Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang juga mencakup pemeriksaan kesehatan mental atau skrining jiwa menunjukkan tingginya angka gangguan mental pada anak dan Gen Z. Sejak dimulai pada 10 Februari 2025, hasil skrining mengungkap sekitar dua juta anak mengalami masalah kesehatan jiwa.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono, menyebut, data tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan kesehatan jiwa gratis yang telah menjangkau sekitar 20 juta jiwa di seluruh Indonesia.
“Dari laporan yang kami terima dalam pemeriksaan kesehatan jiwa gratis, terdapat lebih dari dua juta anak yang mengalami gangguan kesehatan mental,” kata Dante dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Tangerang pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengungkap bahwa gangguan jiwa kini menjadi penyebab disabilitas terbesar kedua di Indonesia.
“Prevalensi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mencapai 4 per mil, atau sekitar 4 dari setiap 1.000 anggota rumah tangga,” katanya, seperti dikutip ulang pada 10 November 2025.
Endang menegaskan pentingnya perluasan akses layanan kesehatan jiwa hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Program CKG sendiri diharapkan menjadi langkah deteksi dini agar masalah mental bisa ditangani sebelum berkembang lebih parah.
Masalah kesehatan mental tidak hanya dialami orang dewasa, tapi juga remaja dan anak muda. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, depresi menjadi penyebab utama disabilitas pada remaja dan menjadi faktor risiko utama bunuh diri. Penyebab kematian keempat pada remaja di dunia.
Survei nasional tahun 2022 mencatat, 5,5 persen remaja usia 10–17 tahun mengalami gangguan mental, dengan rincian:
1% depresi
3,7% cemas
0,9% PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)
0,5% ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)
Angka ini menunjukkan tingginya proporsi gangguan psikologis yang sering kali tidak disadari dan tidak mendapatkan penanganan tepat.
Pada kelompok Gen Z (usia 15–24 tahun), prevalensi depresi mencapai 2 persen. Namun, hanya sekitar 10,4 persen di antaranya yang mengakses pengobatan.
Kasus depresi lebih banyak ditemukan pada perempuan (2,8 persen), pelajar atau yang tidak bekerja, serta kelompok ekonomi menengah dan masyarakat perkotaan.
Depresi yang tidak tertangani dengan baik dapat berujung pada tindakan ekstrem seperti bunuh diri, sehingga deteksi dini menjadi krusial.
Pemeriksaan jiwa gratis dimulai seiring berjalannya Program CKG pada 10 Februari 2025.
“Skrining jiwa sudah dimulai saat CKG kemarin (10/2),” kata Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Setiaji.
Untuk itu, ia mengajak warga non usia sekolah untuk turut memanfaatkan cek kesehatan jiwa gratis di puskesmas.
“Kami mengajak remaja non usia sekolah untuk manfaatkan ini, datang ke puskesmas. Kalau usia sekolah nantikan CKG saat tahun ajaran baru,” ajak Setiaji.
Pelaksanaan skrining mental sesuai dengan janji Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Ia telah menyebut bahwa skrining kesehatan jiwa adalah bagian dari Program CKG.
Dalam pertemuan dengan media pada Kamis, 22 Januari 2025, Budi, mengatakan,”Kesehatan itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan skrining kesehatan jiwa gratis bagi seluruh warga,” ucapnya.
Adanya cek kesehatan jiwa gratis dalam program CKG bukan tanpa alasan. Kesehatan jiwa adalah bagian penting dalam kesehatan secara keseluruhan. Sayangnya, kesehatan jiwa kerap terabaikan.
Ditambah, gangguan kesehatan jiwa, seperti depresi dan kecemasan, semakin meningkat akibat berbagai faktor, termasuk penggunaan media sosial yang berlebihan.
Menkes Budi menyampaikan, banyak anak-anak mengalami gangguan mental karena terlalu sering terpapar konten negatif di media sosial (medsos).
“Kenapa kami sangat mendukung pembatasan akses anak-anak ke media sosial? Karena dampaknya terhadap kesehatan jiwa sangat besar. Kita melihat semakin banyak anak-anak mengalami gangguan mental akibat paparan berlebihan,” ujarnya di Jakarta, dikutip dari Antara.
Sebagaimana kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi indikator utama kesejahteraan seseorang secara menyeluruh.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sehat jika kondisi fisik, mental, dan sosialnya berada dalam keadaan baik, bukan sekadar bebas dari penyakit.
Pria yang karib disapa BGS menambahkan, pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu memfasilitasi pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis tersebut.
“Program ini diproyeksi menjadi program pemerintah terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya, melebihi program vaksinasi COVID-19 gratis beberapa waktu lalu yang cakupannya mencapai sekitar 200 juta jiwa,” ucap Budi.
Terkait pelaksanaan CKG sembilan bulan belakangan, Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bidang Riset, dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH., memberi tanggapan.
“Pelaksanaan CKG selama ini, secara umum program ini adalah langkah positif dalam memperkuat deteksi dini penyakit tidak menular, termasuk tentu penyakit menular. Dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala,” kata Epidemiolog dari Griffith University Australia.
Dia menilai, dampak CKG cukup baik, terutama dalam mendorong masyarakat untuk mulai rutin memeriksa tekanan darah, gula darah, dan indikator kesehatan lainnya.
“Namun, tentu masih terdapat variasi tantangan di lapangan, tergantung pada kesiapan tenaga kesehatan, logistik alat pemeriksaan, dan kesinambungan pencatatan dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.”
Meskipun demikian, sambungnya, program ini berada dalam jalur yang tepat, walau harus ada beberapa perbaikan di sistem rujukan dan integrasi datanya.
“Yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pelaksanaan CKG ini adalah, pertama pentingnya keberlanjutan dan konsistensi data hasil pemeriksaan agar dapat dianalisis secara nasional sebagai dasar perencanaan kebijakan kesehatan preventif.”
“Kedua, pelibatan tenaga medis dan fasilitas kesehatan primer yang harus diperkuat sehingga hasil CKG ini bisa langsung ditindaklanjuti dengan edukasi, pengobatan awal atau rujukan bila diperlukan.”
Ketiga, lanjutnya, aspek edukasi masyarakat harus menjadi bagian utama supaya bisa terjadi perubahan perilaku kesehatan dalam jangka panjang.
Senada dengan Dicky, Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih menyampaikan bahwa CKG memiliki potensi dampak positif yang besar bagi masyarakat.
“Program CKG memiliki potensi dampak positif yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam hal deteksi dan pencegahan dini serta intervensi terhadap serangkaian penyakit tidak menular (PTM),” kata Diah.
Dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif melalui CKG, pemerintah dapat menghemat biaya perawatan/kesehatan kuratif.
Kendati demikian, berdasarkan kegiatan joint learning bersama perwakilan Kementerian Kesehatan dan sejumlah Dinas Kesehatan mitra CISDI pada Mei lalu, ada beberapa evaluasi penting yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, terkait dengan kerangka regulasi. CISDI menemui masih ada kekosongan kerangka regulasi mengenai perubahan ketentuan CKG yang kini tidak hanya bisa diakses ketika ulang tahun. Kekosongan regulasi ini membuat terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap program.
Kedua, terkait layanan. Beberapa puskesmas menjalankan inisiatif CKG door to door untuk menjangkau kelompok rentan. Beberapa puskesmas juga melibatkan kader kesehatan. Walau begitu, di lapangan ditemui fakta masyarakat masih takut mengakses CKG karena khawatir bila hasilnya tidak normal akan membuat stres (overthinking).
“Ada kekhawatiran juga tentang biaya kesehatan lanjutan yang bakal ditanggung jika skrining menunjukkan indikasi adanya penyakit tertentu,” ujar Diah melalui keterangan tertulis.
****
