Sejumlah lahan yang masuk program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mulai beralih fungsi menjadi kawasan perumahan. Pemerintah daerah mendorong realisasi insentif bagi pemilik lahan agar tetap mempertahankan sawahnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah provinsi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, upaya perlindungan lahan sawah harus diimbangi dengan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi petani. Sebab, pemerintah tidak bisa hanya melarang pemilik lahan mengalihfungsikan sawah tanpa memberikan dukungan terhadap kebutuhan ekonomi mereka.
“Jangan kita menahan orang untuk tidak memanfaatkan lahannya, tetapi pemerintah tidak hadir memberikan insentif kepada mereka,” katanya, Rabu 4 November 2026.
Ia menjelaskan, insentif bagi petani tidak harus berbentuk uang tunai. Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa asuransi pertanian, alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga jaminan agar lahan sawah tetap produktif dan tidak berubah menjadi kawasan perumahan.
Namun, hingga kini skema insentif yang digagas pemerintah pusat dan provinsi belum terealisasi. Ketidakjelasan mekanisme tersebut menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan sawah yang masuk LSD.
Syahrul menilai, alasan pemilik lahan mengalihfungsikan sawah karena tidak memiliki jaringan irigasi juga tidak bisa menjadi pembenaran. Menurutnya, pemerintah dapat menghadirkan dukungan infrastruktur pertanian untuk menjaga produktivitas lahan.
Ia mencontohkan pembangunan saluran irigasi di wilayah Bali Satu yang dilakukan untuk mendukung lahan pertanian. Namun, setelah infrastruktur tersedia, sejumlah lahan justru tetap dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.
“Kalau alasannya tidak ada irigasi, hari ini pun saya bisa buatkan irigasi. Sepanjang mereka mau mempertahankan lahannya, pemerintah harus hadir,” katanya.
Di sisi lain, Syahrul mengakui petani juga memiliki kebutuhan ekonomi dan keluarga yang harus dipenuhi. Karena itu, kebijakan perlindungan lahan sawah harus berjalan beriringan dengan pemberian insentif agar petani tidak terpaksa menjual lahannya.
Ia mengingatkan, pembangunan di atas lahan yang masuk LSD berpotensi menimbulkan persoalan perizinan di kemudian hari. Selain berisiko tidak memperoleh izin pembangunan, pemilik lahan juga dapat menghadapi kendala ketika sertifikat tanah akan dijadikan agunan di perbankan.
Syahrul menegaskan, perlindungan lahan sawah merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah pusat dan provinsi diharapkan segera menetapkan skema insentif yang jelas bagi petani pemilik lahan LSD.
****
