Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase krusial menjelang 2028. Tahun 2025 jadi tahun strategis, seiring target ambisius yang dikejar pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah infrastruktur dasar dan memulai pembangunan kawasan strategis baru.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan akan menjalankan beberapa rencana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga menegaskan hingga saat ini progres pembangunan dari paket yang dikelola OIKN sendiri sudah berjalan sesuai jalur.
“Berdasarkan Perpres 79/2025, telah ditetapkan beberapa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 terkait Pembangunan IKN yang dilaksanakan oleh Otorita IKN, kami berkomitmen untuk mencapai target-target tersebut, juga menuju Ibu Kota Politik 2028 sesuai arahan Presiden RI,” ujar Danis kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/9/2025).
Ia merinci, terdapat 9 paket pekerjaan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang saat ini tengah dilaksanakan OIKN, dengan progres fisik mencapai 28,55%.
Rinciannya, terdiri dari 7 paket pembangunan jalan di Wilayah Perencanaan (WP) 1B dan 1C, serta masing-masing 1 paket untuk penataan Kawasan Sepaku dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Targetnya selesai pada Desember 2025,” kata Danis.
Sementara itu, pembangunan yang berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menunjukkan progres signifikan. Pekerjaan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun sebelumnya dan ditargetkan rampung pada akhir 2025.
“Untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan PKP tahap penyelesaian melanjutkan dari pekerjaan tahun lalu, dengan target selesai hingga akhir 2025 dengan progres Kementerian PU saat ini mencapai 82,88% dan Kementerian PKP mencapai 99,03%,” jelasnya.
Lebih jauh, Danis mengungkapkan bahwa pembangunan IKN akan memasuki fase baru pada Batch II Tahap II, yang akan dimulai akhir tahun ini. Fase ini menjadi penanda dimulainya pembangunan kawasan pusat pemerintahan, terutama untuk fungsi legislatif dan yudikatif.
“Selanjutnya pada Batch II Pembangunan IKN Tahap II ini, pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif rencana terkontrak pada bulan Oktober dan November 2025 dengan target selesai terbangun hingga Tahun 2028. Pembangunan ini meliputi bangunan gedung perkantoran, jalan kawasan, serta infradas (infrastruktur dasar) pendukungnya,” tegas Danis.
Sebagai informasi, IKN ditargetkan menjadi pusat pemerintahan politik pada 2028, dengan pemindahan seluruh elemen inti pemerintahan ke kawasan inti pusat ibu kota (KIPP). Pemerintah terus menyiapkan percepatan pembangunan, baik melalui anggaran negara maupun skema kemitraan investasi.
****
