Menu ✖

Mode Gelap
Presiden Prabowo: ASEAN-India Harus Jadi Kekuatan Bersama Lindungi Rakyat dari Krisis Kesehatan dan Bencana Ribuan Rancangan Perda Mandek, DPD RI: Jangan Bikin Aturan yang Lahir Lalu Mati Irjen Eko Hadi Dipecat, Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas bagi Pelanggar Setelah Naskah Bali dan NTB Diakui UNESCO, BRIN Teliti Tradisi di Aceh dan Bengkulu Ungguli 10 Negara, TNI AD Sabet Gelar Juara Umum ke-15 di AARM 2026 Lestarikan Seni Keprajuritan, Bregodo Wongso Manggala Raih Juara III Lomba Bregada Sleman

Warta Polri

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta Terkait Kasus Penyadapan

badge-check


					Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta Terkait Kasus Penyadapan Perbesar

Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta. Sidang etik digelar setelah Ahrie ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS (Ahrie Sonta) oleh Divpropam Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Isir menjelaskan sidang etik akan dilakukan secara bergantian. Dia mengatakan Irjen Ahrie Sonta menjalani sidang lebih dulu.

“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada Terperiksa AS,” imbuh Isir.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membeberkan bahwa para tersangka terindikasi menyusup ke perangkat komunikasi orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Irjen Eko Hadi Dipecat, Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas bagi Pelanggar

18 November 2026 - 11:39 WITA

Di HUT Brimob ke-81, Kapolri: Kehormatan Korps Brimob Harus Terus Dijaga dari Generasi ke Generasi

17 November 2026 - 06:07 WITA

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Bupati Kupang Perkosa Mahasiswi Diusut Transparan

16 November 2026 - 06:23 WITA

Kortastipidkor Polri dan Polda Sumsel Sita 44 Aset Senilai Rp286,27 Miliar Terkait Kasus Pembiayaan LPEI

14 November 2026 - 07:01 WITA

Kapolri: Internal Polri, KPK, hingga Kejaksaan juga disadap LSP dkk

12 November 2026 - 06:44 WITA

Trending di Warta Polri