Jakarta, infokatulistiwanews.com – Realisasi investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai Rp3.923,2 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Capaian tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.
“Ini adalah capaian realisasi investasi dua tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi kami menghitung dimulainya pada triwulan empat 2024. Jadi kami menghitung dari awal tahun, tapi adalah dari triwulan empat 2024, tahun 2025 tahun penuh, 2026 hanya sampai triwulan ketiga,” ucapnya.
Dari sisi pemerataan wilayah, Rosan menyampaikan bahwa realisasi investasi di luar Pulau Jawa memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan wilayah Jawa. Investasi di luar Jawa tercatat mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional, sedangkan investasi di Jawa mencapai Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
“Kontribusi investasi dalam negeri maupun luar negerinya. Dalam negerinya 50,9 persen atau Rp1.998,7 triliun, berbanding tipis dengan PMA-nya 49,1 persen atau Rp1.924,5 triliun,” katanya.
Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menetapkan kebutuhan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun hingga tahun 2029. Kebutuhan investasi ini, menurut Rosan, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen pada 2029.
“Memang sejauh ini alhamdulillah target yang dicanangkan oleh Bappenas, yang diberikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi ini alhamdulillah tercapai ya,” ungkapnya.
Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas investasi melalui penguatan iklim usaha, hilirisasi, dan industrialisasi nasional. Rosan menekankan pentingnya langkah aktif menjaring peluang investasi sekaligus mendengarkan masukan pelaku usaha agar investasi yang masuk semakin memperkuat industri dalam negeri.
“Tentunya kita juga harus senantiasa jemput bola dan mendengarkan juga masukan, inputan agar iklim investasi kita, iklim industri kita ini makin meningkat karena memang yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industrialisasi ya, hilirisasi di antaranya kemudian industrialisasi,” pungkasnya.
Kepercayaan Publik kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran 64,8 Persen, Mayoritas Yakini Kebijakan Berpihak kepada Rakyat Kecil
Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 64,8 persen. Dari angka tersebut, 10,8 persen responden menyatakan sangat percaya dan 54 persen cukup percaya terhadap pemerintahan saat ini.
Tingkat kepercayaan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan survei Poltracking pada Agustus 2026 yang berada di angka 63,2 persen. Poltracking mencatat tren kepercayaan publik pada Oktober 2026 cenderung stabil dibandingkan dua bulan sebelumnya.
Selain mengukur tingkat kepercayaan secara umum, survei tersebut juga memotret keyakinan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah. Sebanyak 61,3 persen responden percaya bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kecil.
Survei Poltracking juga mencatat 62,1 persen masyarakat menilai pemerintah serius bekerja menyelesaikan persoalan masyarakat. Angka tersebut terdiri atas 12,4 persen responden yang menilai sangat serius dan 49,7 persen cukup serius.
Dalam aspek kepemimpinan, sebanyak 64,7 persen responden menilai posisi Presiden Prabowo kuat dalam memimpin dan mengendalikan jalannya pemerintahan.
Poltracking mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah berada di atas tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan yang tercatat sebesar 55,3 persen. Dalam kesimpulannya, Poltracking menilai kondisi tersebut menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi dibandingkan evaluasi publik terhadap hasil kinerja yang telah dirasakan.
Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan melalui wawancara tatap muka pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei tersebut memberikan gambaran bahwa modal kepercayaan publik terhadap pemerintah masih berada di atas tingkat kepuasan terhadap kinerja. Poltracking menilai tantangan ke depan adalah menerjemahkan kepercayaan tersebut menjadi peningkatan kepuasan melalui hasil kebijakan yang semakin dirasakan masyarakat.
Red~ IKN
(BPMI Setpres)
