Papua Tengah, infokatulistiwanews.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pengembangan Bandara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (20/4/2026). Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur udara dalam mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Fokusnya memperkuat konektivitas udara di kawasan timur guna mendorong pemerataan pembangunan.
Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Papua Tengah Samuel Ricky Rantelimbong mengungkapkan, Bandara Douw Aturure dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Nabire. Fasilitas sisi udara meliputi runway, apron, taxiway, hingga runway strip. Sementara sisi darat mencakup terminal penumpang, terminal kargo, dan fasilitas penunjang lainnya.
Menurutnya, sejak Nabire menjadi ibu kota provinsi, kebutuhan transportasi udara meningkat pesat. Hal ini mendorong penggunaan pesawat berbadan lebih besar.
“Pemerintah Papua Tengah sudah menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk pengembangan bandara ini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, runway telah diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter. Dengan panjang tersebut, bandara kini sudah bisa didarati pesawat jenis Boeing.
Meski demikian, sejumlah fasilitas masih menggunakan standar pesawat ATR. Terminal penumpang dinilai belum memadai untuk melayani pesawat berbadan besar.
Perlu pengembangan lanjutan seperti pelebaran runway, perluasan apron, pengembangan terminal, hingga pembangunan garbarata,” katanya.
Selain itu, peningkatan fasilitas keselamatan juga menjadi perhatian. Termasuk pengadaan mobil pemadam kebakaran sesuai standar pesawat Boeing.
Dalam peninjauan itu, Wapres menekankan pentingnya percepatan pembangunan bandara. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar proyek berjalan optimal.
Pengembangan Bandara Douw Aturure diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang ekonomi dan investasi di Papua Tengah.
Selanjutnya Wapres Gibran langsung meninjau kondisi Dermaga Niaga dan Dermaga Penumpang yang menjadi fasilitas utama di Pelabuhan Samabusa. Ia juga mendengarkan pemaparan terkait fungsi, kapasitas, serta rencana pengembangan pelabuhan sebagai jalur distribusi logistik vital yang menghubungkan Papua Tengah dengan wilayah lain di Indonesia.
Pelabuhan Samabusa memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran arus barang dan mobilitas masyarakat. Wapres menekankan pentingnya pemeliharaan serta peningkatan fasilitas pelabuhan agar dapat beroperasi secara optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pelabuhan di Nabire menjadi pintu gerbang utama konektivitas transportasi laut bagi delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah.
Selain meninjau fasilitas fisik dermaga, Wapres juga berinteraksi dengan petugas pelabuhan dan masyarakat di sekitar lokasi untuk menyerap aspirasi serta mendengar langsung tantangan operasional yang dihadapi.
Dalam kesempatan tersebut, pihak pengelola pelabuhan juga menyampaikan keterbatasan kapasitas yang saat ini menjadi kendala operasional.
Petugas Fasilitas Pelabuhan, Jackson Banjarnahor, menjelaskan bahwa panjang dermaga saat ini sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter, sementara kapal yang dilayani dapat mencapai panjang 177 meter.
“Ketika kapal penumpang sandar, kapal kargo harus menunggu di area labuh karena keterbatasan ruang sandar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas trestle yang menjadi hambatan dalam proses bongkar muat barang.
“Untuk itu kami mengusulkan penambahan dermaga sekitar 250 meter lengkap dengan trestle agar terhubung langsung ke area penumpukan barang, sehingga pelayanan bisa lebih optimal,” jelasnya.
Menurutnya, Pelabuhan Nabire merupakan pelabuhan utama yang melayani delapan kabupaten di Papua Tengah, dengan sekitar 80 persen kebutuhan masyarakat bergantung pada distribusi logistik melalui pelabuhan tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berencana melakukan pengembangan pelabuhan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah pembangunan tambahan dermaga di bagian belakang pelabuhan guna mengatasi keterbatasan kapasitas saat ini.
Turut mendampingi Wapres antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala BP3OKP Papua Tengah Petrus Waine, dan Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.
Red~ IKN
