Menu ✖

Mode Gelap
Di KTT APEC 2026, Presiden Prabowo Serukan Kemakmuran Bersama melalui Keterbukaan, Inovasi, dan Kerja Sama DPR-RI Sahkan RUU Perampasan Aset Yura Yunita-Iwan Fals, Konser Laut dalam Lagu Suarakan Isu Lingkungan-HAM Polri Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Indonesia–Malaysia Budidaya Bougenville, Bisnis Menjanjikan Tanaman Hias Bisa Tembus Jutaan Rupiah Kodaeral IX Gelar Opsgaktib, Pastikan Prajurit dan ASN Tertib Berlalu Lintas

Warta Yudikatif

MA Jelaskan Putusan Soal Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

badge-check


					MA Jelaskan Putusan Soal Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Perbesar

Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan seluruhnya gugatan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 30 Oktober 2026.

Putusan MA nomor 742.K/TUN/2026 itu membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, dengan mengadili sendiri perkara tersebut.

Dikutip dari laman kepaniteraan.mahkamahagung.go.id di Jakarta, kasasi tersebut diputus Majelis Hakim yang diketuai Prof Yulius dan hakim anggota Hari Sugiaharto beserta Michael Renaldy Zein.

“Kabul. kabul kasasi, batas putusan Judex Facti, Adili Sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian kutipan amar putusan MA pada perkara surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran, seperti dilansir dari laman kepaniteraan MA, Jumat (30/10).

Sebelum putusan kasasi MA, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar Selasa (6/10), menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Disebutkan dalam laman MK, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapati bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisi sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon.

Mahkamah juga menyatakan perkara yang diajukan para Pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden karena secara faktual Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menyandang status sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Karena status calon berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun tersebut.

Menurut Mahkamah, berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) batal menggelar konferensi pers menyikapi putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 tentang gugatan syarat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Konferensi pers pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala dikutip Senin (2/11/2026).

Andi mengatakan hingga kini Biro Hukum dan Humas MA belum menerima salinan putusan tersebut, sehingga mereka menilai belum dapat memberikan informasi secara utuh.

****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

KY Tegaskan Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor dalam Penanganan Laporan Masyarakat

19 November 2026 - 04:46 WITA

UU Pemilu Digugat ke MK, Syarat Ijazah SMA Capres Minta Dihapus

14 November 2026 - 08:07 WITA

Persoalkan Aturan Sanksi Pembakaran Lahan, Pemohon Uji UU Perkebunan

9 November 2026 - 12:24 WITA

KY Gandeng Polri Bentuk Polisi Khusus Pengadilan

5 November 2026 - 10:43 WITA

AI Tidak Bisa Menggantikan Independensi dan Nurani

28 Oktober 2026 - 04:10 WITA

Trending di Warta Yudikatif