Menu ✖

Mode Gelap
Presiden Prabowo: ASEAN-India Harus Jadi Kekuatan Bersama Lindungi Rakyat dari Krisis Kesehatan dan Bencana Ribuan Rancangan Perda Mandek, DPD RI: Jangan Bikin Aturan yang Lahir Lalu Mati Irjen Eko Hadi Dipecat, Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas bagi Pelanggar Setelah Naskah Bali dan NTB Diakui UNESCO, BRIN Teliti Tradisi di Aceh dan Bengkulu Ungguli 10 Negara, TNI AD Sabet Gelar Juara Umum ke-15 di AARM 2026 Lestarikan Seni Keprajuritan, Bregodo Wongso Manggala Raih Juara III Lomba Bregada Sleman

Warta Daerah

APH Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Dinas Perhubungan Kalteng

badge-check


					APH Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Dinas Perhubungan Kalteng Perbesar

Palangkaraya, infokatulistiwanews.com – Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), marka jalan, dan sarana penunjang jalan lainnya merupakan elemen krusial dalam infrastruktur transportasi. Manfaat utamanya adalah meningkatkan keselamatan pengguna jalan, kelancaran lalu lintas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Manfaat dari masing-masing fasilitas penunjang jalan yaitu antara lain:

1. Penerangan Jalan Umum (PJU)

• Meningkatkan Keselamatan Malam Hari: Memberikan visibilitas yang jelas bagi pengemudi untuk melihat situasi jalan, tikungan, serta pejalan kaki di malam hari.
• Menurunkan Angka Kriminalitas: Area jalan yang terang benderang secara signifikan meminimalisir potensi tindak kejahatan dan pembegalan di jalan raya.
• Navigasi yang Lebih Baik: Membantu pengemudi mengidentifikasi rute, persimpangan, dan rambu lalu lintas dengan lebih mudah saat gelap.

2. Marka Jalan

• Pengatur Posisi Kendaraan: Mengarahkan arus lalu lintas secara visual (seperti garis lajur dan garis pembatas) agar kendaraan tetap berada di jalurnya.
• Mencegah Tabrakan: Garis tanpa putus memberikan peringatan tegas larangan menyalip di area rawan (seperti tikungan atau tanjakan) untuk menghindari tabrakan adu kambing.
• Fasilitas Pejalan Kaki: Marka seperti zebra cross memberikan ruang aman bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan.

3. Sarana Penunjang Lainnya (Rambu, Guardrail, Delineator)

• Rambu Lalu Lintas: Memberikan informasi, larangan, perintah, dan peringatan dini mengenai kondisi jalan di depan (misal: daerah rawan longsor atau penyempitan jalan).
• Pagar Pengaman (Guardrail): Menahan benturan keras dan mencegah kendaraan terlempar keluar dari jalan, terutama di area jurang, tebing, atau tikungan tajam.
• Patok Pengarah (Delineator): Membantu menguraikan siluet kelurusan jalan pada malam hari atau saat cuaca buruk (hujan/kabut).

Dampak Positif secara Makro

• Efisiensi Logistik: Ketersediaan fasilitas yang lengkap membuat mobilitas barang dan jasa dapat dilakukan selama 24 jam penuh dengan aman.
• Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Daerah yang jalurnya aman dan terang cenderung menghidupkan aktivitas ekonomi malam hari, seperti kuliner dan pertokoan.
• Estetika Kota: Penataan PJU dan marka yang rapi memberikan kesan wilayah yang modern, tertib, dan maju.

Kendati demikian, anggaran negara yang notabene merupakan uang rakyat itu akan rentan dikorupsi jika tidak disertai pengawasan yang ketat.

Adapun sejumlah proyek pekerjaan tersebut diantaranya:

Tahun Anggaran 2024

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kota Palangka Raya 1.104.225.171
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Pulang Pisau 2.049.045.658
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Kapuas 2.026.177.273
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Katingan 1.637.832.522
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Kotawaringin Timur 1.917.677.662

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Sukamara 2.045.605.202
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 663.111.607
Pemeliharaan Gedung VIP Room Isen Mulang 197.625.869
Pengadaan X-Ray Inspection Machine 350.000.000
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 217.300.000
Pemeliharaan Instalasi Lalu Lintas (APILL / Traffic Light) 185.765.000

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di Sungai Samba dan Katingan 668.213.824
Rehabilitasi Dermaga Kereng Bengkirai di Kota Palangka Raya 165.803.875
Rehabilitasi Dermaga Jabiren di Kabupaten Pulang Pisau 165.803.875
Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS) 265.000.000
Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) 482.171.493
Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 395.995.318
Rehabilitasi Terminal Tipe B Natai Suka Pangkalan Bun 164.141.000
Rehabilitasi Terminal Tipe B Sanggu Buntok 164.141.000

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Pulang Pisau 2.500.445.000
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Kapuas 3.999.846.828
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Katingan 2.119.160.000
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Kotawaringin Timur 2.119.160.000
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Kotawaringin Barat 2.913.845.000
Pengadaan Pelican Crossing Portable 250.000.000

Tahun Anggaran 2025

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000.000
Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Tengah Kalimantan Tengah (Kota Palangka Raya) 2.432.220.200
Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Utara Kalimantan Tengah (Barito Selatan, Barito Timur Dan Murung Raya) 5.962.275.000
Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Barat Kalimantan Tengah (Seruyan Dan Lamandau) 4.878.225.000

Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Dan Delineator Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Utara Kalimantan Tengah (Barito Selatan, Barito Utara Dan Murung Raya) 394.752.800
Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Dan Delineator Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Barat Kalimantan Tengah (Seruyan Dan Lamandau) 274.643.200
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 962.880.000
Pemeliharan Taman Kantor Dishub Prov. Kalteng 197.000.000
Pemeliharaan Gedung VIP Room Isen Mulang 198.400.000

Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Barat Kalimantan Tengah (Seruyan) 2.909.320.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 195.816.000
Rehabilitasi Pelabuhan Sungai di Kabupaten Pulang Pisau 175.000.000
Rehabilitasi Pelabuhan Sungai di Desa Tewang Derayu di Kabupaten Katingan 175.000.000
Rehabilitasi Pelabuhan Sungai di Desa Tewang Beringin di Kabupaten Katingan 175.000.000
Pembangunan Terminal Tipe B Natai Suka Pangkalan Bun Tahap I 800.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B Sanggu Buntok (Fasilitas Utama dan Penunjang) 147.855.500
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN INSTALASI LALU LINTAS (TRAFFIC LIGHT) 189.007.232
Belanja Hibah Alat Keselamatan Transportasi Berupa Road Water Barrier dan Traffic Cone TA. 2025 1.503.500.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 517.421.250
Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS) 161.352.483

Tahun Anggaran 2026

Rehabilitasi Sedang/Berat VIP Room Isen Mulang 1.300.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 100.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 195.300.000
Pembangunan Terminal Tipe B Natai Suka Pangkalan Bun lajutan tahap I 578.537.037
Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS) 259.972.000
Pemeliharaan/Perbaikan Instalasi Lalu Lintas 188.382.400

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Wilayah Timur 1.523.616.385
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Wilayah Tengah 1.169.715.000
Subsidi Penerbangan Angkutan Udara 2.000.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Wilayah Barat (Kotawaringin Barat dan Seruyan) 2.320.954.404
Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan di Kota Palangka Raya 624.730.880
Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan di Kabupaten Kotawaringin Timur 292.735.442

Diduga pekerjaan-pekerjaan proyek tersebut, terdapat kekurangan volume, tidak sesuai spesifikasi teknis, ketidaksesuaian volume terpasang, pemahalan harga, maupun satuan harga timpang serta kejanggalan lainnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Perhubungan, Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy seolah enggan menyampaikan klarifikasi.

TGR Terkait Temuan BPK, Tidak Menghilangkan Dugaan Terjadinya Korupsi

Dampak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia meliputi penurunan opini audit dan kinerja pemerintah daerah (Pemda), potensi kerugian negara/daerah, mendorong perbaikan sistem pengendalian internal, hingga menjadi dasar tindak lanjut hukum jika ada unsur pidana, serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Temuan tersebut bisa berupa ketidakpatuhan, kelemahan sistem, hingga indikasi korupsi, yang jika tidak ditindaklanjuti, akan berdampak pada kualitas layanan publik dan kepercayaan publik.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan negara/daerah dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Secara umum, temuan ini dibagi menjadi tiga kategori utama:

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan (berpotensi kerugian negara), dan ketidakefisienan penggunaan anggaran.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap temuan BPK tidak menghapus atau mempengaruhi dugaan tindak pidana penyalahgunaan anggaran.

Berikut adalah poin-poin penting terkait hukum TGR dan temuan BPK:

Penyelesaian TGR merupakan bentuk pemulihan kerugian keuangan negara/daerah (administratif), bukan penghapus pidana.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Pasal 10 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 menyatakan bahwa, penyelesaian tindak lanjut (pembayaran TGR) tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Meskipun kerugian negara hasil temuan BPK telah dikembalikan melalui TGR, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) tetap dapat memproses dugaan korupsi secara pidana.

Dengan demikian, pengembalian uang (TGR) hanya dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman di persidangan, namun tidak menghentikan proses hukum atas dugaan korupsi.

Modus Korupsi Pada Pengerjaan Proyek Pemerintah

Korupsi yang paling umum diantaranya, penggelapan anggaran, mark up atau penggelembungan harga, penyunatan dana, suap, pengerjaan yang tidak sesuai
RAB/Spesifikasi teknis ataupun adanya proyek fiktif.

Kasus-kasus seperti ini sudah seringkali terjadi diberbagai tingkat pemerintahan, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional.

Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

Menyikapi konteks ini, pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk membasmi para koruptor.

Penekanan tersebut tertuang dalam program Asta Cita, yakni pencegahan dan penindakan sebagai dukungan kuat guna memberantas korupsi di negeri ini.

Prabowo menyatakan, dirinya tidak akan membiarkan kekayaan Indonesia diambil secara cuma-cuma oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terlebih dirinya merasa mendapatkan kekuatan dari rakyat untuk menindak pelaku korupsi.

Terkait itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memerintahkan kepada Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK untuk membasmi para koruptor.

“Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu pengeluaran, yang mubazir yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada, saya mau hemat uang, uang itu untuk rakyat,” tegas, Presiden Prabowo.

Peran Media Massa dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Hingga Pengungkapan Kasus Korupsi

Pemberitaan tentang dugaan korupsi seakan tak pernah berhenti mewarnai berbagai media massa, dan justru para terduga pelaku tindak pidana korupsi ini sebagian besar adalah para oknum pegawai atau pejabat pemerintahan yang diberikan amanah oleh negara untuk mengelola uang rakyat.

Masyarakat pun bertanya, jika menempati posisi strategis, tentulah sudah mendapatkan gaji, insentif yang mumpuni. Lantas, kenapa masih saja ada oknum yang korupsi? Fenomena tersebut seyogyanya menjadi tantangan setiap lembaga pemerintahan mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah.

Meskipun seseorang memiliki nilai integritas yang tinggi tetapi jika budaya di lembaganya tidak mendukung untuk mencegah korupsi (Antikorupsi), pakta integritas yang merupakan pendorong faktor internal dapat dikatakan bukan solusi utama dalam pencegahan perilaku korupsi.

Keberadaan korupsi yang dilakukan oleh para oknum abdi negara bukan hanya mencoreng nama baik pemerintah tetapi juga menghantui setiap aspek kehidupan, termasuk keberagamaan.

Mereka yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru berbalik mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

Jika uang puluhan miliar bahkan triliun rupiah untuk pembangunan sarana dan prasana dikorupsi, dalam hal ini tentu saja rakyat yang paling merasakan dampaknya.

Itulah sebabnya negara dengan angka korupsi yang besar, sulit untuk maju dan mengentaskan kemiskinan. Pemberantasan korupsi akan dapat terwujud, apabila lembaga penegak hukum serta komponen seluruh bangsa ini bersatu memeranginya.

Dengan terus mengawasi pengelolaan keuangan negara serta menyampaikan informasi, yang faktual, media massa dan masyarakat dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

APH Dapat Menindaklanjuti Dugaan Korupsi yang Dilaporkan Melalui Media Massa

Media dan jurnalisme investigatif, memainkan peran penting mengungkap dugaan korupsi. Pelaporan media merupakan sumber deteksi penting, meski belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam Tipikor.

Pemberitaan di media massa bisa menjadi salah satu sumber informasi guna membantu APH dalam melakukan penyelidikan secara transparan demi tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa, media massa bukan sekadar penyaji informasi, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai pengontrol sosial dan mitra kritis pemerintah.

Kajagung menggarisbawahi pentingnya pemberitaan yang akurat dan konstruktif, khususnya di era keterbukaan informasi saat ini.

Masyarakat Indonesia mendesak Aparat Penegak Hukum baik KPK-RI, Kejaksaan Agung maupun Polri agar tidak memberikan toleransi kepada koruptor, karena tindakan rasuah merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Desakan ini menuntut penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Red~ IKN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Gubernur Khofifah Dukung Produksi Film PETA, Semangat Angkat Kisah dan Sejarah Kepahlawanan Supriyadi

17 November 2026 - 06:10 WITA

Gempa M 4,6 Guncang Utara Pulau Karatung Sulawesi Utara, Kedalaman 130 Km

15 November 2026 - 04:19 WITA

Usai Kahutla, Kini Banjir Ancam Lamandau

14 November 2026 - 06:57 WITA

Hari Pahlawan 2026, KDM Sebut Guru, Petani dan Nelayan sebagai Pahlawan

10 November 2026 - 10:13 WITA

Dinkes Tambrauw: Tenaga Kesehatan Tinggalkan Lokasi Tugas Pascapenyerangan

9 November 2026 - 12:33 WITA

Trending di Warta Daerah