Kasongan, infokatulistiwanews.com – Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan fasilitas fisik dan infrastruktur pendukung di layanan kesehatan, seperti pembangunan puskesmas baru, rehabilitasi gedung, penyediaan alat kesehatan, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti ambulans dan generator set.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi dan merata.
Jenis-jenis pembangunan sarana dan prasarana kesehatan diantaranya:
Pembangunan fisik puskesmas baru, rumah sakit (termasuk rujukan), dan puskesmas pembantu
Renovasi atau rehabilitasi fasilitas yang sudah ada untuk meningkatkan kualitasnya.
Pembangunan rumah dinas untuk tenaga kesehatan agar lebih mudah ditempatkan di daerah terpencil.
Penyediaan alat kesehatan (Alkes) yang belum ada sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di fasilitas kesehatan.
Penyediaan alat-alat penting seperti ruang operasi, ICU, NICU, laboratorium, dan peralatan radiologi canggih di rumah sakit yang naik kelas.
Penyediaan generator set (genset) untuk memastikan pasokan listrik tidak terganggu.
Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk pengelolaan limbah medis, Penyediaan sarana air bersih.
Penyediaan kendaraan penunjang seperti puskesmas keliling (pusling) roda empat dan dua, pusling air, dan ambulans untuk mobilitas pelayanan.
Sementara untuk fasilitas tambahan, yakni penyediaan area parkir yang memadai dan jalur sirkulasi kendaraan yang baik di rumah sakit.
Penyediaan fasilitasi untuk layanan spesifik seperti hemodialisa dan layanan kesehatan jiwa.
Tujuan utama pembangunan yaitu:
Meningkatkan akses layanan kesehatan serta memastikan masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan berkualitas, tanpa harus dirujuk ke kota besar.
Menyediakan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung kinerja petugas kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
Mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, yaitu masyarakat yang sehat, komunitas dengan gaya hidup sehat, dan layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau.
Selain itu, pengadaan alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan adalah:
Menjamin ketersediaan produk medis berkualitas untuk diagnosis, pencegahan, dan pengobatan penyakit, meningkatkan keselamatan pasien, menunjang efisiensi operasional fasilitas kesehatan, serta mengendalikan biaya melalui perencanaan dan pembelian strategis agar pelayanan kesehatan berkualitas bisa diberikan secara berkelanjutan dan merata.
Memastikan alkes dan obat yang dibutuhkan selalu tersedia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pasien, menghindari kekosongan, dan mendukung berbagai unit pelayanan gawat darurat, operasi dan lain-lain.
Menyediakan produk medis yang aman, bermutu tinggi, dan sesuai standar dapat mencegah risiko dan meningkatkan mutu pelayanan.
Memberikan alat dan obat yang diperlukan untuk mendiagnosis, memantau, merawat, dan meringankan penyakit secara optimal.
Menyederhanakan rantai pasokan dan manajemen inventaris, membuat operasional fasilitas kesehatan berjalan lebih lancar.
Melalui negosiasi dan pembelian strategis, pengadaan yang baik dapat menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas.
Data pengadaan yang akurat membantu manajemen menganalisis tren, mengevaluasi efektivitas, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk optimasi sumber daya.
Pengadaan yang baik adalah tulang punggung pelayanan kesehatan, memastikan produk yang tepat ada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan biaya yang wajar, demi tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan menyeluruh.
Kendati demikian, anggaran negara yang notabene merupakan uang rakyat itu akan rentan dikorupsi jika tidak disertai pengawasan yang ketat.
Adapun sejumlah proyek pekerjaan tersebut:
Tahun Anggaran 2023
1. Peningkatan Puskesmas Tumbang BaraoiCV. WKU 7.633.559.873,00
2. Peningkatan Puskesmas Tumbang SenamangCV. WKU 7.625.000.000,00
Tahun Anggaran 2024
1. Pembangunan Rumah Sakit Katingan Kuala43.468.041.874,00
2. Pembangunan Gedung Puskesmas Pendahara9.039.037.090,00
3. Pembangunan Gedung Puskesmas Kereng Pangi8.835.925.079,00
4. Pembangunan Penambahan ruang CSSD Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba 4.423.188.016,00
5. Pembangunan Pekerjaan Gedung Rawat Inap (KRIS) 3.387.435.273,00
6. Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Pegatan II1.099.478.759,00
7. Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Mendawai 1.100.006.448,00
8. Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Ruang CT Scan dan Ruang Cytotoxic Drug 4.755.626.768,00
Tahun Anggaran 2025, antara lain:
Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pembangunan/Penambahan ruang puskesmas tumbang hiran (DAK) 9.500.000.000 E-Purchasing APBD 53918542 January 2025
2 Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pembangunan rumah dinas puskesmas Pegatan I 1.286.000.000 E-Purchasing APBD 53919030 January 2025
3 Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pembangunan rumah dinas puskesmas tumbang baraoi 1.286.000.000 E-Purchasing APBD 53919219 January 2025
4 Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Renovasi Pustu Handiwung 1.151.287.000 E-Purchasing APBD 53920446 January 2025
5 Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Revovasi Pustu mirah kalanaman 1.151.287.000 E-Purchasing APBD 53920669 January 2025
6 Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pembangunan Laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) (DAK) 18.018.362.000
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pengolahan Air Bersih RS Pratama Tumbang Samba 1.752.893.814 E-Purchasing APBD 54167558 January 2025
10 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – IPAL RSP Pratama Tumbang Samba 1.590.000.000 E-Purchasing APBD 54167571 January 2025
11 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – IPAL Puskesmas 4.131.000.000 E-Purchasing APBD 54167585 January 2025
12 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pengolahan Air Bersih Puskesmas 1.455.000.000 E-Purchasing APBD 54167590 January 2024
13 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.330.994.910 E-Purchasing APBD 55136043 January 2025
14 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.426.236.742
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 426.153.438
Prasarana Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba (UPS) 692.970.000 E-Purchasing APBD 56757103 February 2025
185 Belanja modal Alat kesehatan umum lainnya (RS Pratama tumbang samba) 4.999.999.999
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 973.000.000
Belanja Modal Mebel – UPT Puskesmas dan RS Pratama Katingan Kuala 609.606.030
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus – (Ambulance) Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba 1.100.000.000
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus – Ambulance Puskesmas Tumbang Baraoi 750.000.000
PENGADAAN REAGEN SANITARIAN KIT 935.840.000
Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Pendahara 800.000.000
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya – Lemari Nakas Pasien 200.000.000
Belanja Modal Mebel Belanja Mebel (Plank Penyakit TB) 191.475.000
Belanja modal alat pendingin AC Puskesmas Kereng Pangi dan Puskesmas Petak Bahandang 300.000.000
Belanja Modal Alat Pendingin – RS Pratama Katingan Kuala 243.234.436
Pembangunan drainase dan Pavingnisasi Puskesmas pendahara 350.000.000 E-Purchasing APBD 59055046 May 2025
374 Lanjutan Pembangunan pagar puskesmas pendahara 500.000.000 E-Purchasing APBD 59055319 June 2025
375 Penimbunan dan Pemasangan Paving Halaman Puskesmas Kereng Pangi 500.000.000 E-Purchasing APBD 59057225 May 2025
376 Pembuatan parkiran Pemasangan Paving Pustu Hampangan 400.000.000 E-Purchasing APBD 59057777 May 2025
377 Pembangunan Jembatan Masuk, Pembuatan Parit Batas dan Pembersihan Lokasi Tanah PMI 220.000.000 E-Purchasing APBD 59057867 May 2025
378 Pembangunan Gedung Aula Puskesmas Kasongan 750.000.000 E-Purchasing APBD 59058270 May 2025
379 Tambah Ruang Pustu Tewang Tampang 220.000.000 E-Purchasing APBD 59058359 May 2025
380 Pembangunan Pagar pustu rantau bangkiang 250.000.000 E-Purchasing APBD 59058449 May 2025
381 Pemasangan Paving Stone Di Halaman Puskesmas Tumbang Lahang 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD 59058932 May 2025
382 Pembuatan Tempat Parkir Puskesmas Tumbang Lahang 100.000.000 Pengadaan Langsung APBD 59059019 May 2025
383 Pembangunan Pagar Puskesmas Tumbang Lahang 400.000.000 E-Purchasing APBD 59059087 May 2025
384 Pembangunan Pagar Puskesmas Tumbang Samba 410.000.000 E-Purchasing APBD 59059275 May 2025
385 Reloaksi Pustu Samba Bakumpai 500.000.000 E-Purchasing APBD 59059367 May 2025
386 Relokasi Pustu Tumbang Marak 750.000.000 E-Purchasing APBD 59059490 May 2025
387 Pembangunan Pustu Tumbang Kataei 500.000.000 E-Purchasing APBD 59059571 May 2025
388 Pembangunan Pagar Pustu Kalemei 225.000.000 E-Purchasing APBD 59059737 May 2025
389 Rehabilitasi Pustu Batuk Badak 336.000.000
Rehabilitasi Pustu Tumbang Sabetung 250.000.000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Rehabilitasi Pustu Setia Mulia 100.000.000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Rehabilitasi Pustu Tumbang Bulan 100.000.000
Belanja Modal Mebel UPT Puskesmas 215.487.446 E-Purchasing APBD 61491272 November 2025
508 Belanja Modal Alat Pendingin – UPT Puskesmas Buntut Bali dan UPT Puskesmas Tumbang Lahang 110.882.555
Belanja Modal Gorden Pembatas Pasien RS Pratama Katingan Kuala Lanjutan 198.750.000 Pengadaan Langsung APBD 61492042 November 2025
511 Belanja Modal Personal Computer UPT Puskesmas 397.935.000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Pemeliharaan Plafon Kantor Dinas Kesehatan 125.480.000
Belanja Plang Penegakan Kawasan Tampa Rokok (KTR) 127.641.878
Belanja Alat/Bahan Krgiatan Kantor Lainnya – Pustu Kit 200.000.000
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya – Sarana Prasana Penunjang Klinik Muhammadiyah 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD 61774014 November 2025
544 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 258.000.000
Pembangunan Jembatan puskesmas mendawai dan Pavingnisasi tahap 2 300.000.000 E-Purchasing APBD 59085074 June 2025
396 Pembangunan rumah dinas puskesmas tumbang kaman 900.000.000 E-Purchasing APBD 59085166 May 2025
397 Pembangunan rumah dinas puskesmas tumbang lahang 900.000.000
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Perlengkapan Dapur dan Perabot Rumah Tangga RS Pratama Katingan Kuala 171.069.395 Pengadaan Langsung APBD 59918963 July 2025
454 Pemasangan Paving Stone Puskesmas Tumbang Samba 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD 59932435 July 2025
455 Pembangunan Pagar Pustu Tewang Kadamba 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD 59932546 July 2025
456 Lanjutan Pagar Pustu Km 30 Bukit Lime 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD 59932610 July 2025
457 Pembuatan Pagar Pustu Luwuk Kiri 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD 59932632 July 2025
458 Pembangunan Pagar Pustu Tumbang Panggo 100.000.000 Pengadaan Langsung APBD 59932646 July 2025
459 Tambah Ruang Pustu tumbang tarusan 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD 59932662 July 2025
460 Rehab pustu buntut leleng 250.000.000 E-Purchasing APBD 59932685 July 2025
461 Pembangunan Pagar Puskesmas Kereng Pangi 200.000.000
Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Kereng Pangi 220.000.000 Pengadaan Langsung APBD 60146752 May 2025
473 Lanjutan Pagar Pustu Tumbang Liting 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD 60199077 July 2025
474 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Gorden Pembatas Pasien RSP Katingan Kuala 187.500.000 Pengadaan Langsung APBD 60225160 August 2025
475 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Rehabilitasi Pustu Subur Indah 100.000.000 Pengadaan Langsung APBD 60301615 August 2025
476 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Pemeliharaan Gudang Obat Farmasi 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD 60301985 August 2025
477 Paket Pojok Bermain 132.741.330
Diduga pekerjaan-pekerjaan proyek ini, terdapat kekurangan volume, tidak sesuai spesifikasi teknis, ketidaksesuaian volume terpasang, pemahalan harga, maupun satuan harga timpang serta kejanggalan lainnya.
Namun, Dinas Kesehatan, Kabupaten Katingan, yang dipimpin Glorikus selaku kepala dinas melalui klarifikasi tertulis yang diterima Info Katulistiwa News (IKN) menyatakan, semua pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 serta perubahannya, jo Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Menurutnya lagi, pekerjaan telah dilaksanakan secara transparan melalui aplikasi SPSE Kabupaten Katingan serta sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak dan telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama Konsultan dan Probity audit (APIP).
“Pekerjaan tersebut, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah,” demikian bunyi klarifikasi tertulis itu.
Merangkum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2025, Nomor: 30.A/T/LHP/DJPKN-VI.PAL/PPD.01/06/2026, Tanggal: 17 Juni 2026, bahwa terdapat sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pada Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 17 Juni 2026 di Kasongan yang ditandatangani Bupati, Saiful
dikatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sementara itu hingga berita ini ditayangkan, Bupati Katingan, Saiful ketika dikonfirmasi Jumat 30 Oktober, seperti enggan menyampaikan tanggapan.
Diketahui pula untuk Tahun Anggaran 2026 yaitu:
Belanja Obat-Obatan-Obat Farmasi E-Catalogue (Sumber Dana : DAK Non Fisik) 1.516.205.900 E-Purchasing APBD 65286702 February 2026
5 Belanja Bahan Medis Habis Pakai Farmasi E-catalogue ( Sumber Dana : DAK Non Fisik) 1.313.598.100
Rehab pustu desa jahanjang 130.000.000 Pengadaan Langsung APBD 67756819 September 2026
252 Rehab pustu hampalit km 30 175.000.000
pembangunan pagar pustu tumbang marak 130.000.000
Pembangunan Selasar RSP Tumbang Samba 175.000.000
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pembangunan Mushola RSP Katingan Kuala 175.000.000 Pengadaan Langsung APBD 65352054 May 2026
35 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pylon Sign Rumah Sakit Pratama Katingan Kuala 100.000.000
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pembangunan Gorong-Gorong Rumah Sakit Pratama Katingan Kuala 175.000.000
Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pokir) 200.000.000
Belanja Penambahan Daya 279.165.000 E-Purchasing APBD 65640721 March 2026
114 Belanja Modal Electric Generating Set 400.575.002
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 582.615.200 E-Purchasing APBD 65640724 March 2026
117 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 688.500.000
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pylon Sign Puskesmas Kasongan 1 dan Kereng Pangi 160.000.000
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Renovasi Lobby Dinas Kesehatan 175.000.000
Belanja Bahan-Bahan Kimia – Penyediaan LARVASIDA MALARIA 132.270.000 E-Purchasing APBD 66977897 April 2026
221 Belanja Modal Alat Pendingin – AC Labkesmas 210.951.251 E-Purchasing APBD 66980799 June 2026
222 Belanja Modal Alat Pendingin – AC Puskesmas Tumbang Samba 170.574.109 E-Purchasing APBD 66981598 May 2026
223 Belanja Modal Alat Pendingin – AC Puskesmas Mendawai 72.461.344 E-Purchasing APBD 66981660 May 2026
224 Belanja Modal Mebel – Labkesmas Kabupaten Katingan 199.326.510
TGR Terkait Temuan BPK, Tidak Menghilangkan Dugaan Terjadinya Korupsi
Dampak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia meliputi penurunan opini audit dan kinerja pemerintah daerah (Pemda), potensi kerugian negara/daerah, mendorong perbaikan sistem pengendalian internal, hingga menjadi dasar tindak lanjut hukum jika ada unsur pidana, serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Temuan tersebut bisa berupa ketidakpatuhan, kelemahan sistem, hingga indikasi korupsi, yang jika tidak ditindaklanjuti, akan berdampak pada kualitas layanan publik dan kepercayaan publik.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan negara/daerah dengan standar dan peraturan yang berlaku.
Secara umum, temuan ini dibagi menjadi tiga kategori utama:
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan (berpotensi kerugian negara), dan ketidakefisienan penggunaan anggaran.
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap temuan BPK tidak menghapus atau mempengaruhi dugaan tindak pidana penyalahgunaan anggaran.
Berikut adalah poin-poin penting terkait hukum TGR dan temuan BPK:
Penyelesaian TGR merupakan bentuk pemulihan kerugian keuangan negara/daerah (administratif), bukan penghapus pidana.
Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
Pasal 10 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 menyatakan bahwa, penyelesaian tindak lanjut (pembayaran TGR) tidak menghapuskan tuntutan pidana.
Meskipun kerugian negara hasil temuan BPK telah dikembalikan melalui TGR, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) tetap dapat memproses dugaan korupsi secara pidana.
Dengan demikian, pengembalian uang (TGR) hanya dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman di persidangan, namun tidak menghentikan proses hukum atas dugaan korupsi.
Modus Korupsi Pada Pengerjaan Proyek Pemerintah
Korupsi yang paling umum diantaranya, penggelapan anggaran, mark up atau penggelembungan harga, penyunatan dana, suap, pengerjaan yang tidak sesuai
RAB/Spesifikasi teknis ataupun adanya proyek fiktif.
Kasus-kasus seperti ini sudah seringkali terjadi diberbagai tingkat pemerintahan, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional.
Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Menyikapi konteks ini, pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk membasmi para koruptor.
Penekanan tersebut tertuang dalam program Asta Cita, yakni pencegahan dan penindakan sebagai dukungan kuat guna memberantas korupsi di negeri ini.
Prabowo menyatakan, dirinya tidak akan membiarkan kekayaan Indonesia diambil secara cuma-cuma oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terlebih dirinya merasa mendapatkan kekuatan dari rakyat untuk menindak pelaku korupsi.
Terkait itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memerintahkan kepada Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK untuk membasmi para koruptor.
“Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu pengeluaran, yang mubazir yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada, saya mau hemat uang, uang itu untuk rakyat,” tegas, Presiden Prabowo.
Peran Media Massa dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Hingga Pengungkapan Kasus Korupsi
Pemberitaan tentang dugaan korupsi seakan tak pernah berhenti mewarnai berbagai media massa, dan justru para terduga pelaku tindak pidana korupsi ini sebagian besar adalah para oknum pegawai atau pejabat pemerintahan yang diberikan amanah oleh negara untuk mengelola uang rakyat.
Masyarakat pun bertanya, jika menempati posisi strategis, tentulah sudah mendapatkan gaji, insentif yang mumpuni. Lantas, kenapa masih saja ada oknum yang korupsi? Fenomena tersebut seyogyanya menjadi tantangan setiap lembaga pemerintahan mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah.
Meskipun seseorang memiliki nilai integritas yang tinggi tetapi jika budaya di lembaganya tidak mendukung untuk mencegah korupsi (Antikorupsi), pakta integritas yang merupakan pendorong faktor internal dapat dikatakan bukan solusi utama dalam pencegahan perilaku korupsi.
Keberadaan korupsi yang dilakukan oleh para oknum abdi negara bukan hanya mencoreng nama baik pemerintah tetapi juga menghantui setiap aspek kehidupan, termasuk keberagamaan.
Mereka yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru berbalik mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
Jika uang puluhan miliar bahkan triliun rupiah untuk pembangunan sarana dan prasana dikorupsi, dalam hal ini tentu saja rakyat yang paling merasakan dampaknya.
Itulah sebabnya negara dengan angka korupsi yang besar, sulit untuk maju dan mengentaskan kemiskinan. Pemberantasan korupsi akan dapat terwujud, apabila lembaga penegak hukum serta komponen seluruh bangsa ini bersatu memeranginya.
Dengan terus mengawasi pengelolaan keuangan negara serta menyampaikan informasi, yang faktual, media massa dan masyarakat dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
APH Dapat Menindaklanjuti Dugaan Korupsi yang Dilaporkan Melalui Media Massa
Media dan jurnalisme investigatif, memainkan peran penting mengungkap dugaan korupsi. Pelaporan media merupakan sumber deteksi penting, meski belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam Tipikor.
Pemberitaan di media massa bisa menjadi salah satu sumber informasi guna membantu APH dalam melakukan penyelidikan secara transparan demi tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa, media massa bukan sekadar penyaji informasi, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai pengontrol sosial dan mitra kritis pemerintah.
Kajagung menggarisbawahi pentingnya pemberitaan yang akurat dan konstruktif, khususnya di era keterbukaan informasi saat ini.
Masyarakat Indonesia mendesak Aparat Penegak Hukum baik KPK-RI, Kejaksaan Agung maupun Polri agar tidak memberikan toleransi kepada koruptor, karena tindakan rasuah merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Desakan ini menuntut penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Red~ IKN
Pewarta: Shoyeng
