Kejahatan siber makin merajalela dan menimbulkan kerugian hingga triliunan dolar AS. Hal ini mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan. Sekitar 60 negara dijadwalkan menandatangani Konvensi Kejahatan Siber PBB di Hanoi, Vietnam, akhir pekan ini.
Langkah ini disebut sebagai tonggak baru dalam memerangi berbagai tindak kejahatan digital, mulai dari phishing, peretasan M-Banking, ransomware, hingga penipuan online lintas negara.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut dunia maya kini menjadi lahan subur bagi para penjahat digital yang setiap hari menipu masyarakat dan menguras miliaran dolar dari perekonomian global.
“Konvensi Kejahatan Siber PBB adalah instrumen hukum yang kuat dan mengikat untuk memperkuat pertahanan kolektif kita terhadap kejahatan siber,” ujar Guterres dalam sambutannya di Hanoi, dikutip dari Reuters, Senin (27/8/2025).
Perjanjian ini akan resmi berlaku setelah diratifikasi oleh 40 negara. Tujuannya, memperkuat kerja sama lintas batas untuk memburu pelaku kejahatan siber yang kerap beroperasi lintas negara dengan modus rumit dan jejak digital yang sulit dilacak.
Presiden Vietnam Luong Cuong mengatakan, penandatanganan ini tidak hanya menandai lahirnya instrumen hukum global baru, tetapi juga menunjukkan komitmen negara-negara untuk bersatu melawan ancaman digital.
Meski begitu, konvensi ini menuai kritik. Meta dan Microsoft melalui kelompok Cybersecurity Tech Accord menilai perjanjian itu berpotensi menjadi alat pengawasan global yang bisa disalahgunakan oleh pemerintah untuk memata-matai warga.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) membantah tudingan tersebut. PBB memastikan perjanjian ini tetap mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan tidak menghambat riset keamanan siber yang sah.
Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa termasuk dalam daftar negara yang akan menandatangani perjanjian itu di Hanoi.
Namun, kehadiran Vietnam sebagai tuan rumah menuai sorotan karena catatan hak asasi manusianya. Departemen Luar Negeri AS sebelumnya menyoroti adanya kasus penyensoran dan penangkapan terhadap pengguna internet yang mengkritik pemerintah.
Bagi Vietnam sendiri, perjanjian ini menjadi peluang untuk memperkuat pertahanan digital di tengah meningkatnya serangan siber terhadap infrastruktur vital.
Dengan meningkatnya kasus pencurian rekening M-Banking dan kejahatan digital lintas negara, kehadiran pakta global ini diharapkan dapat menekan laju kejahatan siber yang makin mengancam ekonomi dunia.
****
