Jakarta, infokatulistiwanews.com – Kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) membuka peluang besar bagi dunia peradilan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mulai dari meringkas berkas perkara, menelusuri isu hukum, hingga membantu penyusunan draf dokumen.
Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan mendasar: bagaimana memastikan teknologi membantu hakim tanpa mengambil alih independensi, penalaran, dan tanggung jawab yudisial?
Persoalan tersebut menjadi fokus materi “Etika Yudisial, Independensi Hakim, dan Pelindungan Data pada Era AI” yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi pada tanggal 27 Oktober 2026 dalam kegiatan Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 2.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI secara daring dan diikuti sebanyak 631 (enam ratus tiga puluh satu) orang.
Materi ini menegaskan bahwa pemanfaatan AI di lingkungan peradilan bukan sekadar persoalan kemajuan teknologi, melainkan juga menyangkut etika, keamanan informasi, perlindungan hak para pihak, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Independensi Hakim Tetap Menjadi Prinsip Utama
AI mampu mengolah informasi dengan cepat, tetapi keluarannya tidak selalu benar, lengkap, atau bebas dari bias. Risiko semakin besar ketika rekomendasi teknologi mulai memengaruhi penilaian fakta, penerapan hukum, hingga penentuan sanksi.
Dalam konteks ini, independensi hakim tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan dari tekanan pihak luar. Hakim juga harus mampu menjaga kemandirian berpikir dan tidak bergantung secara berlebihan pada rekomendasi sistem otomatis.
Prinsip human in command menjadi landasan utama: teknologi membantu proses kerja, sedangkan manusia tetap memegang kendali, melakukan penilaian, dan bertanggung jawab atas hasilnya.
Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Sepuluh prinsip KEPPH—meliputi adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional—tetap menjadi pedoman dalam penggunaan teknologi.
Dengan demikian, hakim tidak boleh menjadikan alasan “AI menyarankan demikian” sebagai pengganti pertimbangan hukum yang mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.
Efisiensi Tidak Boleh Mengalahkan Ketelitian Hukum
Materi Prof. Sinta Dewi Rosadi membedakan penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya. Penggunaan untuk transkripsi, penerjemahan awal, penyuntingan bahasa, dan pengelolaan dokumen relatif lebih rendah risikonya. AI juga dapat membantu meringkas berkas serta menelusuri kandidat putusan, dengan syarat seluruh hasil diverifikasi.
Sebaliknya, penggunaan AI untuk menilai kredibilitas saksi, memprediksi hasil perkara, merekomendasikan pidana, atau menentukan kesalahan seseorang memiliki risiko yang jauh lebih tinggi.
Salah satu ancaman ialah automation bias, yaitu kecenderungan terlalu mempercayai hasil sistem otomatis. Ketergantungan berlebihan atau overreliance dapat membuat pengguna jarang memeriksa sumber asli dan menerima hasil AI tanpa pengujian memadai.
AI juga dapat mengalami hallucination, yakni menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan, tetapi keliru atau tidak memiliki sumber yang dapat dibuktikan. Dalam pekerjaan hukum, hal ini dapat berupa nomor putusan, kutipan, atau kaidah hukum yang tidak sesuai dengan sumber resmi.
Karena itu, setiap informasi hukum yang dihasilkan AI harus diperiksa melalui sumber primer, dicocokkan dengan fakta dan konteks perkara, serta dipastikan status dan keberlakuannya. Keluaran AI bukan sumber hukum dan bukan alat bukti.
Pelindungan Data Perkara Tidak Boleh Diabaikan
Tantangan berikutnya adalah keamanan data. Dokumen perkara dapat memuat identitas korban atau terdakwa, alamat, data kesehatan, informasi keuangan, keterangan anak, hingga bukti digital yang bersifat sensitif.
Memasukkan dokumen tersebut ke layanan AI publik berpotensi menimbulkan risiko kebocoran, akses tidak sah, dan penggunaan data di luar tujuan yang dimaksudkan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi salah satu landasan penting dalam mengelola risiko tersebut. Penggunaan AI perlu memperhatikan minimisasi data, keamanan pemrosesan, pembatasan akses, serta kebijakan penyimpanan dan penggunaan data oleh penyedia layanan.
Sebelum mengunggah dokumen, pengguna harus memastikan sistem telah disetujui institusi, data dapat dianonimkan apabila diperlukan, dan mekanisme penyimpanan serta aksesnya dipahami. Pasal 46 UU PDP juga mengatur pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain kebocoran data, terdapat risiko prompt injection, yaitu instruksi tersembunyi dalam dokumen yang dapat memanipulasi keluaran AI. Karena itu, dokumen eksternal harus diperlakukan sebagai bahan analisis, bukan sebagai instruksi yang otomatis diikuti sistem. Hasilnya tetap harus dibandingkan dengan berkas asli.
Menjaga Penalaran dan Tanggung Jawab Profesional Hakim
Ketergantungan berlebihan terhadap AI juga dapat menimbulkan deskilling, yakni penurunan keterampilan akibat terlalu mengandalkan otomatisasi. Jika hakim semakin jarang membaca sumber asli dan menyusun analisis secara mandiri, ketajaman penalaran hukum dapat melemah.
Padahal, tugas mengadili tidak hanya membutuhkan kecepatan mengolah informasi, tetapi juga kemampuan memahami konteks, menilai alat bukti, menerapkan hukum, dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
AI dapat membantu mengorganisasi informasi, tetapi tidak menggantikan nurani, empati, dan tanggung jawab profesional hakim. Oleh sebab itu, modernisasi peradilan harus tetap mengutamakan kualitas pertimbangan hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan hak para pihak.
Dari Kehati-hatian Hakim Menuju Tata Kelola Institusi
Penggunaan AI yang bertanggung jawab tidak cukup hanya mengandalkan kehati-hatian individu. Lembaga peradilan juga perlu membangun tata kelola yang jelas melalui penetapan penggunaan AI yang diizinkan, penilaian risiko, pemeriksaan keamanan, pelatihan literasi AI, audit berkala, dan mekanisme penanganan insiden.
Materi ini memperkenalkan protokol VERIFY sebagai panduan praktis sebelum menggunakan keluaran AI:
Validate source: periksa sumber primer.
Examine evidence: cocokkan dengan fakta dan alat bukti.
Review bias: identifikasi bias dan informasi yang hilang.
Inspect privacy: pastikan data dan kerahasiaan terlindungi.
Form own judgment: susun penilaian hukum secara mandiri.
Yield accountability: pastikan setiap alasan dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengawasan manusia, transparansi, keamanan, dan pencegahan diskriminasi yang dibahas dalam pedoman CEPEJ tahun 2018 dan UNESCO tahun 2025, serta pendekatan manajemen risiko dalam NIST AI Risk Management Framework.
AI untuk Memperkuat Keadilan, Bukan Menggantikannya
Materi Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi memberikan pesan penting bahwa keberhasilan transformasi digital peradilan tidak cukup diukur dari kecepatan dan efisiensi kerja. Teknologi harus mendukung ketepatan hukum, menjaga independensi hakim, melindungi data pribadi, serta memperkuat akuntabilitas putusan.
Tantangan sesungguhnya bukan sekadar mengadopsi teknologi terbaru, melainkan memastikan bahwa pemanfaatannya tidak mengurangi kualitas penalaran, membuka ruang diskriminasi, atau mengaburkan tanggung jawab atas putusan.
Pada akhirnya, AI harus ditempatkan sebagai alat bantu yang digunakan secara etis, aman, proporsional, dan transparan. Hakim tetap menjadi pihak yang menilai fakta, menerapkan hukum, dan mempertanggungjawabkan putusan.
AI boleh mempercepat pekerjaan hakim, tetapi tidak boleh menggantikan independensi, penalaran, dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan keadilan.
Red~ IKN
MARINews
