Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja negara yang tidak efisien oleh pemerintahannya. Kebijakan itu dinilai sebagai jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.
Prabowo mengatakan pemerintahannya berhasil menghemat dana sebesar Rp 308 triliun pada tahap awal efisiensi. Jika dana tersebut tidak segera dipotong, diyakini akan membuka celah korupsi.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp 308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3/2026).
Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).
Tingginya angka ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp 3.700 triliun (US$ 230 miliar) Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30% atau setara US$ 75 miliar.
“Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp 3.700 triliun atau US$ 230 miliar. 30% dari itu maka US$ 75 miliar. Ini tidak efisien,” lanjutnya.
Prabowo menyebut efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal. Ia menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial.
Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor. Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.
Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).
“Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” tambah Prabowo.
****
