Petani tebu mengeluhkan stok gula tidak laku akibat impor yang serampangan, jumlah stok gula yang terdia bahkan mencapai 100 ribu ton.
Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) APTRI M Nur Khabsyin pun meminta pemerintah agar bisa mengendalikan impor ini dengan cara mengembalikan Permendag No. 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
“Di aturan sekarang Permendag 16 (tahun 2025) nggak ada persetujuan impor, jadi di pasal 93 Persetujuan Impor dicabut, maka ngga perlu rekomendasi Kemenperin, ngga ada kuota juga, harus ada neraca komoditas, kalau dicabut ngga ada kuota, maka neraca komoditas etanol ngga ada, jadi impor ngga terkendali dan tanpa kontrol pemerintah, jadi perusahaan disini bebas impor etanol dari luar negeri, nggak ada persetujuan impor Kemendag,” kata Nur dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI Kemarin, dikutip Kamis (20/8/2025).
“Kami harap ada revisi, Permendag dikembalikan ke Permendag 8/2024, jadi disitu ada Persetujuan Impor,” lanjutnya.
Banjir impor itu membuat produksi etanol dan tetes dari petani tidak laku. Banyak pabrikan yang biasanya membutuhkan hasil panen petani tebu kini mengalihkannya dengan cara membeli dari impor.
“Produksi tetes dan etanol dalam negeri sebenarnya surplus, jadi nggak perlu impor etanol, tapi kenapa malah impor dibebaskan, padahal kita surplus, ini kita nggak ngerti terhadap kebijakan ini. Dari data produksi tetes tebu 2024 sebanyak 1,6 juta ton, dipakai dalam negeri 1,1 juta ton, kelebihan 494 ribu diekspor, jadi kelebihan tetes,” sebut Nur.
Tidak ketinggalan, produksi etanol dari petani juga tengah menumpuk. Banyak stok yang akhirnya menumpuk di gudang dan tidak terdistribusikan kepada pembeli.
“Sedangkan untuk etanol kapasitas terpasang pabrik 303 ribu KL, tapi hanya bisa produksi separuh 160 ribu KL, jadi produksi tetes nggak bisa memenuhi seluruh kapasitas terpasang pabrik karena ngga laku, kalah saing dari etanol impor, ini data Kemenperin,” ujar Nur.
