Menu ✖

Mode Gelap
Di KTT APEC 2026, Presiden Prabowo Serukan Kemakmuran Bersama melalui Keterbukaan, Inovasi, dan Kerja Sama DPR-RI Sahkan RUU Perampasan Aset Yura Yunita-Iwan Fals, Konser Laut dalam Lagu Suarakan Isu Lingkungan-HAM Polri Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Indonesia–Malaysia Budidaya Bougenville, Bisnis Menjanjikan Tanaman Hias Bisa Tembus Jutaan Rupiah Kodaeral IX Gelar Opsgaktib, Pastikan Prajurit dan ASN Tertib Berlalu Lintas

Warta Yudikatif

Persoalkan Aturan Sanksi Pembakaran Lahan, Pemohon Uji UU Perkebunan

badge-check


					Persoalkan Aturan Sanksi Pembakaran Lahan, Pemohon Uji UU Perkebunan Perbesar

Jakarta, infokatulistiwanews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pengujian materiil Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Senin (9/11).

Sidang untuk Permohonan Nomor 403/PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh Ahmad Luthfi Hafidz
Rafsanjani, Supriadi, Rizki Rahayu Fitri, Faisal Ilham Muzaqi, Agus Adi Setyawan, dan Rizky Wardana selaku
para Pemohon.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) sebagai
perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Para Pemohon
mendalilkan hak konstitusional tersebut telah dirugikan dan terancam secara nyata akibat penurunan kualitas
udara yang dipicu titik panas serta sebaran asap kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan data pemantauan BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, dan IQAir per Oktober 2026,
penurunan kualitas udara tersebut terjadi di sejumlah wilayah asal Para Pemohon, antara lain Lampung,
Jambi, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Kondisi ini dinilai mengancam kesehatan dan kehidupan
Para Pemohon serta menimbulkan kerugian berupa pengeluaran finansial untuk perlindungan diri, hilangnya
kesempatan menikmati lingkungan yang sehat, hingga potensi gangguan kesehatan yang memerlukan
perlindungan hukum sebelum penyakit timbul.

Dalam pokok permohonannya, para Pemohon mendalilkan Pasal 108 UU Perkebunan hanya mengatur
sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran lahan, tetapi tidak secara tegas mengatur akibat hukum berupa
pembatasan pengusahaan komersial dalam jangka panjang terhadap tanah yang dibuka atau diolah melalui
pembakaran.

Menurut Para Pemohon, ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan celah hukum yang bertentangan
dengan prinsip perekonomian nasional berdasarkan efisiensi berkeadilan dan berwawasan lingkungan
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, pelaku usaha perkebunan masih
dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari penghematan biaya tenaga kerja dan alat berat melalui
pemanfaatan lahan bekas pembakaran, sementara masyarakat harus menanggung dampak kerusakan
ekosistem dan pencemaran udara.
Para Pemohon juga menilai praktik pembakaran lahan untuk kepentingan komersial mengancam hak untuk
hidup serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal
28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, Para Pemohon berpendapat bahwa tujuan komersial
penanaman komoditas perkebunan tidak sejalan dengan kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup,
termasuk rehabilitasi vegetasi dan lahan gambut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 dan Pasal 82
UU Nomor 32 Tahun 2009.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memandang perlu adanya pemaknaan bersyarat terhadap
Pasal 108 UU Perkebunan agar pelaku usaha yang terbukti melakukan pembakaran lahan tidak tetap
memperoleh keuntungan ekonomi dari lahan yang digunakan melalui tindak pidana tersebut.

Dalam petitum,
para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan
menyatakan Pasal 108 UU Perkebunan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa selain pidana penjara
maksimal 10 tahun dan/atau denda kategori VI bagi pelaku pembakaran lahan, pelaku usaha perkebunan
yang terbukti bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap wajib dikenai sanksi administratif
berupa larangan pengusahaan komersial selama 30 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, dalam petitum, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan untuk
sebagian, menyatakan Pasal 108 UU Perkebunan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Red~ IKN

mkri.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

KY Tegaskan Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor dalam Penanganan Laporan Masyarakat

19 November 2026 - 04:46 WITA

UU Pemilu Digugat ke MK, Syarat Ijazah SMA Capres Minta Dihapus

14 November 2026 - 08:07 WITA

KY Gandeng Polri Bentuk Polisi Khusus Pengadilan

5 November 2026 - 10:43 WITA

MA Jelaskan Putusan Soal Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

2 November 2026 - 06:37 WITA

AI Tidak Bisa Menggantikan Independensi dan Nurani

28 Oktober 2026 - 04:10 WITA

Trending di Warta Yudikatif