Presiden Prabowo Subianto disebut belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi masih cukup berbelit-belit dan perlu diperbaiki.
“(Presiden ingin) intinya proses birokrasi jangan terlalu berbelit-belit,” kata Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyantousai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.
Kepala Negara terus memerintahkan semua proses bisnis birokrasi yang terlalu panjang untuk dipangkas. Tujuannya, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.
“Apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya dana desa, penyaluran pupuk, kooperasi merah putih, makan bergizi gratis, dan lain-lain,” kata Aris.
Dia menyebutkan Presiden terus memonitor dan mendorong agar dilakukan perbaikan proses birokrasi. Namun, itu juga perlu dilakukan dengan baik dan benar agar tak menyalahi aturan.
“Kita harus perbaiki proses birokrasi kita. Sesimpel-simpelnya, sepraktis-praktisnya, tapi tetap semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan terukur,” ujar Aris.
Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengkritisi sistem birokrasi yang berjalan di Badan Pengelola Investasi DayaAnagata Nusantara (DanantaraIndonesia). Dia menyebut sistem birokrasi yang berjalan sangat panjang dan berbelit-belit.
Hal ini disampaikan Joao Angelo merespons kucuran dana dariDanantara untuk Agrinas Pangan Nusantara. Hingga enam bulan sejak terbentuk, Agrinas Pangan Nusantara belum juga menerima kucuran dana dari Danantara.
“Kondisi pangan ini adalah keadaan yang sangat kritis yang seharusnya teman-teman Danantara dibentuk sebagai badan baru untuk mempercepat atau mempersingkat proses-proses kegiatan yang sifatnya lebih kepada bisnis, bukan lagi menjadi birokrasi-birokrasi yang membangun satu birokrasi yang sangat panjang, berbelit belit, dan hampir tidak mungkin kita wujudkan,” ujar Joao Angelo dalam keterangannya, Senin, 11 Agustus 2025.
Dia menyesalkan sistem birokrasi yang berjalan di lembaga yang dipimpin Rosan Roeslani itu. “Itulah birokrasi-birokrasi yang masih tetap dipertahankan dan dipraktikkan diDanantara, sehingga sampai hari ini pun kita masih dimintakan lagi fs (feasibility study/analisis studi), yang mungkin ini sudah ketiga atau keempat kami serahkan,” kata dia.
****
