Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan, setidaknya ada 5 perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) 2013-2025, yang melibatkan ‘Raja Nikel’ berinisial AK atau ramai disebut Arif Kurniawan.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri Siregar menjelaskan terdapat 5 perusahaan yang melakukan pertambangan di Sultra dan diduga dikendalikan oleh AK selaku penerima manfaat.
Lima perusahaan yang dimaksud, yakni; PT BSJ, PT KA, PT ANI, PT AMI, PT AMIT dan PT HJ. Dia menduga peristiwa pidana dilakukan sejak 2017 hingga 2025.
“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini yang dilakukan 5 perusahaan ini dikendalikan oleh AK sebagai penerima manfaat,” kata Saiful Bahri dalam konferensi pers, dikutip Senin (9/11/2026).
“Bahwa salah satu fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan ini PT BSJ dan PT KA izin usaha produksi pertambangannya berakhir tahun 2015 tetapi dikenakan suspen sebanyak 3 kali hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Saiful menyatakan penyidik Jampidsus telah melakukan penggeledahan di 6 lokasi pada 5 November 2026. Penggeledahan dilakukan di wilayah Jakarta, bersama tim digital forensik.
Dari penggeledahan itu, kata Saiful Bahri, penyidik menemukan uang dari lokasi pertama sebesar Rp11,2 miliar dan uang dari lokasi kedua sebesar Rp595 juta. Selain uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Adapun tim penyidik saat ini sedang melakukan konstruksi perkara dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan saksi sebanyak 38 orang.
Terkait dengan keberadaan AK, Saiful Bahri menyatakan penyidik belum mengetahui pasti lokasinya. Namun, berdasarkan penelusuran tim penyelidik, dalam kajiannya bekerjasama dengan instansi lain dari perlintasan saat ini telah ditemukan bahwa yang bersangkutan berada di luar negeri.
“Dari perlintasan saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri dan kami sudah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mencari keberadaannya,” tegas Saiful.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memburu serta menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Arif Kurniawan (AK).
AK sendiri merupakan seorang pengusaha ex Glencore yang dijuluki “Nickel King” atau Raja Nikel karena sempat menguasai sekitar sepertiga perdagangan domestik bijih nikel di Indonesia.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengungkapkan bahwa keputusan penertiban tersebut diambil usai pihaknya menggelar rapat unsur pimpinan pada Rabu (4/11/2026), pekan lalu.
“Berdasarkan hasil rapat tersebut, pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK,” ungkap Barita dalam Konferensi Pers, dikutip Senin (9/11/2026).
****
