Kemenko bidang Pangan menyoroti Kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan. Disebutkan, pada periode Agustus-Oktober 2025 terjadi peningkatan KLB keracunan makanan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Karena itu, Tim Koordinasi Nasional (TKN) yang diketuai Kemenko Pangan memprioritaskan penanganan mitigasi KLB keracunan makanan. Yaitu, dengan mewajibkan Sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Deputi bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko bidang Pangan, Nani Hendiarti menjelaskan, terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG menekankan pentingnya jaminan keamanan pangan.
Hal itu disampaikannya dalam forum Food Summit 2026 CNBC Indonesia dengan tema “Indonesia Food Safety Urgency: Towards a New Policy Framework” di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Nani mengungkapkan, urgensi keamanan pangan dalam mendukung ekonomi berkelanjutan di Indonesia mencakup pencegahan bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat, epengawasan keamanan pangan nasional, serta maraknya kejadian keracunan pangan di Indonesia.
“Dampak keracunan pangan di Indonesia menimbulkan kerugian Rp2,4-3,1 triliun per tahun,” kata Nani.
Data tersebut hanya mencakup biaya biaya pengobatan KLB keracunan pangan. Data tersebut merupakan hasil Kajian Litbang Kemenkes tahun 2022.
Tak berhenti di situ, sambungnya, keracunan pangan juga memicu kerugian lanjutan lain.
Nani mengutip data WHO yang mencatat kerugian akibat pangan tidak aman.
“Dampaknya cukup besar. Rata-rata 1,6 juta orang sakit per tahun. Jadi, perlu diingatkan. Banyak jenis penyakit, anak di bawah 5 tahun terdampak, terkena penyakit akibat bawaan pangan,” ujar Nani.
Menurut WHO, sambungnya, dampak kesehatan akibat makanan tidak aman memicu munculnya 200 jenis penyakit, mulai dari diare sampai kanker.
Dan, memicu kematian bagi setidaknya 340 anak usia sampai 5 tahun akibat penyakit bawaan pangan.
****
