Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, tak sungkan mengagumi ketegasan Indonesia dalam menjaga kedaulatan lautnya. Ia secara spesifik menyoroti kebijakan penindakan terhadap kapal-kapal China yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya, dan menjadikan langkah Indonesia di masa lalu sebagai teladan. Pidato ini disampaikan di Busan, Selasa (23/12/2025), saat memaparkan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Penjaga Pantai.
Lee Jae Myung secara gamblang mengacu pada periode 2014-2019, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kendali Susi Pudjiastuti gencar melakukan penenggelaman kapal asing ilegal di Laut Natuna. Kebijakan ini, menurutnya, terbukti efektif dalam memberikan efek jera.
“Mereka mengatakan bahwa sejak Angkatan Laut Indonesia menenggelamkan beberapa kapal penangkap ikan (ilegal), mereka sama sekali tidak datang ke perairan teritorial Indonesia, ” ujar Lee Jae Myung, mengutip dari The Hankyoreh, Rabu (24/12/2025). Ia menambahkan, “Kita tidak bisa melakukan itu, tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita menanggapi dengan tegas.”
Bagi Lee Jae Myung, praktik penangkapan ikan ilegal merupakan tindakan yang sangat merugikan. Ia bahkan menggambarkan para nelayan China tersebut berupaya cerdik menghindari deteksi dengan memasang batang besi dan bertindak mengancam.
“Menembak mereka dengan peluru tampak kejam, tetapi bukankah ada juga kapal patroli yang menabrak (kapal penangkap ikan) akhir-akhir ini? Dalam hal itu, kita harus (menindak) mereka dengan lebih tegas, ” tegasnya, menunjukkan keprihatinannya terhadap ancaman yang ditimbulkan.
Instruksi pun diberikan oleh Lee Jae Myung agar metode penindakan terhadap kapal penangkap ikan ilegal China diperkuat semaksimal mungkin. Salah satu strategi yang diusulkan adalah penerapan sanksi denda yang signifikan bagi kapal ilegal yang beroperasi di ZEE Korea Selatan.
“Kita perlu menaikkan denda sedemikian rupa sehingga akan menjadi beban bahkan bagi 10 kapal untuk mengumpulkan uang mereka bersama-sama, ” kata Lee Jae Myung, menekankan perlunya sanksi yang benar-benar memberikan efek jera. Ia meyakini, dengan sanksi tegas, para penangkap ikan ilegal akan menyadari bahwa tindakan mereka berpotensi berujung pada hukuman penjara dan denda yang memberatkan.
Lee Jae Myung menyadari tantangan dalam mengusir nelayan ilegal China dari perairan ZEE Korea, namun ia optimis bahwa penegakan hukum yang kuat dan tegas akan membawa keuntungan besar bagi negaranya. Dukungan datang dari Pelaksana Tugas Komisaris Penjaga Pantai Korea, Jang In Sik, yang berjanji akan memberikan sanksi hukum berat dan meningkatkan uang jaminan.
“Kami sedang menindak tegas. Kami juga akan meningkatkan uang jaminan melalui kerja sama dengan instansi terkait, ” kata Jang In Sik, dikutip dari Yonhap, Selasa (23/12/2025).
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Kim Seong Beom, juga menyatakan komitmennya untuk segera mengupayakan revisi undang-undang terkait aturan penindakan. Lee Jae Myung sendiri bukanlah sosok yang baru dalam menyerukan sanksi tegas. Ia pernah melakukan upaya diplomatik dengan pejabat tinggi China pada 30 Desember 2021, saat berkampanye menjadi presiden, untuk menghindari konflik yang tidak perlu sembari menegaskan perlindungan hak teritorial dan kedaulatan maritim Korea Selatan.
“Saya mendengar bahwa tindakan Indonesia dalam menyita, menenggelamkan, dan menghancurkan kapal secara bersamaan telah mengurangi penangkapan ikan ilegal hingga hampir 90 persen, ” imbuh Lee Jae Myung, kembali menggarisbawahi efektivitas kebijakan Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, seorang pejabat senior China di Istana Kepresidenan menyatakan, Pemerintah China juga akan menindak tegas penangkapan ikan ilegal. “Pernyataan Presiden Lee hari ini adalah sesuatu yang pantas diucapkan oleh seorang kepala negara, ” ungkapnya.
****
