Menu ✖

Mode Gelap
Dalami Dugaan Korupsi Mesin Pengolah Sampah Rp20 Miliar, Kejati NTB Koordinasi dengan KPK Khofifah Puji KDM Gubernur Terpopuler dan Kenang Siliwangi 1948 KY Tegaskan Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor dalam Penanganan Laporan Masyarakat Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar Presiden Prabowo: ASEAN-India Harus Jadi Kekuatan Bersama Lindungi Rakyat dari Krisis Kesehatan dan Bencana Ribuan Rancangan Perda Mandek, DPD RI: Jangan Bikin Aturan yang Lahir Lalu Mati

Warta Adhyaksa

Dalami Dugaan Korupsi Mesin Pengolah Sampah Rp20 Miliar, Kejati NTB Koordinasi dengan KPK

badge-check


					Dalami Dugaan Korupsi Mesin Pengolah Sampah Rp20 Miliar, Kejati NTB Koordinasi dengan KPK Perbesar

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dua unit mesin pengolahan sampah berteknologi Manajemen Sampah Zero (Masaro) oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bernilai Rp20 miliar.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Zulkifli Said di Mataram, Rabu (18/11/2026, menerangkan bahwa koordinasi tersebut untuk memastikan apakah proyek tersebut juga masuk dalam objek perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lombok Barat yang menetapkan Bupati non aktif Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dalam status tersangka.

“Jadi, kita lihat perkembangan kasusnya (LAZ). Bahasanya kita masih pendalaman,” katanya.

Menurut dia, jika persoalan mesin Masaro juga masuk dalam objek perkara KPK, Kejaksaan tidak dapat melanjutkan penanganan kasus tersebut.

Hal tersebut pun sesuai dengan kesepakatan lama antara Kejaksaan, Polri, dan KPK dalam penanganan sebuah perkara korupsi agar tidak terkesan tumpang tindih.

Dia mengatakan ketika KPK tercatat lebih dahulu melakukan penanganan sebuah perkara korupsi maka Kejaksaan ataupun Polri tidak lagi dapat mengambil langkah serupa.

Perihal informasi tim Pidana Khusus Kejati NTB telah bertandang ke KPK untuk memastikan persoalan dugaan korupsi pengadaan barang ini menjadi bagian dari objek perkara LAZ, Zulkifli memastikan bahwa hal tersebut belum terlaksana.

“Belum itu, kita pendalaman dulu di sini (NTB),” ucapnya.

Juru Bicara Kejati NTB Harun Al Rasyid sebelumnya menyatakan bahwa pendalaman pidana pada pengadaan barang tersebut tidak dapat hanya mengacu pada laporan aduan dari masyarakat saja.

“Artinya kami harus klarifikasi dahulu di lapangan, cek alat, cari data pembanding,” kata Harun.

Ia mengatakan rangkaian pendalaman tersebut kini berjalan di tahap penyelidikan dengan melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.

“Jadi, masih penyelidikan, pengumpulan data dan bahan keterangan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Harun menerangkan langkah penyelidikan ini berada di bawah kendali Bidang Pidana Khusus Kejati NTB.

Dalam rangkaian tersebut, Kejaksaan telah mulai meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait dari kalangan pejabat Pemkab Lombok Barat.

Dua unit mesin pengolahan sampah berteknologi Masaro ini ditempatkan Pemkab Lombok Barat di Pusat Daur Ulang (PDU) Lingsar dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Senteluk, Kecamatan Batulayar.

Nilai proyek pengadaan tersebut Rp20 miliar bersumber dari pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2025-2026.

Pemkab mengadakan mesin ini sebagai bagian dari upaya menangani kondisi darurat sampah dan menargetkan setiap unit mampu mengolah hingga 20 ton sampah per hari.

Pemerintah daerah juga sebelumnya menyatakan pengadaan terlaksana secara bertahap dengan pembangunan di PDU Lingsar lebih dahulu dan pemasangan di TPST Senteluk melalui APBD Perubahan.

Dalam pelaksanaan, dua mesin tersebut kemudian menghadapi persoalan operasional. Pada Maret 2026, mesin di Senteluk sempat berhenti beroperasi akibat kerusakan bagian blower insinerator, sementara pemerintah menyebut sampah yang belum terpilah, termasuk material keras, menjadi salah satu penyebab gangguan.

DPRD Lombok Barat turut menyoroti persoalan yang muncul dari pengadaan mesin yang berada di bawah Dinas LH Lombok Barat tersebut

Ada beberapa yang menjadi bahan sorotan, antara lain penggunaan BTT, kondisi mesin yang disebut baru sekitar dua bulan beroperasi tetapi sudah mengalami kerusakan, serta pertanyaan mengenai kesesuaian spesifikasi mesin dengan informasi pada e-katalog.

DPRD meminta Inspektorat melakukan audit, sedangkan Pemkab menyatakan proses pengadaan telah melalui pertimbangan teknis dan pemerintah juga menyebut mesin tersebut masih dalam masa garansi.

****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kejagung Periksa Walikota Bekasi Terkait Dugaan Korupsi Migas

17 November 2026 - 06:13 WITA

UPI Respon soal Kasus Dugaan Korupsi Proyek Gedung Rp52 Miliar

15 November 2026 - 04:21 WITA

Korupsi Retribusi Semen Rp 74,3 Miliar, Dua Mantan Direktur Semen Baturaja Dituntut 11 Tahun

13 November 2026 - 06:54 WITA

KPK Periksa Hercules di Kasus Korupsi Kementerian ATR

11 November 2026 - 11:31 WITA

KPK Dalami Dugaan Penerimaan dari PT Blueray untuk Pejabat Subdit Penindakan DJBC

10 November 2026 - 05:37 WITA

Trending di Warta Adhyaksa