Jakarta, infokatulistiwanews.com – Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mu’man Nuryama mengungkapkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial di Indonesia tidak semata bersifat teknis, melainkan berakar pada faktor struktural dan sistemik yang belum tertangani secara komprehensif. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang terbuka pengukuhan profesor riset di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa (31/3).
Dalam orasi ilmiahnya, Mu’man menekankan bahwa kerentanan sosial di Indonesia merupakan konsekuensi dari kebijakan yang belum tepat sasaran serta dominannya pendekatan sektoral dalam tata kelola kesejahteraan. “Kerentanan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari dinamika struktural yang kompleks dan saling terkait, mulai dari level makro hingga mikro,” ujarnya.
Ia pun memetakan delapan isu strategis dalam ekosistem kesejahteraan sosial ke dalam tiga level utama, yakni makro (struktur nasional), meso (kebijakan dan layanan), serta mikro (individu dan keluarga).
Pada level makro, Mu’man menyoroti fragmentasi kelembagaan dan melemahnya dialog sosial sebagai faktor utama yang memperparah kerentanan. Modernisasi ekonomi yang tidak diimbangi rekayasa sosial dinilai mendorong melemahnya modal sosial dan meningkatkan risiko eksklusi bagi kelompok minoritas serta wilayah marjinal.
Selain itu, Mu’man menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi, melintasi batas wilayah, budaya, dan generasi. Ketimpangan spasial serta lemahnya kapasitas institusi lokal menjadi indikator bahwa kebijakan yang ada belum mampu menyentuh akar persoalan.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah migrasi tenaga kerja yang tidak aman. Menurutnya, lemahnya perlindungan negara terhadap pekerja migran berkontribusi pada praktik eksploitasi, kekerasan berbasis gender, hingga kondisi penampungan yang tidak layak di luar negeri.
Sementara itu, pada level meso, ia menilai layanan sosial di Indonesia masih belum terpadu. Berbagai program seperti bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi dinilai berjalan parsial akibat pendekatan sektoral yang tidak terintegrasi. Di sisi lain, ia menilai pendekatan birokratis kerap mengabaikan nilai lokal dan peran komunitas sebagai aktor utama dalam pembangunan kesejahteraan.
“Kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik menyebabkan intervensi sosial menjadi timpang, terutama bagi kelompok marjinal,” jelasnya.
Pada level mikro, Mu’man menggarisbawahi meningkatnya kerentanan pada keluarga, anak, remaja, dan lanjut usia. Tekanan ekonomi, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), beban ganda perempuan, hingga anak putus sekolah, memperbesar risiko kerentanan sosial.
Selain itu, Mu’man juga menyebutkan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di wilayah pascakonflik. Meski fasilitas dasar telah kembali beroperasi, kualitas dan pemerataan layanan masih belum optimal akibat disparitas sumber daya dan jangkauan geografis.
Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya fokus kebijakan pada peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, melalui penguatan kurikulum yang sensitif terhadap konteks lokal, standar pelayanan yang inklusif, serta mekanisme umpan balik masyarakat.
Lebih lanjut, Mu’man menilai ketergantungan pada bantuan sosial jangka pendek, seperti program sembako dan bantuan tunai, yang dinilai kurang efektif tanpa dukungan edukasi serta intervensi psikososial. “Tanpa perbaikan sistem data dan sinergi kelembagaan, bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Nu’man menegaskan bahwa kerentanan sosial di Indonesia bersifat sistemik dan lintas generasi, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang integratif dan lintas level. “Diperlukan konsolidasi kebijakan dari tingkat makro hingga mikro agar sistem kesejahteraan sosial menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Red~ IKN
