlindungan pekerja perikanan, misalkan, pemda memperkuat pengawasan dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja perikanan, termasuk memastikan kepesertaan BPJS secara menyeluruh.

Menyusun standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang spesifik untuk sektor perikanan, baik di laut maupun di industri pengolahan serta memastikan kontrak kerja yang transparan dan adil, termasuk implementasi perjanjian kerja laut bagi seluruh awak kapal perikanan.

Pemda juga mendorong penghapusan praktik rekrutmen yang tidak transparan melalui perantara (calo), yang selama ini menjadi pintu masuk berbagai bentuk eksploitasi sambil memperkuat dialog sosial dan peran serikat pekerja, agar pekerja memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Sementara terkait dengan tata kelola zonasi, menurut Gubernur, perlu meningkatkan koordinasi lintas provinsi dalam pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), agar kebijakan zonasi tidak merugikan nelayan dan pekerja.

“Pemerintah provinsi pada prinsipnya akan terus mendukung penuh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan terukur,” ujar YSK, sapaan akrabnya.

Red~ IKN

Pewarta: (Sevry/Arly)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kisah Desa di Pekalongan yang Berdamai dengan Satwa Liar, Punya Aturan Larangan Berburu

3 September 2026 - 05:21 WITA

Strategi Tepat Hadapi El Nino, Petani di Luwu Utara Sukses Panen Raya

31 Agustus 2026 - 09:09 WITA

El Nino Picu Migrasi Ikan, Nelayan Kecil Hadapi Beban Ongkos Melaut

29 Agustus 2026 - 05:42 WITA

Jalan ke Kawasan Baduy Lebak Rusak, Tokoh Adat Harap Segera Diperbaiki

28 Agustus 2026 - 04:53 WITA

Update Gempa NTT: 91 Orang Meninggal, 1.286 Luka dan 161.084 Mengungsi

24 Agustus 2026 - 05:48 WITA

Trending di Warta Daerah