Menu ✖

Mode Gelap
Presiden Prabowo: ASEAN-India Harus Jadi Kekuatan Bersama Lindungi Rakyat dari Krisis Kesehatan dan Bencana Ribuan Rancangan Perda Mandek, DPD RI: Jangan Bikin Aturan yang Lahir Lalu Mati Irjen Eko Hadi Dipecat, Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas bagi Pelanggar Setelah Naskah Bali dan NTB Diakui UNESCO, BRIN Teliti Tradisi di Aceh dan Bengkulu Ungguli 10 Negara, TNI AD Sabet Gelar Juara Umum ke-15 di AARM 2026 Lestarikan Seni Keprajuritan, Bregodo Wongso Manggala Raih Juara III Lomba Bregada Sleman

Warta Adhyaksa

UPI Respon soal Kasus Dugaan Korupsi Proyek Gedung Rp52 Miliar

badge-check


					UPI Respon soal Kasus Dugaan Korupsi Proyek Gedung Rp52 Miliar Perbesar

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Didi Sukyadi mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terkait dugaan korupsi pembangunan Gedung Convention Center (CWP-03).

Ia menyebut, pihak universitas berkomitmen bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut. Didi menyatakan, menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada pihak yang berwenang.

“Pimpinan universitas beserta sivitas akademika UPI menghormati proses yang sedang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait pembangunan Gedung Convention Center (CWP-03). Kami akan senantiasa bekerja sama secara lebih erat dengan pihak aparat hukum untuk memastikan bahwa persoalan pembangunan gedung ini dapat diselesaikan, baik secara hukum maupun secara fisik bangunan,” ujar Didi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Didi menjelaskan, penyelesaian persoalan pembangunan gedung tersebut perlu mencakup aspek hukum serta fisik bangunan. Pihak kampus menjelaskan, penyelesaian itu diperlukan agar gedung tersebut nantinya dapat dimanfaatkan mahasiswa dan sivitas akademika UPI sesuai tujuan awal pembangunannya.

Ia menegaskan UPI berkomitmen mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.

Pihak kampus UPI juga turut prihatin dan menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Dalam keterangan resmi kampus, terkait status hukum menghormati sepenuhnya proses yang berlangsung.

Pihak kampus menyebut, dari aspek kepegawaian, penanganan status ASN akan disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta ketentuan turunannya. Pihak UPI akan terus mengikuti setiap perkembangan dan keputusan resmi dari instansi yang berwenang sebagai dasar dalam mengambil langkah administratif kepegawaian.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Jabar menahan dua tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Convention and Exhibition Center UPI Bandung senilai Rp52,48 miliar. Keduanya adalah BK, dosen FPTI UPI sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan DWR, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.

Proyek yang bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) tersebut memiliki nilai kontrak awal Rp47,16 miliar. Nilainya kemudian meningkat menjadi Rp52,48 miliar setelah adendum pekerjaan tambah kurang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan DWR diduga menggunakan dokumen jaminan proyek palsu yang mengatasnamakan Bank BRI dan Bank Mandiri. Sementara itu, Budi diduga tidak memverifikasi keabsahan dokumen tersebut kepada pihak bank sebelum menandatangani kontrak.

****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kejagung Periksa Walikota Bekasi Terkait Dugaan Korupsi Migas

17 November 2026 - 06:13 WITA

Korupsi Retribusi Semen Rp 74,3 Miliar, Dua Mantan Direktur Semen Baturaja Dituntut 11 Tahun

13 November 2026 - 06:54 WITA

KPK Periksa Hercules di Kasus Korupsi Kementerian ATR

11 November 2026 - 11:31 WITA

KPK Dalami Dugaan Penerimaan dari PT Blueray untuk Pejabat Subdit Penindakan DJBC

10 November 2026 - 05:37 WITA

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara

9 November 2026 - 05:07 WITA

Trending di Warta Adhyaksa