Menu ✖

Mode Gelap
Dalami Dugaan Korupsi Mesin Pengolah Sampah Rp20 Miliar, Kejati NTB Koordinasi dengan KPK Khofifah Puji KDM Gubernur Terpopuler dan Kenang Siliwangi 1948 KY Tegaskan Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor dalam Penanganan Laporan Masyarakat Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar Presiden Prabowo: ASEAN-India Harus Jadi Kekuatan Bersama Lindungi Rakyat dari Krisis Kesehatan dan Bencana Ribuan Rancangan Perda Mandek, DPD RI: Jangan Bikin Aturan yang Lahir Lalu Mati

Warta Daerah

Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar

badge-check


					Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar Perbesar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, Sulawesi Selatan, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU Earmark Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023–2024.

Keempat tersangka tersebut salah satu diantaranya mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Penetapan tersangka diumumkan melalui siaran pers resmi Kejari Jeneponto, Rabu (18/11/2026).

Proyek pembangunan SPAM yang tersebar di 24 lokasi tersebut memiliki total anggaran sebesar Rp8.107.927.000. Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Ahmad Heru Prasetyo, mengungkapkan, penyidikan perkara tersebut telah berlangsung sejak Maret 2026. Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa ratusan saksi dan sejumlah ahli.

Menurutnya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari penetapan lokasi yang tidak tepat, penggelembungan harga material, kekurangan volume pekerjaan fisik, hingga dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.

“Ditemukan sejumlah penyimpangan yang cukup serius. Hal ini jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan,” ujar Ahmad Heru Prasetyo.

Berdasarkan hasil penyidikan, sejumlah penyimpangan yang ditemukan antara lain penetapan lokasi yang tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai.

Selain itu, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diduga dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan, bukan oleh Kelompok Kerja Masyarakat sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir, kekurangan volume pekerjaan fisik, serta dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.

Selama proses penyidikan, tim telah memeriksa sebanyak 186 orang saksi dan empat orang ahli. Penyidik juga mengumpulkan berbagai dokumen, barang bukti, serta bukti elektronik.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, Kejari Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran; S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); MS, Tenaga Fasilitator Lapangan; NB, Tenaga Fasilitator Lapangan.

Keempat tersangka diduga memiliki peran dalam penyimpangan perencanaan dan penetapan lokasi, penyusunan RAB, pengarahan pembelian material, hingga pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan pekerjaan.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto selama 20 hari, terhitung mulai 18 November hingga 7 Desember 2026.

Kejari Jeneponto menegaskan bahwa proses hukum masih terus berjalan. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara dugaan korupsi proyek SPAM tersebut.

“Kami masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penegakan hukum berjalan transparan dan tidak pandang bulu,” tegas Ahmad Heru Prasetyo.

****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah Dukung Produksi Film PETA, Semangat Angkat Kisah dan Sejarah Kepahlawanan Supriyadi

17 November 2026 - 06:10 WITA

Gempa M 4,6 Guncang Utara Pulau Karatung Sulawesi Utara, Kedalaman 130 Km

15 November 2026 - 04:19 WITA

Usai Kahutla, Kini Banjir Ancam Lamandau

14 November 2026 - 06:57 WITA

APH Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Dinas Perhubungan Kalteng

12 November 2026 - 06:42 WITA

Hari Pahlawan 2026, KDM Sebut Guru, Petani dan Nelayan sebagai Pahlawan

10 November 2026 - 10:13 WITA

Trending di Warta Daerah