Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia atau Indonesian Petroleum Association (IPA) mengumumkan bahwa Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, akan menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas IPA untuk periode 2026.
Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Tahunan Anggota IPA di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
“IPA menyampaikan apresiasi yang mendalam atas komitmen Bapak Hashim untuk berbagi arahan strategis dan pengalaman industri yang luas, sehingga memungkinkan para anggota IPA memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ketahanan energi dan transisi energi Indonesia,” bunyi keterangan resmi IPA, dikutip Jumat (12/12/2025).
Selain Hashim, IPA juga menetapkan Kathy Wu sebagai Presiden IPA untuk periode 2026. Kathy Wu kini menjabat sebagai Regional President Asia Pacific BP.
Berikut daftar lengkap Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus IPA untuk periode 2026:
Dewan Pengawas: Hashim Djojohadikusumo
Dewan Direktur/Pengurus:
Presiden: Kathy Wu, BP Berau Ltd
Wakil Presiden: Ronald Gunawan, PT Medco E&P Indonesia
Wakil Presiden: Wade Floyd, ExxonMobil Cepu Ltd
Sekretaris: Yuzaini MD Yusof, PC Ketapang II Ltd
Bendahara: Kevin S. Moore, Husky Energy International Corporation
Direktur: Syailendra S. Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk
Direktur: Roberto Daniele, ENI Muara Bakau B.V.
Direktur: Kenji Hasegawa, Inpex Masela Ltd
Direktur: Naser Al-Houti, Kufpec Indonesia Anambas B.V.
Direktur: Abdulla Bu Ali, Mubadala Energy
Direktur: Mery Luciawaty, PT Pertamina Hulu Energi
Direktur: Wang Lei, PetroChina International Jabung Ltd
Direktur: Intan Fauzi, PT Saka Energi Indonesia.
Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus IPA 2026 ini mulai berlaku sejak 10 Desember 2025.
4 Isu Prioritas IPA
Pada rapat tahunan ini, IPA menyampaikan fokus strategisnya untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik.
Sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan produksi, IPA telah menetapkan empat area prioritas, yaitu: kepastian hukum dan penghormatan terhadap kontrak, percepatan kegiatan eksplorasi, peningkatan kemudahan berusaha, serta dukungan terhadap revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).
“Dengan berfokus pada empat area tersebut, IPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah guna memastikan industri hulu minyak dan gas bumi terus memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional,” ungkap Presiden IPA 2026, Kathy Wu.
IPA menegaskan pentingnya menjaga penghormatan terhadap kontrak serta memperkuat kepastian hukum sebagai pilar fundamental untuk meningkatkan kepercayaan investor, sejalan dengan upaya advokasi dan dukungan berkelanjutan kepada Pemerintah dalam menarik investasi ke sektor hulu migas Indonesia.
Selain itu, IPA menekankan bahwa percepatan eksplorasi merupakan faktor kunci untuk mencapai target produksi yang ditetapkan pemerintah.
“Kami berharap lebih banyak wilayah kerja yang dapat ditawarkan kepada investor dengan proses dan persetujuan untuk PSC baru yang dapat dipercepat, serta adanya kepastian yang lebih besar terkait perpanjangan kontrak PSC,” tambahnya.
IPA juga menyoroti pentingnya peningkatan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan proses perizinan serta penguatan koordinasi antar-kementerian.
IPA menyambut baik perkembangan terbaru, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang memperkenalkan Service Level Agreement-sebagai sebuah langkah signifikan dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.
IPA menyampaikan dukungan penuh kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melanjutkan proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang merupakan landasan penting bagi pertumbuhan industri migas yang akan meningkatkan daya saing Indonesia di mata global.
****
