Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap aparat penegak hukum, termasuk Polri dan TNI, guna memperkuat fondasi negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa reformasi tidak hanya menyasar satu lembaga, melainkan seluruh institusi negara yang berperan dalam penegakan hukum.
“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo saat berdialog dengan sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Ia menilai keberadaan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas merupakan syarat utama bagi terwujudnya negara yang kuat. “Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegasnya.
Presiden juga menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan segelintir oknum dapat mencoreng citra institusi secara keseluruhan.
“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkapnya.
Dalam proses pembenahan, Prabowo menyatakan pemerintah akan memberi kesempatan kepada masing-masing lembaga untuk melakukan evaluasi dan perbaikan internal. Namun, jika tidak ada perubahan, langkah tegas akan diambil.
“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujarnya.
Presiden turut menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan, terutama terkait praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat, seperti aktivitas pertambangan ilegal.
“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum telah dilakukan dan akan terus berlanjut sebagai bagian dari komitmen reformasi.
****
