Krisis kejahatan siber di Asia Tenggara memasuki babak baru. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh melaporkan gelombang kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam skala masif dalam tiga hari terakhir.
Terhitung sejak 16 Januari hingga Senin sore (19/1/2026), sebanyak 911 WNI mendatangi KBRI setelah berhasil keluar dari berbagai sindikat penipuan daring (online scam) yang tersebar di wilayah Kamboja.
Lonjakan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Manet tengah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap industri gelap ini.
“Lonjakan signifikan jumlah WNI tersebut terjadi seiring dengan instruksi Perdana Menteri Kamboja untuk mengintensifkan upaya pemberantasan sindikat penipuan daring di seluruh Kamboja,” tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Senin (19/1/2026).
Setelah penangkapan sejumlah otak pelaku (mastermind) di berbagai kota, banyak jaringan sindikat yang memilih membubarkan diri secara mendadak dan membiarkan para pekerjanya keluar begitu saja.
Alhasil, para WNI yang sebelumnya terjebak melakukan perjalanan jauh dari provinsi terpencil seperti Banteay Meanchey dan Mondulkiri menuju ibu kota Phnom Penh demi mencari perlindungan.
Masalah Dokumen dan Overstay
Berdasarkan asesmen awal pihak kedutaan, mayoritas WNI yang melapor berada dalam kondisi sehat, namun menghadapi kendala administratif yang pelik.
KBRI menemukan banyak di antara mereka yang tidak lagi memegang paspor fisik dan selama ini tinggal dengan status visa yang telah kedaluwarsa (overstay).
Meski sebagian besar menyatakan keinginan kuat untuk segera pulang ke tanah air, terdapat sebagian kecil WNI yang masih berharap bisa menetap di Kamboja untuk mencari peluang kerja lain yang legal.
Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, telah bergerak cepat dengan menemui Senior Minister sekaligus Ketua Sekretariat Commission for Combating Online Scam (CCOS) Kamboja, Chhay Sinarith.
Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI memberikan apresiasi atas langkah tegas Kamboja sekaligus meminta dukungan agar proses deportasi para WNI dapat dipermudah dan dipercepat.
Tren keterlibatan WNI dalam pusaran bisnis online scam di Kamboja menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan di awal tahun ini.
Hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu di bulan Januari 2026, KBRI Phnom Penh mencatat telah menangani lebih dari 1.047 kasus WNI bermasalah.
Angka ini mencerminkan lonjakan drastis jika dibandingkan dengan data sepanjang tahun 2025, di mana total kasus yang ditangani mencapai 5.088 kasus dengan 82 persen di antaranya merupakan pekerja yang terlibat sindikat penipuan daring.
Bagi WNI yang masih memiliki paspor, KBRI mengarahkan kepulangan secara mandiri. Namun, bagi korban yang kehilangan dokumen, KBRI akan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) guna memfasilitasi pemulangan.
Pemerintah RI kembali mengeluarkan peringatan keras bagi masyarakat di tanah air agar tidak tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan gaji tinggi namun syarat minim yang tidak realistis.
Masyarakat juga diminta waspada terhadap berbagai modus penipuan yang kini mulai mengatasnamakan KBRI Phnom Penh.
****
