Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkap ada sekitar 28 juta orang yang menunjukkan gejala depresi dan kecemasan. Hal ini diketahui dari program Cek Kesehatan Gratis sepanjang 2025.
Dosen Fakultas Kedokteran IPB University, Riati Sri Hartini, SpKJ, MSc menilai angka tersebut masuk akal, apalagi jika merujuk berbagai riset dan data yang menunjukkan beban masalah kesehatan mental di Indonesia tergolong besar.
Namun, ia menegaskan angka 28 juta orang perlu dipahami secara hati-hati agar tidak disalahartikan sebagai jumlah penderita gangguan jiwa yang telah terdiagnosis secara klinis.
“Angka ini sangat bergantung pada apa yang dimaksud dengan masalah kejiwaan, termasuk apakah yang dimaksud adalah gejala atau diagnosis gangguan mental, serta dari tahun berapa data tersebut diambil,” ujarnya dikutip dari laman resmi IPB University, Selasa (27/1/2026).
Ia menekankan, gejala depresi dan kecemasan tidak serta-merta berarti seseorang telah mengalami gangguan jiwa berat. Meski demikian, tingginya angka tersebut tetap mencerminkan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian lebih luas.
“Terlepas dari definisinya, data ini menunjukkan kesehatan mental adalah isu besar yang dialami jutaan orang di Indonesia dan membutuhkan penanganan yang lebih sungguh-sungguh,” katanya.
Kelompok Masyarakat yang Rentan
dr Riati menjelaskan, terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental.
Anak dan remaja, semisal, masih berada dalam fase perkembangan emosi dan identitas sehingga rentan terhadap tekanan akademik, pergaulan, perundungan, serta paparan media sosial.
Kelompok usia produktif atau pekerja juga menghadapi risiko serupa. Beban kerja, target, persaingan, hingga tekanan ekonomi keluarga kerap memicu stres, kecemasan, dan gejala depresi.
Sementara itu, perempuan dinilai lebih rentan akibat faktor biologis seperti hormonal, peran ganda di rumah dan tempat kerja, serta tekanan relasi dan kekerasan psikologis.
Risiko juga meningkat pada masyarakat perkotaan yang hidup dalam ritme cepat, tingkat kompetisi tinggi, biaya hidup mahal, serta relasi sosial yang cenderung individual.
Tekanan ekonomi dan sosial, seperti masalah keuangan, pengangguran, konflik keluarga, dan tuntutan sosial yang berlapis, turut memperbesar risiko masalah mental.
Kelompok lain yang tak kalah rentan adalah masyarakat dengan akses layanan kesehatan mental yang terbatas dan stigma yang masih tinggi, sehingga enggan mencari bantuan profesional.
Lansia juga termasuk kelompok berisiko karena menghadapi berbagai perubahan besar dalam hidup, mulai dari penurunan kesehatan fisik, kehilangan pasangan, pensiun, hingga rasa kesepian.
“Gangguan jiwa tidak muncul dari satu penyebab tunggal. Ia bersifat multifaktorial. Faktor biologis, psikologis, sosial, dan spiritual saling berinteraksi dan dapat memicu gangguan jiwa ketika keseimbangannya terganggu,” jelas dr Riati.
Karena itu, ia menegaskan upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan mental harus dilakukan secara menyeluruh.
Mulai dari peran individu dalam menjaga pola hidup sehat dan mengelola stres, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, hingga peran sekolah dan tempat kerja dalam menciptakan ruang yang aman dan bebas dari perundungan.
“Masyarakat perlu mengurangi stigma, sementara pemerintah harus memastikan layanan kesehatan mental mudah diakses dan edukasi kesehatan mental diperluas,” kata ia.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peka mengenali tanda-tanda awal masalah kesehatan mental melalui deteksi dini dan skrining sederhana.
“Mari hapus stigma agar tidak ada lagi yang takut atau malu mencari bantuan. Ciptakan lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja yang aman, saling mendukung, dan tidak menghakimi,” pungkasnya.
****
