Manado, infokatulistiwanews.com – Sinergitas antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan terutama dalam mencapai swasembada pangan.
Kolaborasi ini melibatkan pendekatan (gotong royong) untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan dari tingkat pusat hingga ke daerah.
Dengan bersinergi, diharapkan sektor pertanian lebih kuat, modern, dan inklusif, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Terkait dengan itu, Jumat 1 Mei 2026, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja di Bumi Nyiur Melambai, Sulawesi Utara.
Peninjauan ini merupakan bagian dari sidak untuk memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengembangan komoditas strategis.
“Kami melakukan sidak untuk memastikan apakah benar benih kelapa yang disalurkan betul-betul unggul,” kata Amran, saat meninjau langsung pengembangan benih kelapa di Bengkol, Manado, Jumat (1/5/2026).
Kunjungan tersebut diawali dengan peninjauan kebun bibit kelapa milik CV Angin Utara. Di titik pertama, Menteri melihat langsung benih kelapa yang telah siap disalurkan kepada petani.
Dalam sidak itu, Mentan meminta aparat hukum bisa mengambil tindakan tegas jika dalam pelaksanaan penyaluran bibit-bibit unggul ada kejanggalan atau pelanggaran hukum.
“Kepolisian atau kejaksaan bisa melakukan pengawasan dan penindakan hukum kalau ditemukan kejanggalan,” katanya.
Dia mengatakan pihaknya juga akan memberi teguran keras kepada semua pihak apabila ada yang terlibat, khususnya pegawai di bawah Kementerian Pertanian.
Menteri menuturkan, sekarang bukan lagi era pencitraan. Pihaknya mengemban tugas sebagai Mentan dari Presiden Prabowo, untuk mensejahterakan petani dan masyarakat.
Melalui kunjungan kerja itupun, Menteri Pertanian (Mentan) membantu penyaluran bibit jagung untuk cakupan area sekitar 15 ribu hektare di Sulawesi Utara (Sulut).
“Silakan minta lagi ke kami. Tadi pak Gubernur Sulut minta jagung untuk 15 ribu hektare. Aku kasih. Langsung setuju,” kata Amran.
Mentan Amran memastikan bahwa program pembibitan terus dilanjutkan dan diperkuat melalui dukungan pemerintah daerah.
Menurutnya, selain jagung, Presiden telah memerintahkan pengembangan tanaman kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, mete di seluruh Indonesia dengan luas 870 ribu hektare.
“Kurang lebih 1 juta hektare. Ini kita harus kawal,” katanya.
Program ini memiliki skala besar dan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja nasional hingga sekitar tiga juta orang.
Ia menegaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan semua program, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun yang difokuskan pada penyediaan bibit unggul secara gratis bagi masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi tanam sekaligus memastikan petani mendapatkan akses terhadap input produksi berkualitas.
“Ini kita harus kawal bersama. Anggarannya sekitar Rp9,95 triliun atau Rp10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan program pertanian tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Sukses itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini hasil kerja kita semua, bukan saya,” katanya.
Mentan mengingatkan seluruh mitra dan pelaku usaha untuk bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan anggaran negara.
“Tolong bekerja dengan benar. Tidak ada setor fee. Kalau aku tahu akan blacklist (daftar hitam) dan anda saya pidanakan termasuk pegawai saya,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa program pembibitan merupakan amanah untuk masyarakat.
“Ini program untuk rakyat. Tidak boleh kita permainkan,” pungkasnya.
Melalui penguatan program dan pengawasan langsung di lapangan, Mentan optimistis pengembangan komoditas perkebunan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Indonesia.
Dalam kunjungannya, Mentan didampingi Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay serta Wali Kota Manado Andrei Angouw. Turut hadir pula, para pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sulawesi Utara.
Pelantikan Pengurus KTNA Sulut, Minta Dipercepat
Pelantikan pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) di tingkat daerah memang terbukti mempererat kemitraan strategis antara organisasi tersebut dengan pemerintah daerah.
Hal ini krusial dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian dan perikanan, serta menyuarakan aspirasi petani dan nelayan.
Pelantikan sering kali menjadi momentum gubernur, bupati atau walikota menegaskan KTNA sebagai mitra utama dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan nelayan.
KTNA berperan sebagai jembatan informasi, membantu mendampingi program pemerintah, dan mempercepat inovasi teknologi pertanian di tingkat lapangan.
“Sejalan hal tersebut, saya sebagai salah satu Dewan Pertimbangan Organisasi KTNA Sulut, saya berharap untuk mempercepat pengukuhan. Ini erat kaitannya dengan KTNA sebagai mitra pemerintah,” ungkap, Sevry Nelwan.
Ia menambahkan, KTNA bertindak sebagai wadah musyawarah untuk memberikan masukan kepada eksekutif dan DPRD, serta meningkatkan pengetahuan dan produksi petani.
“Dengan kepengurusan yang solid, KTNA siap mengawal program strategis pemerintah, termasuk swasembada pangan 2026,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan, Provinsi Sulawesi Utara, Arly Hendry Dondokambey menyatakan, bahwa pihaknya tengah melakukan persiapan pelantikan pengurus KTNA di Sulut.
“Kami saat ini sedang mempersiapkan waktu pelaksanaan pelantikandan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sembari menyesuaikan waktu dari bapak Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus Komaling,” ujar Arly.
Red~ IKN
Pewarta: (Bertje R)
